Kala Anies Tak Ambil Pusing soal Sanksi Penghentian Bansos dan Denda Rp 5 Juta bagi Penolak Vaksinasi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Vaksinasi Covid-19 yang dimulai 14 Januari 2021 terus dilanjutkan ke penyuntikan dosis kedua untuk tenaga kesehatan.

Khusus di DKI Jakarta, Vaksinasi Covid-19 untuk penyuntikan dosis pertama sudah mencapai 90,8 persen atau setara 101.920 tenaga kesehatan.

"Dari dosis yang kedua sudah mencapai 52,2 persen atau 58.571. Jadi total (dosis yang sudah disuntikan) satu dan dua sudah mencapai 160.491 dosis," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Rabu (17/2/2021).

Setelah vaksinasi tenaga kesehatan, pemerintah pusat berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta melakukan penyuntikan untuk petugas pelayanan publik.

Baca juga: Anies: Memulihkan Ekonomi Jakarta Harus Dimulai dari Kesehatan Masyarakat

Penyuntikan dimulai Rabu kemarin di Pasar Tanah Abang dengan target 10.000 ribu pedagang pasar yang akan disuntik vaksin Covid-19.

Timbul kekhawatiran, akan ada penolakan dari pedagang pasar yang akan menerima vaksinasi Covid-19.

Riza Patria menegaskan, akan ada dua sanksi yang bisa dikenakan kepada penolak vaksinasi Covid-19, pertama adalah Perpres Nomor 14 Tahun 2021 dengan sanksi penghentian penyaluran bantuan sosial, dan kedua adalah Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 dengan sanksi denda Rp 5 juta.

"Bisa dua kali kenanya, kan begitu aturan. Pemerintah pusat tidak kasih Bansos, di DKI didenda," kata Riza.

Anies minta vaksin yang ditolak diberikan ke yang menginginkan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mempermasalahkan apabila ada orang yang menolak dilakukan vaksinasi Covid-19 untuk saat ini.

Pasalnya, lanjut Anies, jumlah vaksin Covid-19 masih sedikit, dan jumlah orang yang menginginkan untuk divaksin jauh lebih banyak.

Baca juga: Soal Sanksi Penolak Vaksinasi Covid-19, Anies: Yang Mau Saja Dulu Divaksin

"Sekarang vaksinnya masih sedikit kok, yang mau aja yang divaksin, gampang bukan," ujar Anies, Kamis (18/2/2021).

Anies mengaku baru akan berkomentar terkait sanksi vaksinasi Covid-19 apabila vaksin Covid-19 sudah tersedia lebih banyak dari jumlah penduduk.

"Ngobrolnya (soal sanksi) nanti kalau sudah vaksinnya lebih banyak dari pada jumlah penduduk," ucap Anies.

Penghentian bantuan sosial bagi penolak vaksin