Kompas.com - 09/02/2021, 18:48 WIB
Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah saat meninjau lokasi Rumah Isolasi Terkonsentrasi di Puskesmas Sudimara Pinang, Kota Tangerang, Banten, Senin (1/2/2021). (istimewa/Dokumentasi Humas Pemerintah Kota Tangerang) KOMPAS.com/MUHAMMAD NAUFALWali Kota Tangerang Arief R Wismansyah saat meninjau lokasi Rumah Isolasi Terkonsentrasi di Puskesmas Sudimara Pinang, Kota Tangerang, Banten, Senin (1/2/2021). (istimewa/Dokumentasi Humas Pemerintah Kota Tangerang)

TANGERANG, KOMPAS.com - Beberapa Ketua Rukun Tetangga (RT) di Kota Tangerang masih belum mengetahui adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro.

Padahal, dalam aturan yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri itu mencantumkan, pemerintah setempat harus memperketat protokol kesehatan di wilayah RT dan rukun wilayah (RW).

Seperti yang dialami oleh Ketua RT03/RW01 Kelurahan Suka Asih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten, Tubagus Muhammad Adriatma.

Ia mengatakan, dirinya belum mendapatkan informasi terkait PPKM mikro hingga saat ini.

Baca juga: Pemkot Tangerang Miliki PSBL RW, Kebijakan yang Mirip PPKM Mikro

"Saya belum denger ya kalau ada PPKM mikro yang diatur sampai ke wilayah RT," ujar Adriatma kepada awak media, Selasa (9/2/2021) sore.

Bahkan, ia juga mengaku tidak mengetahui adanya PPKM jilid I dan jilid II yang selama ini telah berlangsung.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Aturan terakhir yang ia ketahui, yaitu Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL) yang terlaksana tahun 2020 silam.

"Saya kira sudah enggak ada lagi aturan-aturan kayak begitu. Saya tahu terakhir ya PSBL yang tahun kemarin itu karena ada sosialisasi," tutur Adriatma.

Baca juga: Gubernur DKI Anies dan Wagub Ariza Klaim Sudah Lama Terapkan PPKM Mikro di Jakarta

Adriatma turut mengaku, dirinya mengetahui penanganan virus SARS-CoV-2 yang ada selama ini hanya dari pemberitaan di media massa atau daring saja.

Secara terpisah, Ketua RT02/RW02 Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Turidi mengungkapkan hal yang serupa dengan Adriatma.

Turidi mengaku, ia belum menerima Peraturan Wali Kota ataupun Surat Edaran terkait adanya PPKM mikro.

"Belum ada arahan lebih lanjut dari orang-orang," ungkap Turidi, Selasa sore.

Padahal, Pemerintah Kota Tangerang menerapkan PPKM mikro itu mulai hari ini hingga 22 Februari 2021 mendatang.

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, pemberlakuan aturan itu sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No 3 Tahun 2021 tentang PPKM berbasis mikro.

Selain itu, Inmendagri tersebut juga mencantumkan tentang pembentukan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian virus SARS-CoV-2.

"Kami telah melakukan diskusi tentang PPKM mikro dengan RT, RW, Posyandu, Dewan Kemakmuran Masjid, tokoh masyarakat serta tokoh agama agar PPKM mikro dapat tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat," urai Arief melalui rilis resminya, Senin (8/2/2021) malam.

Baca juga: Pemkot Tangerang Miliki PSBL RW, Kebijakan yang Mirip PPKM Mikro

Untuk diketahui, aturan itu dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT, dengan kriteria sebagai berikut: zona hijau, zona kuning, zona oranye, dan zona merah.

Pada zona merah, dilakukan PPKM tingkat RT yang mencakup penutupan rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial.

Selain itu, pada RT zona merah juga diberlakukan larangan berkerumun lebih dari tiga orang, pembatasan keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00.

Baca juga: PPKM Mikro di Jabodetabek : Kapasitas Tempat Ibadah 50 Persen, Kegiatan Sosial Budaya Dilarang

Kemudian, kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang dapat menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan virus corona juga wajib ditiadakan.

Pelaksanaan PPKM mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, Tim PKK, Posyandu, dan Dasawisma.

Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, karang taruna, serta tenaga kesehatan juga dilibatkan dalam koordinasi antar unsur tersebut.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Diperpanjang, Jakarta Masih Berstatus Level 3

PPKM Diperpanjang, Jakarta Masih Berstatus Level 3

Megapolitan
Mobil Mercy Terbakar Saat Terparkir di Garasi Bengkel di Duren Sawit

Mobil Mercy Terbakar Saat Terparkir di Garasi Bengkel di Duren Sawit

Megapolitan
Penjambret Beraksi di Serua Ciputat, Rampas Kalung Perempuan yang Belanja Sayur

Penjambret Beraksi di Serua Ciputat, Rampas Kalung Perempuan yang Belanja Sayur

Megapolitan
Dua Pria Disekap dan Dianiaya di Sebuah Rumah di Duren Sawit

Dua Pria Disekap dan Dianiaya di Sebuah Rumah di Duren Sawit

Megapolitan
Kemenkumham Masih Tunggu Surat Penetapan Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Tangerang

Kemenkumham Masih Tunggu Surat Penetapan Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Tangerang

Megapolitan
Saat Anies Habiskan Ratusan Juta Rupiah untuk Tugu yang Ujung-ujungnya Dibongkar...

Saat Anies Habiskan Ratusan Juta Rupiah untuk Tugu yang Ujung-ujungnya Dibongkar...

Megapolitan
Sejumlah Warga di Pademangan Barat Keluhkan Air Keruh dan Berbau, Mandi Harus Beli Galon Isi Ulang

Sejumlah Warga di Pademangan Barat Keluhkan Air Keruh dan Berbau, Mandi Harus Beli Galon Isi Ulang

Megapolitan
Kalapas Tangerang Dinonaktifkan Usai Tragedi Kebakaran, LBH Masyarakat: Semoga Tidak Berhenti di Situ

Kalapas Tangerang Dinonaktifkan Usai Tragedi Kebakaran, LBH Masyarakat: Semoga Tidak Berhenti di Situ

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Siap Hadiri Panggilan KPK sebagai Saksi Kasus Korupsi Tanah Munjul

Ketua DPRD DKI Siap Hadiri Panggilan KPK sebagai Saksi Kasus Korupsi Tanah Munjul

Megapolitan
Operasi Patuh Jaya 2021, Ini Tiga Jenis Pelanggaran yang Disasar Polisi

Operasi Patuh Jaya 2021, Ini Tiga Jenis Pelanggaran yang Disasar Polisi

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Berbagai Tugu yang Dibangun Anies Tuai Polemik | Aturan Terbaru Masuk Mal

[POPULER JABODETABEK] Berbagai Tugu yang Dibangun Anies Tuai Polemik | Aturan Terbaru Masuk Mal

Megapolitan
UPDATE 20 September: Tambah 3 Kasus di Kota Tangerang, 202 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 20 September: Tambah 3 Kasus di Kota Tangerang, 202 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 di RS UI Tersedia 4 Jenis Vaksin, Ini Syarat Mendaftarnya

Vaksinasi Covid-19 di RS UI Tersedia 4 Jenis Vaksin, Ini Syarat Mendaftarnya

Megapolitan
Hanya 6 Kasus Baru dalam Sehari, Depok Catat Pasien Covid-19 Paling Rendah dalam Sejarahnya

Hanya 6 Kasus Baru dalam Sehari, Depok Catat Pasien Covid-19 Paling Rendah dalam Sejarahnya

Megapolitan
17 Situ di Depok Hilang Jadi Perumahan, Wawalkot: Jangan Salahkan Kami Kalau di Sana Banjir

17 Situ di Depok Hilang Jadi Perumahan, Wawalkot: Jangan Salahkan Kami Kalau di Sana Banjir

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.