Anggota DPRD Jakarta Pertanyakan Pengawasan WFH Saat Kasus Covid-19 Klaster Perkantoran Melonjak

Kompas.com - 28/04/2021, 14:21 WIB
Sejumlah pekerja menggunakan masker berjalan kaki setelah meninggalkan perkantorannya di Jakarta, Rabu (29/7/2020). Klaster perkantoran penularan Covid-19 di Jakarta kini menjadi sorotan. Data resmi hingga Selasa (28/7/2020) kemarin, ada 440 karyawan di 68 perkantoran di Ibu Kota yang terinfeksi virus corona. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGSejumlah pekerja menggunakan masker berjalan kaki setelah meninggalkan perkantorannya di Jakarta, Rabu (29/7/2020). Klaster perkantoran penularan Covid-19 di Jakarta kini menjadi sorotan. Data resmi hingga Selasa (28/7/2020) kemarin, ada 440 karyawan di 68 perkantoran di Ibu Kota yang terinfeksi virus corona.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim, mempertanyakan pengawasan penerapan batasan bekerja di kantor dan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) setelah terjadi lonjakan klaster perkantoran kasus Covid-19 sepekan terakhir.

Dia menilai, pengawasan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta sangat lemah sehingga lonjakan klaster perkantoran terjadi.

"Kan jelas aturan PPKM mikro, 50 persen di rumah kemudian 50 persen di kantor, tapi fakta di lapangan, transportasi umum sudah mulai penuh, jalan sudah macet, berarti pengawasan pemprov lemah," ujar Lukmanul Hakim dalam keterangan tertulis, Rabu (28/4/2021).

Baca juga: Kasus Covid-19 di Perkantoran Meningkat dan Permintaan Satgas untuk Atur Kapasitas WFO

Dia mengatakan, aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di DKI Jakarta sudah menegaskan aturan WFH masih tetap berlaku. Namun jumlah orang yang masuk ke kantor jauh lebih besar dan pertemuan secara tatap muka sudah mulai banyak digelar.

Untuk itu dia meminta Pemprov DKI Jakarta memperkuat pengawasan terkait penerapan WFH 50 persen di perkantoran yang ada di Jakarta. Ia meminta Pemprov DKI turun tangan mendisiplinkan perkantoran.

Menurut dia, protokol kesehatan perlu dilakukan meski telah mendapatkan vaksinasi Covid-19.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pengawasan dari Satpol PP kemudian Disnaker serta Dinas Kominfo harus aktif melihat daerah mana yang perkantoran padat, seperti apa pengawasannya," kata dia.

Menurut Ketua DPD PAN Jakarta Barat itu, Pemprov DKI tidak bisa mengandalkan Satpol PP melakukan sidak setiap hari.

Karena perbandingan jumlah anggota Satpol PP tidak sebanding dengan banyaknya perkantoran di DKI Jakarta. Dia meminta keterlibatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya untuk ikut mengawasi.

"Harusnya Kominfo ikut dalam pengawasan secara sistem, kan ada Jakarta Smart City sistem yang canggih untuk penegakan aturan saat Covid-19, kan ada sistem melacak pelanggaran aturan Covid-19, bisa mengawasi perkantoran menerapkan aturan 50 persen atau tidak," kata Lukman.

Klaster perkantoran Covid-19 mengalami peningkatan dalam seminggu terakhir. Pemprov DKI mencatat pada 5-11 April 2021 terdapat 157 kasus positif Covid-19 di 78 perkantoran. Sedangkan pada 12-18 April 2021, jumlah positif Covid-19 meningkat menjadi 425 kasus dari 177 perkantoran.

Disnakertrans Jakarta telah menyatakan kekurangan tenaga untuk mengawasi penerapan kebijakan 50 persen kerja dari kantor dan 50 persen kerja dari rumah di kantor-kantor di Jakarta.

Baca juga: Disnakertrans DKI Kewalahan Awasi Penerapan Batasan WFH 50 Persen di Perkantoran



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Ditilang, Perempuan di Tangerang Diminta Nomor Telepon Lalu Terus Dihubungi Polisi

Tak Ditilang, Perempuan di Tangerang Diminta Nomor Telepon Lalu Terus Dihubungi Polisi

Megapolitan
UPDATE: Tambah 73 Kasus di Depok, 2 Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE: Tambah 73 Kasus di Depok, 2 Pasien Covid-19 Meninggal

Megapolitan
UPDATE: Tambah 8 Kasus di Kota Tangerang, 94 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 8 Kasus di Kota Tangerang, 94 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Hippindo: Kalau Sertifikasi CHSE Gratis Tanpa biaya, Kami Tak Masalah

Hippindo: Kalau Sertifikasi CHSE Gratis Tanpa biaya, Kami Tak Masalah

Megapolitan
Sidang Hoaks Babi Ngepet di Depok, Saksi Mulanya Tak Tahu Barang yang Diambilnya Babi

Sidang Hoaks Babi Ngepet di Depok, Saksi Mulanya Tak Tahu Barang yang Diambilnya Babi

Megapolitan
ART di Kebon Jeruk Curi Brankas Majikannya Saat Ditinggal ke Luar Negeri

ART di Kebon Jeruk Curi Brankas Majikannya Saat Ditinggal ke Luar Negeri

Megapolitan
UPDATE 28 September: Tambah 15 Kasus Covid-19 dan 10 Pasien Sembuh di Tangsel

UPDATE 28 September: Tambah 15 Kasus Covid-19 dan 10 Pasien Sembuh di Tangsel

Megapolitan
Pengakuan Pencuri Motor di Bekasi: Gaji Rp 2 Juta Kurang buat Kebutuhan Sehari-hari

Pengakuan Pencuri Motor di Bekasi: Gaji Rp 2 Juta Kurang buat Kebutuhan Sehari-hari

Megapolitan
Merasa Aman Beraktivitas di Tangsel, Manusia Silver Hanya Ditahan 2 Hari jika Terjaring Razia

Merasa Aman Beraktivitas di Tangsel, Manusia Silver Hanya Ditahan 2 Hari jika Terjaring Razia

Megapolitan
Keluarga Napi Tewas akibat Kebakaran Lapas Tangerang Akan Gugat Pemerintah ke PTUN

Keluarga Napi Tewas akibat Kebakaran Lapas Tangerang Akan Gugat Pemerintah ke PTUN

Megapolitan
Revitalisasi Blok I dan II Pasar Senen Hampir Rampung, 60 Persen Kios Sudah Terjual

Revitalisasi Blok I dan II Pasar Senen Hampir Rampung, 60 Persen Kios Sudah Terjual

Megapolitan
Kebakaran Landa 2 Rumah di 2 Lokasi Berbeda Wilayah Jaktim Hari Ini

Kebakaran Landa 2 Rumah di 2 Lokasi Berbeda Wilayah Jaktim Hari Ini

Megapolitan
6 Keluarga Napi Tewas di Lapas Tangerang Tuntut 2 Hal Ini ke Pemerintah Pusat

6 Keluarga Napi Tewas di Lapas Tangerang Tuntut 2 Hal Ini ke Pemerintah Pusat

Megapolitan
Pasutri yang Ajak Bayi Jadi Manusia Silver di Pamulang Belum Diketahui Keberadaannya

Pasutri yang Ajak Bayi Jadi Manusia Silver di Pamulang Belum Diketahui Keberadaannya

Megapolitan
Sejumlah Pejabat DKI Tinjau Stasiun Tebet Sebelum Besok Diresmikan

Sejumlah Pejabat DKI Tinjau Stasiun Tebet Sebelum Besok Diresmikan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.