Kasus Rumah Ibu Dino Patti Djalal, HIPMI: Momentum Menteri ATR Bersihkan Mafia Tanah

JAKARTA, KOMPAS.com - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menilai, saat ini merupakan momentum yang tepat bagi Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil untuk melakukan pembersihan mafia tanah di dalam maupun di luar BPN.

Dorongan itu disampaikan merespons kembali beraksinya mafia tanah. Terakhir, korbannya ibu dari Dino Patti Djalal.

"Karena tidak mungkin mafia tanah seperti yang menimpa Pak Dino Patti Djalal itu melakukan tanpa ada oknum BPN yang membantu," ujar Fungsionaris Badan Pengurus Pusat HIPMI, Nuril Anwar dalam keterangan persnya, Kamis (11/2/2021).

Baca juga: 3 Fakta Kasus Mafia Tanah Ubah Sertifikat Rumah Ibu Dino Patti Djalal

Pembersihan ini juga diharapkan dapat berkolaborasi dengan masyarakat dan aparat kepolisian.

"Permasalahan tanah ini sangat kompleks. Kalau BPN bekerja sendiri tidak mungkin bisa, karena beberapa masalah pertanahan ini ada dimensi hukum dan adatnya, maka perlu kolaborasi dengan polisi dan masyarakat," ujarnya.

Nuril menambahkan, sejauh ini Menteri ATR BPN Sofyan Djalil sudah banyak melalukan terobosan.

"Kalau kita lihat kinerja Menteri sudah sangat baik, semua pengurusan tanah cepat, transparan. Cuma pasti masih ada oknum-oknum nakal itu PR yang harus dibereskan," tegasnya.

Kasus penyerobotan sertifikat tanah milik ibu Dino Patti Djalal menyita perhatian publik.

Ini bukan pertama kali orangtua Dino menjadi korban peralihan nama sertifikat rumah.

Dino mengatakan, ibunya telah menjadi korban pencurian sertifikat rumah oleh mafia sebanyak lima kali.

"Saya hitung itu yang sudah pasti lima, tapi saya hitung lagi masih ada enggak rumah lain. Tapi yang sudah pasti lima," ujar Dino saat dihubungi, Rabu (10/2/2021).

Baca juga: 5 Rumah Ibunda Dino Patti Djalal Pindah Tangan ke Mafia Tanah, Ini Penjelasan BPN

Dino menjelaskan, selama ini ibunya menjalankan bisnis properti yang sudah berjalan sekitar 30-40 tahun.

Namun, ibunya baru pertama kali menjadi korban mafia tanah itu pada 2019 dan diketahui satu tahun setelahnya.

"Tahun 2019 (kejadian pertama), tapi saya baru tahunya (menjadi korban mafia tanah) tahun 2020 lalu," kata Dino.

Adapun lima sertifikat rumah yang diganti nama pemiliknya itu memiliki harga jual berbeda karena lokasinya di wilayah Kemang hingga Pondok Indah, Jakarta Selatan.