Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pedagang Kopi Keliling Minta Jalur Sepeda Permanen Sudirman-Thamrin Tak Dibongkar

Kompas.com - 17/06/2021, 15:13 WIB
Ihsanuddin,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pedagang kopi keliling menolak wacana pembongkaran jalur sepeda permanen Sudirman-Thamrin di Jakarta. Sebagai pedagang yang menjajakan barang dagangannya dengan bersepeda, para pedagang kopi keliling merasa sangat terbantu dengan kehadiran jalur khusus yang terproteksi.

Jaelani (41), pedagang kopi keliling, mengaku senang dengan keberadaan jalur sepeda permanen.

Perjalanannya menggowes sepeda jadi lebih lancar karena tidak harus berada satu jalur dengan kendaraan bermotor.

"Jadi lebih enak pakai jalur sepeda ini, sampai tujuan lebih cepat, enggak kena macet," kata Jaelani saat ditemui Kompas.com tengah bersepeda di depan FX Sudirman, Jakarta, Kamis (17/6/2021).

Baca juga: Kapolri Setuju Jalur Sepeda Dibongkar, Komunitas Bike to Work Merespons

Warga Cipulir, Jakarta Selatan itu mengaku lebih sering berjualan di sepanjang jalur Sudirman-Thamrin sejak adanya jalur sepeda terproteksi. Di daerah ini ramai pekerja kantoran yang lalu lalang.

Karena itu, Jaelani sangat menyesalkan jika planter box sebagai pembatas jalur sepeda permanen ini harus dibongkar.

"Kalau bisa ya jangan dibongkar. Ini sudah bagus begini kok mau dibongkar," kata dia.

Hal serupa disampaikan pedagang kopi keliling lainnya, Yusuf (28). Ia merasa lebih aman saat menggowes sepedanya di jalur sepeda permanen.

Saat bersepeda di jalur kendaraan bermotor, ia kerap kali merasa was-was.

"Kalau di jalan raya itu takut aja kesenggol mobil atau motor. Suka diklakson kalau jalannya lambat, padahal kan bawaan berat, jadi gowesnya juga agak berat," katanya.

Baca juga: Karpet Merah untuk Road Bike dan Keinginan Polri Bongkar Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin

Dengan jalur sepeda permanen, ia merasa aman karena tak lagi satu jalur dengan kendaraan bermotor. Meskipun ia juga mengakui jalur sepeda itu masih kerap diterobos oleh pemotor di jam-jam macet.

"Ya harusnya motornya yang ditertibkan jangan sampai masuk jalur sepeda. Bukan jalur sepedanya yang dibongkar," kata dia.

Wacana untuk membongkar jalur sepeda itu muncul saat Kapolri Jenderal (Polisi) Listyo Sigit Prabowo mengadakan rapat dengan Komisi III DPR, Rabu kemarin.

Listyo mengatakan, pihaknya setuju jika jalur sepeda permanen Sudirman-Thamrin dibongkar. Namun, Listyo mengatakan, Polri akan mencari formula terbaik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul setelah adanya jalur sepeda tersebut.

"Prinsipnya, terkait dengan jalur sepeda, kami akan terus mencari formula yang pas, kami setuju untuk masalah (jalur) yang permanen itu nanti dibongkar saja," kata Listyo

Listyo mengemukakan, untuk mencari solusi tersebut, Polri akan melakukan studi banding ke beberapa negara terdekat. Ia menyebut ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan antara lain pengaturan rute sepeda baik sepeda yang digunakan untuk bekerja atau berolahraga.

Kemudian, jam pemberlakuan jalur sepeda, pengaturan luas wilayah jalur sepeda, serta daerah-daerah mana saja yang menerapkan jalur sepeda.

Namun Wakil Gubernur DKI Jakkarta Ahmad Riza Patria menyatakan, pihaknya belum mengeluarkan keputusan soal nasib jalur sepeda karena masih melakukan kajian.

"Terkait jalur sepeda semuanya masih dalam proses uji coba pengkajian, Pak Gubernur belum mengeluarkan keputusan," ucap Riza dikutip Tribun Jakarta, Rabu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kompolnas Tetap Dorong Brigadir RAT Diotopsi: Untuk Memperjelas Penyebab Kematian

Kompolnas Tetap Dorong Brigadir RAT Diotopsi: Untuk Memperjelas Penyebab Kematian

Megapolitan
Bule AS Terkesan dengan KRL Jakarta: Lebih Bagus dan Bersih dari Subway New York dan Chicago

Bule AS Terkesan dengan KRL Jakarta: Lebih Bagus dan Bersih dari Subway New York dan Chicago

Megapolitan
Kompolnas Dorong Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Bunuh Diri Brigadir RAT Secara Profesional

Kompolnas Dorong Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Bunuh Diri Brigadir RAT Secara Profesional

Megapolitan
Tak Terkait SARA, Perusakan Gerobak Bubur di Jatinegara Murni Aksi Premanisme

Tak Terkait SARA, Perusakan Gerobak Bubur di Jatinegara Murni Aksi Premanisme

Megapolitan
Polisi Bubarkan Pemuda yang Nongkrong Hingga Larut Malam di Jakut Demi Hindari Tawuran

Polisi Bubarkan Pemuda yang Nongkrong Hingga Larut Malam di Jakut Demi Hindari Tawuran

Megapolitan
Dua Pemuda Terjerat Pinjol Pilih Merampok, Berakhir Dipenjara dengan Ancaman Hukuman 12 Tahun

Dua Pemuda Terjerat Pinjol Pilih Merampok, Berakhir Dipenjara dengan Ancaman Hukuman 12 Tahun

Megapolitan
Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com