Kompas.com - 18/03/2021, 13:08 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat ditemui di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (18/3/2021) KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONOWakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat ditemui di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (18/3/2021)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengakut tidak mengetahui pelapor dugaan koruspi pengadaan lahan di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur merupakan karyawan Perumda Pembangunan Sarana Jaya sendiri.

"Kami tidak tahu awalnya dari mana, kami sendiri sampai hari ini tidak tahu," kata Riza saat ditemui di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (17/3/2021).

Riza mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasti mempunyai cara sendiri untuk mengungkap kasus korupsi.

Baik itu dari laporan masyarakat maupun dari laporan internal dari pihak yang tersangkut kasus dugaan korupsi.

Baca juga: Korupsi Dirut Sarana Jaya ke KPK Dilaporkan Anak Buahnya Sendiri

Sehingga posisi Pemprov DKI, kata Riza, mempercayakan sepenuhnya proses penegakan hukum dugaan korupsi pengadaan lahan tersebut ke KPK.

"KPK punya cara sendiri apakah laporan dari masyarakat, apakah dari KPK atau dari manapun itu kewenangan ada di KPK," kata Riza.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar meminta agar KPK melindungi para pelapor dugaan kasus korupsi pengadaan lahan yang menyeret Direktur Utama Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoang yang kini berestatus tersangka.

Pasalnya, para pelapor diperkarakan oleh pimpinan Perumda Sarana Jaya ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta setelah membuat laporan dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul.

Baca juga: Laporkan Dugaan Korupsi Bosnya, Pegawai Sarana Jaya Disebut Diteror dan Tak Lagi Bekerja

"Mereka juga seharusnya dilindungi oleh KPK," kata Haris Azhar, Senin (15/3/2021).

Dia mengatakan, status pelapor merupakan karyawan dari Perumda Pembangunan Sarana Jaya yang kini tak jelas nasib karirnya.

Haris Azhar juga meminta KPK berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta agar proses hukum para pelapor yang terkesan dibuat-buat bisa dibatalkan.

"KPK harus bicara ke Kejaksaan Tinggi DKI, bahwa kasus tersebut harus duduk bareng dengan KPK, relevansinya gimana dan mereka (pelapor) jangan diganggu," kata Haris.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER JABODETABEK] Berbagai Tugu yang Dibangun Anies Tuai Polemik | Aturan Terbaru Masuk Mal

[POPULER JABODETABEK] Berbagai Tugu yang Dibangun Anies Tuai Polemik | Aturan Terbaru Masuk Mal

Megapolitan
UPDATE 20 September: Tambah 3 Kasus di Kota Tangerang, 202 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 20 September: Tambah 3 Kasus di Kota Tangerang, 202 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 di RS UI Tersedia 4 Jenis Vaksin, Ini Syarat Mendaftarnya

Vaksinasi Covid-19 di RS UI Tersedia 4 Jenis Vaksin, Ini Syarat Mendaftarnya

Megapolitan
Hanya 6 Kasus Baru dalam Sehari, Depok Catat Pasien Covid-19 Paling Rendah dalam Sejarahnya

Hanya 6 Kasus Baru dalam Sehari, Depok Catat Pasien Covid-19 Paling Rendah dalam Sejarahnya

Megapolitan
17 Situ di Depok Hilang Jadi Perumahan, Wawalkot: Jangan Salahkan Kami Kalau di Sana Banjir

17 Situ di Depok Hilang Jadi Perumahan, Wawalkot: Jangan Salahkan Kami Kalau di Sana Banjir

Megapolitan
Anies Akan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Pengadaan Tanah Munjul

Anies Akan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Pengadaan Tanah Munjul

Megapolitan
Asosiasi Sambut Baik Aturan Anak di Bawah 12 Tahun Bisa Masuk Mal

Asosiasi Sambut Baik Aturan Anak di Bawah 12 Tahun Bisa Masuk Mal

Megapolitan
RSUD Depok Buka Vaksinasi dengan Moderna, Ini Cara Daftarnya

RSUD Depok Buka Vaksinasi dengan Moderna, Ini Cara Daftarnya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini: Jakarta Cerah, Bodetabek Berpotensi Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini: Jakarta Cerah, Bodetabek Berpotensi Hujan Ringan

Megapolitan
'Apakah Beri Rp 30 Juta ke Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang Lalu Semua Masalah Selesai?'

"Apakah Beri Rp 30 Juta ke Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang Lalu Semua Masalah Selesai?"

Megapolitan
Anies Datangi Rumah Duka Mertua SBY

Anies Datangi Rumah Duka Mertua SBY

Megapolitan
RS Hermina Depok Perkenalkan Aplikasi Emergency Button untuk Kondisi Gawat Darurat

RS Hermina Depok Perkenalkan Aplikasi Emergency Button untuk Kondisi Gawat Darurat

Megapolitan
LBH Masyarakat Akan Bertemu 9 Keluarga Napi Tewas di Lapas Tangerang yang Hendak Tuntut Pemerintah

LBH Masyarakat Akan Bertemu 9 Keluarga Napi Tewas di Lapas Tangerang yang Hendak Tuntut Pemerintah

Megapolitan
Anak Usia di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal, Wagub DKI: Tanda Pandemi di Jakarta Membaik

Anak Usia di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal, Wagub DKI: Tanda Pandemi di Jakarta Membaik

Megapolitan
Update 20 September: Penambahan Kasus Covid-19 di Jakarta di Bawah 100

Update 20 September: Penambahan Kasus Covid-19 di Jakarta di Bawah 100

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.