Gerebek Lumpur hingga Sumur Resapan Dinilai Upaya Minor Atasi Banjir Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga mengatakan, Pemprov DKI Jakarta perlu menyusun prioritas penanganan dan pencegahan banjir di Ibu Kota.

Usaha pencegahan banjir yang kerap kali didengungkan dinilai baru sebatas upaya minor  seperti pembuatan sumur resapan dan grebek lumpur.

"Jadi kita apresiasi (upayanya), tapi yang perlu kita highlight adalah ini pekerjaan minor. Kalau memang mau bebas banjir, ya selesaikan masalah banjir sesuai tipe banjirnya tadi," kata Nirwono kepada Kompas.com, Kamis (4/3/2021).

Baca juga: Formappi: Usul Hak Interpelasi soal Banjir Jakarta Jangan Dianggap Lelucon

Nirwono berani menyebut, kedua langkah tersebut tidak akan menyelesaikan masalah banjir.

Upaya lain seperti penambahan pompa dirasa kurang apabila ruang untuk membuang air, yakni sungai dan situ, danau, embung, waduk (SDEW) belum bisa dimaksimalkan.

Oleh karenanya, Pemprov DKI Jakarta seharusnya fokus dalam upaya mayor, dalam hal ini pembenahan saluran air dan sungai.

"Prioritasnya yang harus jelas. Makanya kalau tadi tanya butuh sumur resapan atau revitalisasi SDEW (situ, danau, embung, waduk)? Ya, revitalisasi SDEW. Mau gerebek lumpur atau pembenahan sungai? Ya, pembenahan sungai. Kemudian pompa atau saluran air? Saluran air dulu," kata Nirwono.

Nirwono menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta perlu melakukan pembenahan saluran-saluran air di Jakarta.

Hal ini bisa dimulai dengan membuat Rencana Induk Saluran Air Kota yang berfungsi untuk memetakan wilayah-wilayah yang perlu diperbaiki.

Baca juga: Pengamat: Apakah DPRD DKI Tidak Merasa Banjir Jakarta Masalah Serius?

Rencana induk ini juga berfungsi untuk memberikan prioritas penanganan saluran air di Ibu Kota. Sehingga pembenahan saluran air di Jakarta memiliki jangka waktu yang jelas.

Bahkan, jika Pemprov DKI Jakarta berhasil menerapkan strategi ini, maka wilayah lain di Indonesia bisa mencontohnya.

Selanjutnya, Pemprov DKI Jakarta fokus untuk membenahi empat sungai utama, yakni Ciliwung, Angke, Pesanggrahan, dan Sunter.

"Ini yang seharusnya dikejar oleh Pemprov DKI sekarang. Kenapa? Kan kita punya 13 sungai, harusnya fokus saja dulu, enggak usah semuanya diberesin. Empat (sungai) dulu sesuai dengan kesepakatan Pemprov DKI, PUPR, dan Bank Dunia," ucap Nirwono.

Dengan upaya ini, Nirwono optimistis Ibu Kota bisa bebas banjir, asalkan dengan upaya pembenahan yang terukur.

Nirwono menjelaskan, apabila Pemprov DKI Jakarta bisa melakukan penyelesaian normalisasi minimal 1-2 sungai utama dalam kurun waktu satu tahun, maka diharapkan Jakarta bebas banjir kiriman dalam 10 tahun setelahnya.

Baca juga: Pembebasan Lahan Normalisasi Sungai Jakarta Mandek karena Dana Pinjaman Belum Cair

Demikian halnya dengan pembenahan saluran air. Saat ini, Nirwono menyebut, hanya sekitar 33 persen saluran air di Jakarta yang masih berfungsi optimal.

Ini artinya, Pemprov DKI Jakarta memiliki PR besar guna merampungkan revitalisasi sekitar 67 persen saluran air lainnya.

"Kita hitung aja, kalau satu tahun 5 persen, berarti kan pada tahun ke-12 baru beres. Ya sudah, kalau itu dibereskan, berarti minimal banjir lokalnya bisa berkurang secara signifikan. Tidak ada lagi genangan di jalan atau di permukiman," tutur Nirwono.

Lalu untuk menanggulangi banjir rob yang sering terjadi di wilayah pantai utara, Nirwono menyarankan agar area selebar minimal 500 meter dari bibir pantai harus steril dari bangunan dan dijadikan sebagai RTH.

Nirwono menjelaskan, banjir secara prinsip merupakan keadaan ketika air menggenangi area permukiman yang dihuni oleh manusia.

"Prinsip dasarnya seperti itu. Selama tidak ada permukiman, tidak ada orang, mau daerah itu tenggelam itu namanya bukan banjir," kata Nirwono.