Ratusan PNS Jakarta Ogah Naik Jabatan, Ketua Komisi A: Mereka Malas

Kompas.com - 12/05/2021, 12:55 WIB
Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comIlustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN)
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menilai ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di DKI Jakarta tidak ingin naik jabatan lantaran mereka malas.

"Mereka juga malas," kata Mujiyono saat dihubungi melalui telepon, Selasa (12/5/2021).

Menurut dia, kemalasan PNS DKI Jakarta untuk naik jabatan lantaran sudah nyaman dengan besaran tunjangan kinerja mereka.

Jika dibandingkan dengan PNS di daerah lain, tunjangan kinerja daerah (TKD) PNS DKI Jakarta jauh lebih tinggi.

"Mereka sudah nyaman dengan posisi yang ada sekarang, terus gara-gara terlalu nyaman pada akhirnya inovasi improvisasi yang berkaitan dengan peningkatan kinerja jadi enggak terpacu," kata dia.

Baca juga: Fraksi PDI-P Duga Ratusan PNS DKI Ogah Ikut Lelang Jabatan karena TGUPP Bentukan Anies Dominan

Pimpinan komisi DPRD yang mengawasi kepegawaian dan aparatur Pemprov DKI ini menilai tidak semestinya PNS DKI bersikap demikian ketika adanya lelang jabatan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Karena maksud dari peningkatan TKD untuk PNS bukan untuk memberikan rasa nyaman, tapi agar tingkat korupsi bisa ditekan.

"Tujuan kita bagusin (menaikan) tunjangan mereka dengan TKD itu harapannya supaya enggak korupsi, begitu dinaikin (mereka berpikir) ah sudah cukup, ambisi positif untuk naik jabatan enggak keluar," kata Mujiyono.

Baca juga: Anies Marah Instruksinya Tak Dijalankan, 239 PNS DKI Apel Siang Bolong

Selain itu, Mujiyono juga akan menyelidiki apakah benar Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) menjadi salah satu penghambat regenerasi pejabat Pemprov DKI Jakarta.

Karena untuk saat ini memang belum bisa dibuktikan apakah kewenangan yang dimiliki TGUPP membuat banyak PNS merasa tak perlu untuk menduduki jabatan eselon II.

"Entar abis lebaran (akan dibahas mengenai keterlibatan TGUPP)," kata Mujiyono.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumpulkan PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang tidak ikut dalam seleksi terbuka jabatan Eselon II.

Anies kemudian marah karena menilai anak buahnya tidak melakukan instruksi yang dibuat mengenai seleksi jabatan eselon II.

"Malu sesungguhnya kita. Saya ingin sampaikan di sini kita malu sesungguhnya. Malu kenapa ada instruksi tidak dilaksanakan," ucap Anies.

Anies mengatakan, dia mengumpulkan 239 pejabat non administrator yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi 17 jabatan eselon II.

Namun dari 239 pejabat non administrator tersebut, tidak ada satupun yang mendaftar seleksi terbuka tersebut.

Anies meminta 239 pejabat ini bertanggungjawab melaksanakan instruksi dan tidak diam saja saat instruksi diturunkan.

"Tapi bukan diam, berharap tidak menjadi masalah, ini yang dikumpulkan di sini adalah yang bermasalah," tutur Anies.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Koalisi Masyarakat Tolak Penambahan Sanksi Pidana dan Kewenangan Satpol PP dalam Draf Revisi Perda Covid-19

Koalisi Masyarakat Tolak Penambahan Sanksi Pidana dan Kewenangan Satpol PP dalam Draf Revisi Perda Covid-19

Megapolitan
APLI Gelar Vaksinasi Covid-19 dan Beri Penghargaan untuk Nakes

APLI Gelar Vaksinasi Covid-19 dan Beri Penghargaan untuk Nakes

Megapolitan
5 Persen dari Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta Bergejala Berat dan Kritis

5 Persen dari Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta Bergejala Berat dan Kritis

Megapolitan
Anies Klaim Pengendalian Wabah Covid-19 di Jakarta Sudah Membaik

Anies Klaim Pengendalian Wabah Covid-19 di Jakarta Sudah Membaik

Megapolitan
Draf Revisi Perda Covid-19 yang Jadikan Pemindaan sebagai Penanggulangan Utama Pandemi Covid-19 Dinilai Berbahaya

Draf Revisi Perda Covid-19 yang Jadikan Pemindaan sebagai Penanggulangan Utama Pandemi Covid-19 Dinilai Berbahaya

Megapolitan
Anies Sebut Kapasitas RS yang Terlampaui Berkontribusi terhadap Kasus Pasien Covid-19 Meninggal Saat Isoman

Anies Sebut Kapasitas RS yang Terlampaui Berkontribusi terhadap Kasus Pasien Covid-19 Meninggal Saat Isoman

Megapolitan
Tren Positivity Rate Turun, Anies: Jangan Cepat Menyimpulkan Covid-19 Segera Berakhir

Tren Positivity Rate Turun, Anies: Jangan Cepat Menyimpulkan Covid-19 Segera Berakhir

Megapolitan
Jakarta PPKM Level 4, Wagub Minta Perusahaan Beri Keringanan kepada Karyawan Hamil

Jakarta PPKM Level 4, Wagub Minta Perusahaan Beri Keringanan kepada Karyawan Hamil

Megapolitan
JRMK: Isi Draf Revisi Perda Covid-19 Akan Bikin Warga Miskin Kota Tambah Sengara

JRMK: Isi Draf Revisi Perda Covid-19 Akan Bikin Warga Miskin Kota Tambah Sengara

Megapolitan
Anies Targetkan DKI Jakarta Vaksinasi 100.000 Warga dalam Sehari

Anies Targetkan DKI Jakarta Vaksinasi 100.000 Warga dalam Sehari

Megapolitan
Ombudsman Soroti Longgarnya Pengawasan Petugas Saat PPKM Level 4 di Tangsel

Ombudsman Soroti Longgarnya Pengawasan Petugas Saat PPKM Level 4 di Tangsel

Megapolitan
Satgas Covid-19 di RT/RW di Jakarta Diminta Lebih Aktif Pantau Pasien yang Jalani Isolasi Mandiri

Satgas Covid-19 di RT/RW di Jakarta Diminta Lebih Aktif Pantau Pasien yang Jalani Isolasi Mandiri

Megapolitan
LBH Jakarta Nilai Draf Revisi Perda Covid-19 DKI Jakarta Bias Kelas

LBH Jakarta Nilai Draf Revisi Perda Covid-19 DKI Jakarta Bias Kelas

Megapolitan
Krematorium di TPU Tegal Alur Beroprasi, Kapasitas 5 Jenazah per Hari

Krematorium di TPU Tegal Alur Beroprasi, Kapasitas 5 Jenazah per Hari

Megapolitan
Anies Ajak Warga yang Sudah Divaksin Covid-19 Ikut Sosialisasikan Vaksinasi

Anies Ajak Warga yang Sudah Divaksin Covid-19 Ikut Sosialisasikan Vaksinasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X