Walhi Desak Pemprov DKI Hapus Kebijakan Reklamasi dari Rencana Tata Ruang

Kompas.com - 10/03/2021, 22:31 WIB
Penampakan Pulau G dari atas udara, Jumat (19/10/2018). Pulau G adalah bagian dari 17 pulau proyek reklamasi yang tadinya sempat akan dibangun di Teluk Jakarta. Kompas.com/Alsadad RudiPenampakan Pulau G dari atas udara, Jumat (19/10/2018). Pulau G adalah bagian dari 17 pulau proyek reklamasi yang tadinya sempat akan dibangun di Teluk Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memulihkan Teluk Jakarta.

Bagus mengapresiasi keputusan Pemprov DKI Jakarta yang menghentikan reklamasi. Namun upaya ini, menurut dia, belum cukup. Pemprov DKI Jakarta, juga harus memastikan kebijakan reklamasi dihapus dari rencana tata ruang.

"Tidak hanya menghentikan reklamasi, semangatnya kan sebenarnya adalah memulihkan Teluk Jakarta. Ini yang harus dilakukan oleh Pemprov. Bukan berhenti di situ, agenda utamanya adalah memulihkan Teluk Jakarta," kata Bagus kepada Kompas.com, Rabu (10/3/2021).

Baca juga: Walhi Minta MA Tak Lihat Perkara Reklamasi Teluk Jakarta Sekadar Masalah Administrasi

Bagus menekankan, rencana reklamasi harus dihapus seluruhnya dari kebijakan tata ruang, baik dalam peraturan perundang-undangan di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi.

Sebab. menurut Bagus, apabila masih ada kebijakan terkait reklamasi dalam rencana tata ruang, maka tidak menutup kemungkinan apabila reklamasi akan terjadi lagi nantinya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dia juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen untuk tidak melanjutkan reklamasi di Jakarta.

"Jadi agendanya ke depan itu memastikan bahwa reklamasi dihapus dari segala bentuk kebiajakan ruang," tutur Bagus.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diketahui mencabut izin 13 pulau reklamasi di Teluk Jakarta melalui Surat keputusan Gubernur Nomor 1049 Tahun 2018 tertanggal 6 September 2018.

SK itu yang kemudian digugat oleh PT Jalari Kartika Pakci, selaku pengembang Pulau I ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Mei 2019.

Oleh PTUN Jakarta, SK tersebut dinyatakan batal dan Gubernur DKI selaku tergugat diwajibkan untuk mencabut SK itu.

PTUN Jakarta juga mewajibkan Gubernur DKI untuk memperpanjang izin pelaksanaan reklamasi Pulau I yang telah dimohonkan oleh pengembang.

Anies lalu mengajukan banding atas putusan PTUN Jakarta tersebut. Namun di tingkat banding,, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta menguatkan putusan PTUN Jakarta.

Anies kemudian mengajukan permohonan PK ke MA pada 18 Januari 2021 dan berakhir dengan MA yang mengabulkan permohonan PK.

Perkara dengan nomor 32 PK/TUN/2021 itu diputus pada 4 Maret 2021, dengan majelis hakim yang terdiri dari Is Sudaryono, Hary Djatmiko, serta Supandi.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menengok Bangunan Baru Stasiun Manggarai, Menhub BIlang Mirip Stasiun di Jepang

Menengok Bangunan Baru Stasiun Manggarai, Menhub BIlang Mirip Stasiun di Jepang

Megapolitan
Jalur Baru di Stasiun Manggarai Diprediksi Tingkatkan Pergerakan Penumpang

Jalur Baru di Stasiun Manggarai Diprediksi Tingkatkan Pergerakan Penumpang

Megapolitan
Hujan Deras dan Angin Kencang di Depok, Pohon Tumbang dan Atap Beterbangan

Hujan Deras dan Angin Kencang di Depok, Pohon Tumbang dan Atap Beterbangan

Megapolitan
Seluruh SMP Negeri dan Swasta di Kota Tangerang Akan Gelar PTM pada 4 Oktober

Seluruh SMP Negeri dan Swasta di Kota Tangerang Akan Gelar PTM pada 4 Oktober

Megapolitan
Gapura Batas Tangsel-Jakarta Jadi Korban Coretan Vandalisme, Ini Respons Wali Kota Benyamin

Gapura Batas Tangsel-Jakarta Jadi Korban Coretan Vandalisme, Ini Respons Wali Kota Benyamin

Megapolitan
Bayi 10 Bulan yang Dicat Silver dan Diajak Mengemis di Pamulang Dijemput Kemensos

Bayi 10 Bulan yang Dicat Silver dan Diajak Mengemis di Pamulang Dijemput Kemensos

Megapolitan
Beroperasi sampai Dini Hari dan Gelar Karaoke, Kafe di Blok M Ditutup 7 Hari serta Didenda Rp 50 Juta

Beroperasi sampai Dini Hari dan Gelar Karaoke, Kafe di Blok M Ditutup 7 Hari serta Didenda Rp 50 Juta

Megapolitan
Angin Kencang, Pohon Tumbang Timpa Mobil Berisi 4 Orang di Cilodong Depok

Angin Kencang, Pohon Tumbang Timpa Mobil Berisi 4 Orang di Cilodong Depok

Megapolitan
Pengoperasian Gedung Baru Stasiun Manggarai, Jalur KRL Bogor-Jakarta Kota Disesuaikan

Pengoperasian Gedung Baru Stasiun Manggarai, Jalur KRL Bogor-Jakarta Kota Disesuaikan

Megapolitan
Mobil Terguling di Bintaro, Polisi Masih Selidiki

Mobil Terguling di Bintaro, Polisi Masih Selidiki

Megapolitan
Murid SD yang Sudah Berusia 12 Tahun di Kota Bekasi Akan Divaksinasi Covid-19

Murid SD yang Sudah Berusia 12 Tahun di Kota Bekasi Akan Divaksinasi Covid-19

Megapolitan
Polisi Tidur di Pulomas Dibuat Warga untuk Cegah Balap Liar, Dibongkar atas Protes Pesepeda

Polisi Tidur di Pulomas Dibuat Warga untuk Cegah Balap Liar, Dibongkar atas Protes Pesepeda

Megapolitan
1.509 Sekolah di Jakarta Akan Gelar PTM Terbatas, Disdik DKI: Aman

1.509 Sekolah di Jakarta Akan Gelar PTM Terbatas, Disdik DKI: Aman

Megapolitan
Diprotes Pesepeda, Polisi Tidur di Pulomas Dibongkar

Diprotes Pesepeda, Polisi Tidur di Pulomas Dibongkar

Megapolitan
Sekolah Tatap Muka di Jakarta Dihentikan 4 Hari karena Kegiatan ANBK

Sekolah Tatap Muka di Jakarta Dihentikan 4 Hari karena Kegiatan ANBK

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.