Ulang Tahun Ke-494 Jakarta dan Kontroversi Para Gubernurnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Setiap gubernur DKI Jakarta punya jejak membangun kota. Jejak-jejak mereka menjadi bagian dari perjalanan panjang sejarah Jakarta yang telah genap berusia 494 tahun pada Selasa (22/6/2021) ini.

Meski bertujuan membangun kota jadi lebih baik, tak jarang kebijakan yang diambil para gubernur menuai kontroversi.

Ali Sadikin, gubernur Jakarta periode 1966-1977, dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan banyak kebijakannya yang kontroversial.

Bang Ali membolehkan perjudian di Ibu Kota. Ia kemudian memungut pajak dari judi untuk membangun Jakarta. Orang yang tidak menyukai kebijakan itu menyebut Ali sebagai gubernur maksiat.

"Orang yang tidak suka pada kebijaksanaan saya itu menyebut saya 'Gubernur Judi' atau malahan 'Gubernur Maksiat'," tutur Ali dalam buku "Bang Ali: Demi Jakarta 1966-1977" karya Ramadhan KH.

Baca juga: Kisah Ali Sadikin, Tak Gembira Ditunjuk Jadi Gubernur Jakarta, tapi Raih Magsaysay Award

Kebijakan Ali yang tak kalah kontroversial adalah melokalisasi pekerja seks di Kramat Tunggak, Jakarta Utara. Lokalisasi Kramat Tunggak akhirnya ditutup Gubernur Sutiyoso atas tuntutan masyarakat sekitar yang resah dengan keberadaan tempat itu.

Bang Ali juga melarang pembuatan becak baru di Ibu Kota. Pemprov DKI saat itu mengintensifkan operasi becak karena banyak tukang becak yang melanggar peraturan lalu lintas dan bertindak sesukanya.

Kebijakan Ali yang ini dilanjutkan oleh Gubernur Wiyogo Atmodarminto.

Bang Wi, sapaan Wiyogo, yang rajin menyambangi kelurahan-kelurahan tiap akhir pekan itu gerah melihat becak berkeliaran di Ibu Kota.

Kendaraan bertenaga manusia itu bukan saja dinilai ikut andil memacetkan lalu lintas, tetapi juga dianggap sebagai praktik pengisapan manusia atas manusia. "Itu bentuk exploitation de l’homme par l’homme," kata Wiyogo berulang kali.

Baca juga: Mengapa 22 Juni Ditetapkan Sebagai HUT Jakarta?

Wiyogo akhirnya melarang becak beroperasi di Ibu Kota. Operasi penertiban becak yang digencarkan saat itu diprotes karena dianggap menghilangkan hak rakyat kecil mencari nafkah.

Tetapi, Bang Wi tentu saja tak asal menertibkan tukang becak. Para pengayuh becak diberi pelatihan keterampilan sehingga mereka bisa bekerja jadi sopir, mekanik, atau kerja di bengkel.

Kebijakan lain Wiyogo yang tak kalah kontroversial adalah rayonisasi bajaj. Kebijakan itu ditentang ribuan sopir bajaj. Para sopir bajaj protes dan menurunkan penumpang mereka dengan kasar, bahkan menendang dan memukul.

Wiyogo, yang memimpin Jakarta pada 1987-1992, juga menuai banyak kritik karena berulang kali melakukan penggusuran. Ia menggusur apa pun yang menghambat pembangunan Jakarta.

Penggusuran yang dilakukan Wiyogo membuat berang banyak orang dan menyebabkan menteri dalam negeri kala itu berniat memanggilnya.

Baca juga: Kontroversi Pajak Judi Ali Sadikin dan Manfaatnya bagi Pembangunan Kota