Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Revitalisasi Kota Tua, Anies Tidak Ingin Desainnya 'Copy Paste' dari Tempat Lain

Kompas.com - 28/04/2021, 21:23 WIB
Rosiana Haryanti,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk merevitalisasi kawasan Kota Tua dan Sunda Kelapa.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, hal ini dilakukan untuk mentransformasi kawasan bersejarah, khususnya Kota Tua.

Namun dalam transformasinya, Anies tidak ingin kawasan Kota Tua meniru ikon dari lokasi lain di dunia. Kota Tua, menurutnya, harus memiliki ciri khas tersendiri agar dapat menarik banyak wisatawan untuk datang.

"Kita tidak ingin desain Kota Tua nanti penuh dengan copy paste dari tempat lain di dunia, tetapi Kota Tua harus memiliki narasi, ciri, dan keunikan tersendiri," tutur Anies di Taman Fatahillah, Rabu(28/4/2021).

Baca juga: Anies Berencana Ubah Nama Kota Tua Jakarta jadi Batavia

Anies pun berharap Kota Tua tidak sekadar menjadi destinasi wisata semata, namun juga menjadi lokasi yang menarik banyak orang untuk berkarya.

"Inilah yang dinamakan kuno tetapi modern dan dinamis. Kita tidak ingin menjadikan Kota Tua sebagai destinasi wisata semata, tetapi juga sebagai sistem ekonomi yang dinamis yang menarik orang untuk berkarya," tutur Anies.

Oleh karenanya, dia berharap para pemilik properti di kawasan ini untuk berinvestasi dan mengembangkan area selaras dengan narasi dan rencana. Menurutnya, tanpa peran pihak swasta, maka pihaknya tidak bisa melakukan apa-apa.

"Ibarat naik perahu, you do the rowing, the government do the sterring," kata dia.

Karena itulah, Anies menjamin, Pemprov DKI Jakarta akan memfasilitasi dengan menyiapkan regulasi, anggaran, dan pelibatan institusi pemda untuk menyukseskan transformasi kawasan bersejarah ini.

Baca juga: BUMN dan BUMD DKI Bentuk Usaha Patungan Kelola Kawasan Kota Tua-Sunda Kelapa

Transformasi kawasan Kota Tua dan Sunda Kelapa mulai dilakukan dengan penandatanganan dokumen perjanjian pokok atau Head of Agreement antara PT Jakarta Tourisindo (Jakarta Experience Board/JXB), PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), dan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ).

Kesepakatan tersebut dibuat untuk membentuk usaha patungan atau joint venture (JV) pengelolaan kawasan Kota Tua-Sunda Kelapa.

Dalam revitalisasi dan pengelolaan Kawasan Kota Tua-Sunda Kelapa ini, JXB, ITDC dan PT MITJ bertindak sebagai pengelola kawasan.

Tak hanya itu, PT MITJ selaku eksekutor integrasi juga akan berperan dalam mengelola transportasi terintegrasi di kawasan Kota Tua-Sunda Kelapa.

Baca juga: Anies Larang Pegawai Pemprov DKI Gelar Buka Puasa Bersama

Selain aspek integrasi transportasi publik, PT MITJ juga fokus mengembangkan Kawasan berorientasi Transit atau TOD di Kawasan Kota Tua-Sunda Kelapa.

Sebagai informasi, JXB merupakan BUMD Pemerintah DKI Jakarta yang bergerak di bidang industri pariwisata & perhotelan, ekonomi kreatif.

Sedangkan ITDC adalah perusahaan milik negara di bawah Kementerian BUMN yang bertugas mengembangkan dan mengelola kompleks pariwisata terintegrasi di Indonesia.

Adapun PT MITJ merupakan perusahaan patungan antara PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT KAI (Persero) yang dibentuk sesuai arahan presiden untuk mewujudkan transportasi terintegrasi di wilayah Jabodetabek.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, Petugas: Mereka Keukeuh Ingin Gunakan Alamat Tak Sesuai Domisili

Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, Petugas: Mereka Keukeuh Ingin Gunakan Alamat Tak Sesuai Domisili

Megapolitan
Keluarga Tolak Otopsi, Korban Tewas Kebakaran Cinere Depok Langsung Dimakamkan

Keluarga Tolak Otopsi, Korban Tewas Kebakaran Cinere Depok Langsung Dimakamkan

Megapolitan
Beberapa Warga Tanah Tinggi Terpaksa Jual Rumah karena Kebutuhan Ekonomi, Kini Tinggal di Pinggir Jalan

Beberapa Warga Tanah Tinggi Terpaksa Jual Rumah karena Kebutuhan Ekonomi, Kini Tinggal di Pinggir Jalan

Megapolitan
Polisi Tewas dengan Luka Tembak di Kepala, Kapolres Jaksel Sebut karena Bunuh Diri

Polisi Tewas dengan Luka Tembak di Kepala, Kapolres Jaksel Sebut karena Bunuh Diri

Megapolitan
Polisi Dalami Dugaan Perempuan Dalam Koper di Bekasi Tewas karena Dibunuh

Polisi Dalami Dugaan Perempuan Dalam Koper di Bekasi Tewas karena Dibunuh

Megapolitan
Bursa Pilkada DKI 2024, Golkar: Ridwan Kamil Sudah Diplot buat Jabar

Bursa Pilkada DKI 2024, Golkar: Ridwan Kamil Sudah Diplot buat Jabar

Megapolitan
Prioritaskan Kader Internal, Golkar Belum Jaring Nama-nama untuk Cagub DKI

Prioritaskan Kader Internal, Golkar Belum Jaring Nama-nama untuk Cagub DKI

Megapolitan
Korban Kebakaran di Depok Ditemukan Terkapar di Atas Meja Kompor

Korban Kebakaran di Depok Ditemukan Terkapar di Atas Meja Kompor

Megapolitan
Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Diduga akibat Kebocoran Selang Tabung Elpiji

Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Diduga akibat Kebocoran Selang Tabung Elpiji

Megapolitan
Polisi Temukan Orangtua Mayat Bayi yang Terbungkus Plastik di Tanah Abang

Polisi Temukan Orangtua Mayat Bayi yang Terbungkus Plastik di Tanah Abang

Megapolitan
PJLP Temukan Mayat Bayi Terbungkus Plastik Saat Bersihkan Sampah di KBB Tanah Abang

PJLP Temukan Mayat Bayi Terbungkus Plastik Saat Bersihkan Sampah di KBB Tanah Abang

Megapolitan
Terdengar Ledakan Saat Agen Gas dan Air di Cinere Kebakaran

Terdengar Ledakan Saat Agen Gas dan Air di Cinere Kebakaran

Megapolitan
Perbaikan Pintu Bendung Katulampa yang Jebol Diperkirakan Selesai Satu Pekan

Perbaikan Pintu Bendung Katulampa yang Jebol Diperkirakan Selesai Satu Pekan

Megapolitan
Dituduh Punya Senjata Api Ilegal, Warga Sumut Melapor ke Komnas HAM

Dituduh Punya Senjata Api Ilegal, Warga Sumut Melapor ke Komnas HAM

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Gratiskan Biaya Ubah Domisili Kendaraan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Pemprov DKI Bakal Gratiskan Biaya Ubah Domisili Kendaraan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com