Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/02/2021, 05:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta berencana mengajukan interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan perihal banjir yang terjadi di Jakarta.

Rencana ini dianggap sebagai aksi pencitraan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mendukung Anies dalam Pilgub DKI lalu.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin menilai rencana interpelasi ini dilontarkan oleh Fraksi PKS agar tetap terlihat kritis terhadap kepemimpinan Anies.

Arifin yakin rencana tersebut tidak akan mendapat dukungan dari fraksi-fraksi yang lain.

"Biasa lah itu bagian dari pencitraan. Paling juga teman-teman (fraksi) yang lain pasti tidak akan merespons, tidak akan menanggapi," ujar Arifin ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (25/2/2021).

Baca juga: Akan Ajukan Interpelasi, Fraksi PSI Tuduh Anies Hambat Kerja Bawahannya untuk Cegah Banjir


Salah seorang pimpinan dewan, Mohammad Taufik, yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta juga tidak menunjukkan dukungannya terhadap rencana tersebut.

Taufik malah menanggapi isu itu dengan tawa.

"Haha bagaimana mau interpelasi, silakan saja siapa yang mau nyambut?" ujar politisi dari Partai Gerindra tersebut.

Ia meragukan akan ada fraksi lain yang mau mendukung rencana tersebut, mengingat PSI sendiri pernah ditinggal di ruang rapat paripurna akhir tahun lalu karena membongkar rencana naik gaji para anggota dewan DKI.

Baca juga: Fraksi PSI Ingin Interpelasi Anies soal Banjir, Taufik: Siapa yang Mau Menyambut?

Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi PSI Justin Untayana mengatakan, PSI menggulirkan hak interpelasi kepada Anies karena dinilai tidak serius dan sengaja menghambat kerja anak buahnya dalam mencegah banjir.

"Interpelasi ini kami ambil sebagai jalan konstitusional terakhir," kata Justin.

Apa itu interpelasi?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), interpelasi adalah permintaan anggota badan legislatif kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah di bidang tertentu.

UU No. 22 tahun 2003 menjelaskan interpelasi sebagai hak (legislatif) untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Baca juga: Fraksi PSI Cari Teman untuk Interpelasi Anies soal Banjir Jakarta

Hak interpelasi tidak bisa dilakukan oleh satu fraksi saja, melainkan harus diikuti oleh lebih dari satu partai dan beranggotakan 15 anggota DPRD.

PSI hanya memiliki delapan kursi di DPRD DKI Jakarta dan membutuhkan tujuh anggota DPRD dari fraksi yang berbeda untuk memuluskan pemanggilan Anies melalui interpelasi.

(Penulis : Singgih Wiryono | Editor : Nursita Sari)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anak Perempuan Dianiaya dan Ditelantarkan di Depok karena Larang Ibunya Kenalan dengan Pria di Facebook

Anak Perempuan Dianiaya dan Ditelantarkan di Depok karena Larang Ibunya Kenalan dengan Pria di Facebook

Megapolitan
Hakim Minta Sidang Putusan Sela Teddy Minahasa pada 9 Februari Tidak Molor Lagi

Hakim Minta Sidang Putusan Sela Teddy Minahasa pada 9 Februari Tidak Molor Lagi

Megapolitan
Dikeluhkan Penonton, Konser Dewa 19 di JIS Bakal Dievaluasi Jakpro bersama Penyelenggara

Dikeluhkan Penonton, Konser Dewa 19 di JIS Bakal Dievaluasi Jakpro bersama Penyelenggara

Megapolitan
Setelah Jalan Srengseng Sawah Diaspal, Warga Minta Lampu Jalan Diperbanyak Guna Kurangi Kecelakaan

Setelah Jalan Srengseng Sawah Diaspal, Warga Minta Lampu Jalan Diperbanyak Guna Kurangi Kecelakaan

Megapolitan
Sidang Putusan Sela Teddy Minahasa Digelar 9 Februari, Hotman Paris: Kami Siap

Sidang Putusan Sela Teddy Minahasa Digelar 9 Februari, Hotman Paris: Kami Siap

Megapolitan
Polisi Cari Ibu Kandung yang Aniaya dan Buang Anak Perempuannya di Depok

Polisi Cari Ibu Kandung yang Aniaya dan Buang Anak Perempuannya di Depok

Megapolitan
Status Tersangka Hasya Dicabut, Keluarga Pastikan Proses Hukum Kasus Kecelakaan Berlanjut

Status Tersangka Hasya Dicabut, Keluarga Pastikan Proses Hukum Kasus Kecelakaan Berlanjut

Megapolitan
Warga Sebut Ada Tiga Kecelakaan Lain di Lokasi Tewasnya Hasya Sebelum Dilapisi Aspal Baru

Warga Sebut Ada Tiga Kecelakaan Lain di Lokasi Tewasnya Hasya Sebelum Dilapisi Aspal Baru

Megapolitan
Status Tersangka Hasya Dicabut, Keluarga: Alhamdulillah, Bersyukur Banget!

Status Tersangka Hasya Dicabut, Keluarga: Alhamdulillah, Bersyukur Banget!

Megapolitan
Dijemput dan Dibawa ke Polda Metro Jaya, Bripka Madih Diperiksa Unit Paminal

Dijemput dan Dibawa ke Polda Metro Jaya, Bripka Madih Diperiksa Unit Paminal

Megapolitan
Penonton Mengeluh Usai Konser Dewa 19, Komisi B DPRD DKI: JIS Tak Ideal Dikunjungi dalam Jumlah Banyak

Penonton Mengeluh Usai Konser Dewa 19, Komisi B DPRD DKI: JIS Tak Ideal Dikunjungi dalam Jumlah Banyak

Megapolitan
Soal Infrastruktur JIS, Komisi B DPRD DKI: Tak Ideal jika Dikunjungi Banyak Orang

Soal Infrastruktur JIS, Komisi B DPRD DKI: Tak Ideal jika Dikunjungi Banyak Orang

Megapolitan
Alami Luka Bakar, Bocah Perempuan yang Ditelantarkan Ibunya di Depok akan Dioperasi

Alami Luka Bakar, Bocah Perempuan yang Ditelantarkan Ibunya di Depok akan Dioperasi

Megapolitan
Hakim Tolak Permintaan Duplik Pengacara Teddy Minahasa Terkait Penukaran Sabu Jadi Tawas

Hakim Tolak Permintaan Duplik Pengacara Teddy Minahasa Terkait Penukaran Sabu Jadi Tawas

Megapolitan
Polda Metro Usut Pelanggaran Etik Penyidik yang Tangani Kasus Kecelakaan Hasya

Polda Metro Usut Pelanggaran Etik Penyidik yang Tangani Kasus Kecelakaan Hasya

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.