Sejumlah Fakta Persoalan Kelebihan Bayar Pengadaan Mobil Damkar Pemprov DKI Jakarta

Kompas.com - 15/04/2021, 07:39 WIB
Robot pemadam kebakaran LUF 60 untuk mengatasi kebakaran di terowongan MRT Jakarta. Foto diambil Kamis (13/2/2020). KOMPAS.com/NURSITA SARIRobot pemadam kebakaran LUF 60 untuk mengatasi kebakaran di terowongan MRT Jakarta. Foto diambil Kamis (13/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadaan beragam alat transportasi pemadam kebakaran, termasuk robot LUF 60 yang dibanggakan oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta ternyata memiliki skandal di belakang pengadaannya.

Catatan Badan Pengelola Keuangan (PBK) Daerah Provinsi DKI Jakarta, pengadaan mobil damkar di tahun 2019 itu bermasalah dari sisi harga kontrak dengan temuan harga riil dari BPK.

Dilansir dari Buku I Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 yang diterbitkan badan pemeriksa keuangan (BPK), terdapat perbedaan harga riil dan nilai kontrak pengadaan yang cukup besar dengan total Rp 6,5 miliar.

Baca juga: Pengadaan Mobil Damkar, Pemprov DKI Kelebihan Bayar Rp 6,52 Miliar

Pengadaan paket pekerjaan unit submersible diketahui memiliki harga riil Rp 9,03 miliar, sedangkan nilai kontrak senilai Rp 9,79 miliar.

Sedangkan paket pekerjaan unit quick response harga riilnya mencapai Rp 36,2 miliar, sedangkan nilai kontrak yang dibayar Pemda DKI Rp 39,68 miliar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Untuk Unit Penanggulangan Kebakaran pada Sarana Transportasi Masal harga riil Rp 7,01 miliar, sedangkan nilai kontrak dibayar Rp 7,86 miliar

Untuk unit pengurai material kebakaran harga riil Rp 32,05 miliar, sedangkan nilai kontrak mencapai Rp 33,49 miliar.

Total selisih harga yang dibayar Pemprov DKI dengan harga riil yang diungkapkan BPK mencapai Rp 6,52 miliar.

Diminta kembalikan selisih harga

Setelah mengungkap fakta selisih harga tersebut yang dinilai akan menimbulkan kerugian negara jika tidak dikembalikan.

BPK kemudian memberikan rekomendasi kepada Anies agar menginstruksikan kepada pejabat pemegang keuangan untuk lebih cermat mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya.

Begitu juga meminta Anies menginstruksikan kepala Badan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (BPPBJ) untuk memerintahkan Pokja BJP A dan BJP F agar lebih cermat dalam melakukan pembuktian evaluasi atas kualifikasi peserta lelang.

Baca juga: Gulkarmat DKI: Kelebihan Bayar Pengadaan Robot Damkar Sudah Dikembalikan 90 Persen

Rekomendasi terakhir atas temuan tersebut, BPK meminta Anies untuk menginstruksikan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan untuk memerintahkan PPK pengadaan pembangunan PLTS Atap On Grid dan PPK Kegiatan Penyediaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran/mobil pompa untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran tersebut.

Kelebihan uang senilai Rp 6,52 miliar diminta dikembalikan ke kas daerah, dan diminta agar kejadian tersebut tidak terulang kembali.

Dinilai sebuah kecerobohan

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta August Hamonangan mengatakan, kelebihan bayar yang dilakukan Pemprov DKI merupakan kecerobohan yang sangat fatal.

"Pemprov DKI sangat ceroboh dan tidak transparan dalam mengelola keuangan rakyat," kata August dalam keterangan tertulis, Selasa (13/4/2021).

Baca juga: Pemprov DKI Kelebihan Bayar Mobil Damkar hingga Rp 6,5 M, Anggota DPRD: Sangat Ceroboh!

August mengatakan, selisih harga yang terpaut miliaran rupiah tersebut merupakan bentuk dari kegagalan Pemprov DKI untuk lebih teliti dalam pengadaan barang.

Semestinya, selisih harga miliaran rupiah itu bisa membiayai ratusan hidran mandiri yang akhirnya tidak diketahui kejelasan uangnya.

"Tidak heran masih ditemukan anggaran janggal dan kemahalan seperti mobil pemadam ini, selisih miliaran rupiah ini harusnya bisa membiayai hidran mandiri yang lebih bermanfaat untuk warga," kata August.

Kecerobohan Pemprov DKI tersebut tentu memiliki pengaruh besar kepada penanganan kebakaran di Jakarta yang saat dinilai August masih buruk.

Buktinya pembelian robot pemadam miliaran rupiah tidak cukup efektif saat melakukan pemadaman saat terjadi kebakaran di beberapa tempat belakang ini, khususnya saat di kawasan padat pemukiman.

Pemprov klaim sudah bayar 90 persen

Kepala Dinas Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta Satriadi Gunawan mengatakan Dinas Gulkarmat sudah mengembalikan uang kelebihan bayar terkait pengadaan mobil dan robot pemadam kebakaran.

Besaran yang sudah dikembalikan, kata Satriadi, sudah mencapai 90 persen dari kewajiban Rp 6,5 miliar yang harus dibayarkan.

"Jadi kalau perkembangannya sudah 90 persen sudah kita kembalikan," kata Satriadi saat dihubungi melalui telepon, Rabu (14/4/2021).

Satriadi mengatakan, pihaknya akan patuh pada rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengembalikan uang kelebihan bayar tersebut di tahun ini.

Klaim robot LUF 60 efektif tangani kebakaran

Satriadi juga menambahkan, pengadaan alat pemadam kebakaran terutama robot LUF 60 dari Pemprov DKI tidaklah sia-sia.

Dia justru memberikan jempol terhadap kinerja mesin robot tersebut, karena bisa meminimalisir kecelakaan kerja para petugas pemadam saat memadamkan api.

Baca juga: Damkar Kerahkan Robot Pemadam LUF 60 untuk Padamkan Kebakaran di Pasar Minggu

Selain itu, LUF 60 berhasil memadamkan listrik dalam dua kebakaran yang cukup besar beberapa waktu belakangan, seperti di Apartemen Taman Sari Jakarta Barat dan Pasar Minggu Jakarta Selatan.

"Kalau nggak ada robotik itu, 113 warga di Tamansari bisa berdampak itu. Alhamdulillah kita punya LUF 60, kita masuk ke terowongan, ada trafo di bawah kita bisa padamkan," kata dia.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Balik Patung Jakob Oetama yang Sederhana, Pena Berharga  dan Penyertaan Tuhan

Di Balik Patung Jakob Oetama yang Sederhana, Pena Berharga dan Penyertaan Tuhan

Megapolitan
Ada Temuan Pelanggaran Prokes, SDN 05 Jagakarsa Belum Gelar PTM hingga Saat Ini

Ada Temuan Pelanggaran Prokes, SDN 05 Jagakarsa Belum Gelar PTM hingga Saat Ini

Megapolitan
UPDATE 27 September: Bertambah 7 Kasus Covid-19 dan 25 Pasien Sembuh di Tangsel

UPDATE 27 September: Bertambah 7 Kasus Covid-19 dan 25 Pasien Sembuh di Tangsel

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Sebut Rapat Bamus Interpelasi Disetujui Tujuh Fraksi

Ketua DPRD DKI Sebut Rapat Bamus Interpelasi Disetujui Tujuh Fraksi

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Dosis 1 di Depok Capai 1 Juta Penduduk, Masih Kurang 600.000 dari Target

Vaksinasi Covid-19 Dosis 1 di Depok Capai 1 Juta Penduduk, Masih Kurang 600.000 dari Target

Megapolitan
Anggota DPRD DKI Viani Limardi Bantah Gelembungkan Dana Reses yang Dituduhkan PSI

Anggota DPRD DKI Viani Limardi Bantah Gelembungkan Dana Reses yang Dituduhkan PSI

Megapolitan
Januari-September, DLH Temukan 7 TPS Ilegal di Kota Tangerang

Januari-September, DLH Temukan 7 TPS Ilegal di Kota Tangerang

Megapolitan
Seorang Tukang Bangunan Tewas Tersengat Listrik di Duren Sawit

Seorang Tukang Bangunan Tewas Tersengat Listrik di Duren Sawit

Megapolitan
Korban Pelecehan KPI Minta Perlindungan LPSK agar Tak Dilaporkan Balik

Korban Pelecehan KPI Minta Perlindungan LPSK agar Tak Dilaporkan Balik

Megapolitan
Demo di Depan Gedung KPK Berakhir, Polisi dan Mahasiswa Punguti Sampah

Demo di Depan Gedung KPK Berakhir, Polisi dan Mahasiswa Punguti Sampah

Megapolitan
Anggota DPRD DKI Viani Limardi Mengaku Belum Terima Surat Pemecatannya sebagai Kader PSI

Anggota DPRD DKI Viani Limardi Mengaku Belum Terima Surat Pemecatannya sebagai Kader PSI

Megapolitan
Kasus Dugaan Pungli 16 Sekuriti di Kembangan, Pihak Penyedia Jasa Keamanan Turut Diperiksa

Kasus Dugaan Pungli 16 Sekuriti di Kembangan, Pihak Penyedia Jasa Keamanan Turut Diperiksa

Megapolitan
Dipanggil terkait Kasus Dugaan Pungli 16 Sekuriti, Ketua RW di Kembangan Tak Hadir

Dipanggil terkait Kasus Dugaan Pungli 16 Sekuriti, Ketua RW di Kembangan Tak Hadir

Megapolitan
Awasi Aktivitas di 6 TPS Liar yang Disegel, DLH Kota Tangerang Gandeng Satpol PP

Awasi Aktivitas di 6 TPS Liar yang Disegel, DLH Kota Tangerang Gandeng Satpol PP

Megapolitan
Kasus Bayi Dijadikan Manusia Silver di Tangsel, Polisi Diminta Ikut Aktif Cegah Eksploitasi Anak

Kasus Bayi Dijadikan Manusia Silver di Tangsel, Polisi Diminta Ikut Aktif Cegah Eksploitasi Anak

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.