Soal Larangan Mudik di Jabodetabek, Pemkot Tangerang Tunggu Keputusan Pemerintah Pusat

Kompas.com - 06/05/2021, 21:54 WIB
Pos Pengamanan Operasi Ketupat Jaya 2021 di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelapa Gading, Jakarta Utara sudah beroperasi sebagai antisipasi pelanggaran mudik, Kamis (6/5/2021) KOMPAS.COM/ IRA GITAPos Pengamanan Operasi Ketupat Jaya 2021 di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelapa Gading, Jakarta Utara sudah beroperasi sebagai antisipasi pelanggaran mudik, Kamis (6/5/2021)
|

TANGERANG, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait larangan mudik Lebaran 2021 di wilayah aglomerasi Jabodetabek.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Buceu Gartina menyebut, pihaknya masih menunggu surat keputusan resmi soal larangan itu.

"Larangan mudik di wilayah aglomerasi baru saja dikeluarkan oleh Satgas Covid-19 dan kami masih menunggu edaran resminya," ujar Buceu melalui pesan singkat, Kamis (6/5/2021).

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito sebelumnya mengatakan, mudik di dalam wilayah aglomerasi (pemusatan kawasan tertentu) dilarang dilakukan pada 6-17 Mei 2021.

Baca juga: Dishub DKI: Pergerakan Warga di Kawasan Jabodetabek Tak Perlu SIKM

Akan tetapi, pemerintah masih memperbolehkan beroperasinya kegiatan sektor esensial di wilayah aglomerasi.

"Untuk memecah kebingungan di masyarakat soal mudik lokal di wilayah aglomerasi, saya tegaskan bahwa pemerintah melarang apapun bentuk mudik, baik lintas provinsi maupun dalam satu wilayah kabupaten/kota aglomerasi," ujar Wiku dalam konferensi pers virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (6/5/2021).

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Perlu ditekankan bahwa kegiatan lain selain mudik di dalam satu wilayah kabupaten/kota aglomerasi khususnya di sektor esensial akan tetap beroperasi tanpa penyekatan apapun," lanjutnya.

Hal ini menurut dia demi melancarkan kegiatan sosial ekonomi daerah.

Wiku menyebutkan, masyarakat tidak perlu khawatir dengan adanya potensi penularan Covid-19 di dalam satu wilayah aglomerasi.

Baca juga: Warga Depok Harus Lampirkan Bukti Otentik Sebelum Buat SIKM di Kelurahan, Ini Syaratnya

Sebab, operasional kegiatan sosial ekonomi telah diatur dengan regulasi PPKM mikro.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPDB Kota Tangerang Jenjang SD Jalur Zonasi Dibuka Pukul 8.00 WIB, Simak Syarat dan Prosedurnya

PPDB Kota Tangerang Jenjang SD Jalur Zonasi Dibuka Pukul 8.00 WIB, Simak Syarat dan Prosedurnya

Megapolitan
Kamis Ini Jadwal Lapor Diri PPDB Jakarta 2021 Jalur Afirmasi Jenjang SMP dan SMA

Kamis Ini Jadwal Lapor Diri PPDB Jakarta 2021 Jalur Afirmasi Jenjang SMP dan SMA

Megapolitan
UPDATE: Tambah 53 Kasus di Kota Tangerang, 446 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 53 Kasus di Kota Tangerang, 446 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Fakta Penangkapan Polisi Gadungan, Berawal Penindakan Plat Nomor hingga Simpan KTA Palsu

Fakta Penangkapan Polisi Gadungan, Berawal Penindakan Plat Nomor hingga Simpan KTA Palsu

Megapolitan
Kamis Ini, Rizieq Shihab Akan Sampaikan Duplik Kasus Tes Usap RS Ummi

Kamis Ini, Rizieq Shihab Akan Sampaikan Duplik Kasus Tes Usap RS Ummi

Megapolitan
Perjalanan Panjang MRT Jakarta, Dicetuskan Habibie dan Dieksekusi Jokowi-Ahok

Perjalanan Panjang MRT Jakarta, Dicetuskan Habibie dan Dieksekusi Jokowi-Ahok

Megapolitan
UPDATE: Tambah 663 Kasus Covid-19 di Kota Bekasi, 1.378 Pasien Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 663 Kasus Covid-19 di Kota Bekasi, 1.378 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE: Tambah 303 Kasus Covid-19 di Depok, 5 Pasien Meninggal

UPDATE: Tambah 303 Kasus Covid-19 di Depok, 5 Pasien Meninggal

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Kamis: Sebagian Jabodetabek Berpotensi Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG Kamis: Sebagian Jabodetabek Berpotensi Hujan

Megapolitan
Pabrik Percetakan di Kawasan Industri Pulogadung Terbakar

Pabrik Percetakan di Kawasan Industri Pulogadung Terbakar

Megapolitan
Kebanjiran Saat Isolasi Mandiri, Pasutri Pasien Covid-19 di Bekasi Dievakuasi

Kebanjiran Saat Isolasi Mandiri, Pasutri Pasien Covid-19 di Bekasi Dievakuasi

Megapolitan
Gandeng Ritase, PT APSD Bakal Digitalisasi Pengelolaan Gudang di Bandara

Gandeng Ritase, PT APSD Bakal Digitalisasi Pengelolaan Gudang di Bandara

Megapolitan
Kapolri Setuju Jalur Sepeda Dibongkar, Komunitas Bike to Work Merespons

Kapolri Setuju Jalur Sepeda Dibongkar, Komunitas Bike to Work Merespons

Megapolitan
ISSI DKI Minta Pembongkaran Jalur Sepeda Permanen Dipertimbangkan

ISSI DKI Minta Pembongkaran Jalur Sepeda Permanen Dipertimbangkan

Megapolitan
Andi Arief Dilaporkan ke Polisi Terkait Dugaan Ancaman di Media Sosial

Andi Arief Dilaporkan ke Polisi Terkait Dugaan Ancaman di Media Sosial

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X