Kejari Periksa 5 Pengurus KONI Tangsel, Telusuri Aliran Dana Hibah yang Dikorupsi

Kompas.com - 17/06/2021, 22:07 WIB
Ilustrasi KOMPAS/DIDIE SWIlustrasi
|

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) kembali memeriksa sejumlah saksi terkait dugaan kasus korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tangerang Selatan (Tangsel).

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Tangsel Ate Quesyini Ilyas mengatakan, terdapat lima saksi dari Badan Pengurus Harian (BPH) KONI Tangsel yang diperiksa penyidik pada Kamis (17/6/2021).

"Ada (pemeriksaan). Kami bergantian ya, hari ini (BPH) lima orang. Di antaranya wakil ketua, sudah. Jadi kita per ini saja, (pemeriksaan) wakil ketua, semua wakil ketua. Kami klasifikasikan," ujar Ate di Gedung Kejari Tangsel, Kamis

Baca juga: Ketua KONI Tangsel Jadi Tersangka Korupsi, Diduga Manipulasi LPJ Bersama Bendahara

Menurut Ate, lima orang saksi dari BPH KONI Tangsel dimintain keterangan dalam rangka pendalaman dan menelusuri aliran dana kasus korupsi tersebut.

Dia menyebut, sejak awal penyelidikian sampai Kamis ini penyidik sudah memeriksa 80 orang saksi untuk mengusut tuntas kasus korupsi dana hibah KONI Tangsel yang merugikan negara senilai Rp 1,12 miliar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Artinya ya keterangan bagaimana kejadiannya, ya kami lagi telusuri juga kemana sih uangnya ini," kata Ate.

Baca juga: Ketua Cabor Tenis Tangsel Diperiksa Kejaksaan Terkait Kasus Korupsi Dana Hibah KONI

"Waktu tahap penyelidikan kan sudah ada pemeriksaan. (Sekarang) tinggal pematangan, total sekitar 80-an lebih yang sudah diperiksa," pungkasnya.

Sebelumnya, Kejari sudah menetapkan dua tersangka dalam kasus itu, yakni SHR selaku Bendahara Umum dan RJ sebagai Ketua Umum KONI Tangsel.

Tersangka diduga memanipulasi laporan pertangungjawaban (LPJ) sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh KONI Tangsel

Menurut Kepala Kejari Tangsel Aliansyah, sejumlah kegiatan dalam LPJ tersebut berlangsung menggunakan dana hibah KONI Tangerang Selatan 2019.

Berdasarkan laporan hasil penghitungan inspektorat, negara rugi Rp 1,12 miliar dalam kasus dugaan korupsi itu.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Vaksinasi Covid-19 Terganjal NIK Dipakai Orang Lain, Harus Lapor ke Mana?

Vaksinasi Covid-19 Terganjal NIK Dipakai Orang Lain, Harus Lapor ke Mana?

Megapolitan
Satpam GBK yang Pukul Mahasiswa di Sentra Vaksinasi Jadi Tersangka dan Ditahan

Satpam GBK yang Pukul Mahasiswa di Sentra Vaksinasi Jadi Tersangka dan Ditahan

Megapolitan
Pemkot Depok Suplai Vaksin AstraZeneca ke Puskesmas

Pemkot Depok Suplai Vaksin AstraZeneca ke Puskesmas

Megapolitan
Vonis Banding Kasus Megamendung dan Petamburan Tidak Berubah, Kuasa Hukum Rizieq: Kami Apresiasi

Vonis Banding Kasus Megamendung dan Petamburan Tidak Berubah, Kuasa Hukum Rizieq: Kami Apresiasi

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 di Masjid KH Hasyim Ashari Sasar 1.600 Warga

Vaksinasi Covid-19 di Masjid KH Hasyim Ashari Sasar 1.600 Warga

Megapolitan
80 Ton Oksigen Bantuan Singapura Dikirim dari Jakarta ke Surabaya

80 Ton Oksigen Bantuan Singapura Dikirim dari Jakarta ke Surabaya

Megapolitan
Dinar Candy Ditangkap Terkait Aksi Pakai Bikini di Jalan untuk Protes PPKM Diperpanjang

Dinar Candy Ditangkap Terkait Aksi Pakai Bikini di Jalan untuk Protes PPKM Diperpanjang

Megapolitan
Restoran Ayam Geprek di Pulogadung Dilalap Api

Restoran Ayam Geprek di Pulogadung Dilalap Api

Megapolitan
UPDATE 5 Agustus: Jumlah Pasien di RS Wisma Atlet Terus Berkurang, Kini Tersisa 2.103 Orang

UPDATE 5 Agustus: Jumlah Pasien di RS Wisma Atlet Terus Berkurang, Kini Tersisa 2.103 Orang

Megapolitan
Pemohon SKCK di Kota Tangerang Wajib Bawa Surat Vaksinasi, Ombudsman Bilang Itu Berpotensi Timbulkan Malaadministrasi

Pemohon SKCK di Kota Tangerang Wajib Bawa Surat Vaksinasi, Ombudsman Bilang Itu Berpotensi Timbulkan Malaadministrasi

Megapolitan
NIK Warga Jakarta Diduga Dipakai Seseorang untuk Vaksin di Tangsel, Polisi Periksa Klinik di Serpong

NIK Warga Jakarta Diduga Dipakai Seseorang untuk Vaksin di Tangsel, Polisi Periksa Klinik di Serpong

Megapolitan
Polisi Usut Dugaan NIK Warga Jakarta Dipakai Orang Lain untuk Vaksinasi Covid-19  di Tangsel

Polisi Usut Dugaan NIK Warga Jakarta Dipakai Orang Lain untuk Vaksinasi Covid-19 di Tangsel

Megapolitan
Satpam GBK yang Pukul Mahasiswa Ingin Damai, Korban Masih Pikir-pikir

Satpam GBK yang Pukul Mahasiswa Ingin Damai, Korban Masih Pikir-pikir

Megapolitan
Bansos Tunai Warga Tapos Depok Dipotong Rp 150.000, untuk Yang Tak Dapat dan buat Agustusan

Bansos Tunai Warga Tapos Depok Dipotong Rp 150.000, untuk Yang Tak Dapat dan buat Agustusan

Megapolitan
Luhut Tinjau Proyek Penanganan Banjir di Jakarta

Luhut Tinjau Proyek Penanganan Banjir di Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X