Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Masyarakat Minta Kajian Keselamatan Jalur Road Bike Dibuka ke Publik

Kompas.com - 11/06/2021, 18:19 WIB
Singgih Wiryono,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi masyarakat yang terdiri dari komunitas Bike 2 Work, Road Safety Association RSA, Koalisi Pejalan Kaki dan Komite Penghapusan Bensin Bertimbel meminta Pemprov DKI membuka dokumen kajian keselamatan atas kebijakan jalur road bike di Jalan Layang Non Tol Kampung Melayu-Tanah Abang.

Anggota Badan Kehormatan Road Safety Association Rio Octaviano mengatakan, hasil kajian tersebut penting untuk diketahui publik sehingga dasar pengambilan kebijakan lintasan road bike bisa diketahui bersama.

"Ini yang kami minta ke pihak Pemprov DKI, hasil analisa saat penempatan rambu (jalur khusus road bike) itu apa, kita minta dibuka ke publik," kata Rio saat dihubungi melalui telepon, Jumat (11/6/2021).

Baca juga: Komunitas Bike to Work Akan Gelar Aksi, Protes Road Bike Boleh Lintasi JLNT

"Karena publik ingin tahu apakah benar aspek keselamatan sudah dipertimbangkan sebelum kebijakan tersebut diberlakukan," imbuhnya.

Menurut Rio, jika berbicara tentang aspek keselamatan, Pemprov DKI juga harus berkaca pada kasus yang pernah terjadi di jalan layang tersebut.

"Kita harus melihat kasus yang pernah terjadi di situ, (pernah) terjadi kasus terpentalnya ibu hamil karena suami melawan arah karena menghindari razia," kata Rio.

Baca juga: Tak Semua Pesepeda Road Bike Kencang, Petugas Tak Pantau Kecepatan di JLNT Casablanca

Kasus tersebut, kata Rio, bukan hanya karena kecelakaan yang melibatkan tabrakan mobil, tetapi juga konstruksi separator yang rendah sehingga mengakibatkan ibu yang sedang hamil jatuh dari ketinggian JLNT.

"Dari ini kita lihat bahwa faktor keselamatan untuk roda dua memang enggak layak di atas (JLNT) itu," kata Rio.

Rio mengatakan, Koalisi Masyarakat sudah meminta keterbukaan Pemprov DKI berulang kali, termasuk dari kalangan awak media dan pakar keselamatan transportasi.

Baca juga: Larang Pesepeda Non-Road Bike Pakai JLNT, Pemprov DKI Dinilai Diskriminatif

Sehingga koalisi masyarakat menilai perlunya aksi nyata turun ke jalan untuk menuntut penghentian kebijakan yang mengabaikan aspek keselamatan itu.

"Kami melihat (kebijakan) ini dipaksakan terus, apa lagi yang bisa dilakukan ya satu-satunya turun ke jalan," kata dia.

Sebelumnya, koalisi masyarakat menyerukan aksi "Black Day Action" sebagai aksi protes kebijakan JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang sebagai lintasan road bike.

Baca juga: Merasa Protes Jalur Road Bike Tak Didengar, Elemen Masyarakat: People Power Bergerak!

Aksi tersebut mengajak seluruh pengguna jalan baik bermesin roda empat, roda dua, pesepeda dan pejalan kaki bergerak menuju ujung JLNT arah Kota Casablanca pada Minggu (13/6/2021) pukul 06.00-07.00 WIB.

"Aksi hak atas rasa aman, berkeadilan dan berkeselamatan di jalan menuntut dikembalikan fungsi JLNT, menolak segala bentuk diskresi atau kebijakan baru yang melanggar aturan hukum atau perda yang sudah berlaku terkait penggunaan JLNT yang diskriminatif," tulis ajakan aksi yang diunggah melalui akun Instagram @b2w_indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polda Metro Jaya Kerahkan 3.454 Personel Amankan Hari Buruh di Jakarta

Polda Metro Jaya Kerahkan 3.454 Personel Amankan Hari Buruh di Jakarta

Megapolitan
Terima Mandat Partai Golkar, Benyamin-Pilar Saga Tetap Ikut Bursa Cawalkot Tangsel dari PDIP

Terima Mandat Partai Golkar, Benyamin-Pilar Saga Tetap Ikut Bursa Cawalkot Tangsel dari PDIP

Megapolitan
Brigadir RAT Bunuh Diri dengan Pistol, Psikolog: Perlu Dicek Riwayat Kesehatan Jiwanya

Brigadir RAT Bunuh Diri dengan Pistol, Psikolog: Perlu Dicek Riwayat Kesehatan Jiwanya

Megapolitan
'Mayday', 15.000 Orang Buruh dari Bekasi Bakal Unjuk Rasa ke Istana Negara dan MK

"Mayday", 15.000 Orang Buruh dari Bekasi Bakal Unjuk Rasa ke Istana Negara dan MK

Megapolitan
Maju Pilkada 2024, 2 Kader PDI-P yang Pernah Jadi Walkot Bekasi Juga Daftar Lewat PKB

Maju Pilkada 2024, 2 Kader PDI-P yang Pernah Jadi Walkot Bekasi Juga Daftar Lewat PKB

Megapolitan
3 Juta KTP Warga DKI Bakal Diganti Jadi DKJ pada Tahun Ini, Dukcapil: Masih Menunggu UU DKJ Diterapkan

3 Juta KTP Warga DKI Bakal Diganti Jadi DKJ pada Tahun Ini, Dukcapil: Masih Menunggu UU DKJ Diterapkan

Megapolitan
Saat Tekanan Batin Berujung pada Kecemasan yang Dapat Membuat Anggota Polisi Bunuh Diri

Saat Tekanan Batin Berujung pada Kecemasan yang Dapat Membuat Anggota Polisi Bunuh Diri

Megapolitan
PMI Jakbar Ajak Masyarakat Jadi Donor Darah di Hari Buruh

PMI Jakbar Ajak Masyarakat Jadi Donor Darah di Hari Buruh

Megapolitan
Gulirkan Nama Besar Jadi Bacagub DKI, PDI-P Disebut Ingin Tandingi Calon Partai Lain

Gulirkan Nama Besar Jadi Bacagub DKI, PDI-P Disebut Ingin Tandingi Calon Partai Lain

Megapolitan
Anggota Polisi Bunuh Diri, Psikolog Forensik: Ada Masalah Kesulitan Hidup Sekian Lama...

Anggota Polisi Bunuh Diri, Psikolog Forensik: Ada Masalah Kesulitan Hidup Sekian Lama...

Megapolitan
Warga Sebut Pabrik Arang di Balekambang Sebelumnya Juga Pernah Disegel

Warga Sebut Pabrik Arang di Balekambang Sebelumnya Juga Pernah Disegel

Megapolitan
Pengelola Sebut Warga Diduga Jual Beli Rusun Muara untuk Keuntungan Ekspres

Pengelola Sebut Warga Diduga Jual Beli Rusun Muara untuk Keuntungan Ekspres

Megapolitan
Nama Andika Perkasa Masuk Bursa Cagub DKI 2024, Pengamat: PDI-P Harus Gerak Cepat

Nama Andika Perkasa Masuk Bursa Cagub DKI 2024, Pengamat: PDI-P Harus Gerak Cepat

Megapolitan
Polisi Tutup Kasus Kematian Brigadir RAT, Kompolnas: Sudah Tepat karena Kasus Bunuh Diri

Polisi Tutup Kasus Kematian Brigadir RAT, Kompolnas: Sudah Tepat karena Kasus Bunuh Diri

Megapolitan
Pengedar Narkoba yang Ditangkap di Depok Konsumsi Ganja Berbentuk 'Liquid'

Pengedar Narkoba yang Ditangkap di Depok Konsumsi Ganja Berbentuk "Liquid"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com