Antara Ambisi Megaproyek Anies dan Nasib Miris Warga Miskin yang Tak Kunjung Terima Bansos

JAKARTA, KOMPAS.com - Pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak awal tahun lalu telah memporak-porandakan perekonomian masyarakat. Banyak warga kehilangan mata pencaharian karenanya.

Bete (42), warga Pademangan Barat di Jakarta Utara ini misalnya, tak lagi bisa berdagang aneka mainan di taman wisata pantai karena tempat hiburan kembali ditutup imbas dari penerapan PPKM darurat.

Sejak tak lagi berdagang, ayah satu anak itu kelabakan memenuhi kebutuhan keluarga. Dia sudah tak mampu membayar sewa kontrakan sehingga harus mengungsi ke rumah mertua.

Kini, Bete bersama istri bekerja apa saja demi dapat makan. Perkara bisa terpapar Covid-19 karena bekerja di luar rumah sudah tidak lagi menjadi momok bagi mereka.

"Kalau (bagi) saya, PPKM itu sama dengan Pak Kapan Kita Mati," ujarnya kepada Kompas.id, Senin (12/7/2021).

Baca juga: Megaproyek Triliunan Rupiah Anies yang Masih Berjalan di Tengah Pandemi Covid-19...

Tak kunjung terima bansos

Selain kehilangan pekerjaan, Bete juga tak kunjung mendapatkan bantuan sosial tunai (BST) dari pemerintah. Bantuan terakhir yang ia terima sebesar Rp 600.000 sudah didapat pada bulan Mei lalu.

Sementara, bantuan sosial untuk Juni dan Juli tahun ini belum juga ia dapatkan.

”Kami bukannya tidak bersyukur. Masa PPKM ini, kadang-kadang kita sakit hati. Dibilang masyarakat tenang. Bagaimana kita tenang, yang benar-benar tidak ada penghasilan. Pemerintah menganggap sebulan bantuan Rp 300.000 itu cukup, (padahal tidak),” ungkapnya.

Di tempat terpisah, Yuli (35), yang juga merupakan warga Pademangan, bahkan harus mencari pinjaman ke sanak saudara agar dapat memberi makan keluarganya.

"Nanti kalau (BTS) cair baru saya ganti," ucap wanita yang bekerja sebagai buruh cuci tersebut.

Baca juga: Di Tengah Keterbatasan, Satu Per Satu Warga Miskin Jakarta Meninggal Saat Isolasi Mandiri

Penghasilannya kerap tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup ketiga anaknya yang masih sekolah. Yuli berharap bantuan dari pemerintah dapat segera cair.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih "galau" dalam menentukan pos anggaran apa yang akan digeser untuk membantu masyarakat serta menangani pandemi Covid-19.

Anggota legislatif DKI Jakarta telah meminta Pemprov DKI untuk menggunakan anggaran dari proyek yang tidak begitu esensial dalam penanganan pandemi.

Di antara proyek tersebut adalah perhelatan Formula E yang belum jelas kapan akan terlaksana, serta pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) dan revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM).

Formula E memakan dana hingga Rp 1,6 triliun, sedangkan pembangunan JIS dan revitalisasi TIM memakan dana sebesar masing-masing Rp 1,18 triliun dan Rp 200 miliar.

Baca juga: Patungan Rakyat Bahu-membahu Selamatkan Nyawa Warga Miskin Kota yang Makin Terpinggirkan

Angka Rp 1,6 triliun setara dengan anggaran penyaluran BST empat tahap dari Januari hingga April 2021.

Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta Pemprov DKI untuk lebih rasional dalam penggunaan anggaran di tengah situasi sulit seperti sekarang.

"Pertimbangannya untuk kemanusiaan, menjaga stabilitas ekonomi, menjaga stabilitas kesehatan masyarakat Ibu Kota," tegasnya.

Sikap keras kepala Pemprov DKI

Di tengah berbagai masukan untuk menggunakan dana Formula E sebagai dana penanganan pandemi, Pemprov DKI tetap ngotot untuk menyelenggarakan ajang balap listrik tersebut.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memberikan sinyal bahwa penyelenggaraan Formula E akan terus berjalan.

"Harapan kami (ajang balap Formula E) di tahun 2022 bisa dilaksanakan," kata Riza, Kamis (15/7/2021) malam.

Baca juga: Sejumlah Nakes Undur Diri dari Pekerjaan karena Beban Kerja Berat dan Insentif Tertahan

Rencana penyelenggaran balap mobil listrik itu, kata Riza, dilimpahkan ke PT Jakarta Propertindo. Perusahaan itu yang mengatur Jakarta bisa mendapat tempat dalam jadwal penyelenggaraan Formula E 2022 nanti.

Riza menegaskan, Formula E yang menelan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI senilai Rp 1,6 triliun itu harus tetap terselenggara.

"Ya tentu (tidak akan batal), harapan kami program yang sudah dicanangkan, dijadwalkan, diagendakan tidak batal dan dapat dilaksanakan sebaik mungkin," kata dia.

Padahal, tidak ada jaminan bahwa ajang balap tersebut akan terselenggara di Jakarta tahun depan.

Nama Jakarta tidak ada dalam jadwal sementara ajang balap Formula E 2022 yang telah dikeluarkan pihak penyelenggara Federasi Otomotif Internasional (FIA) Formula E.

Baca juga: Hampir Dua Pekan PPKM Darurat, Pemprov DKI Didesak Percepat Penyaluran Bansos Tunai

Project Director Sportainment PT Jakpro M Maulana mengatakan, hingga saat ini Pemprov DKI masih berkomunikasi dengan pihak penyelenggara agar Formula E bisa tetap hadir di Jakarta.

"Jadwal Formula E yang ada sekarang masih provisional, yang artinya masih sementara. Semua pihak masih melakukan koordinasi untuk mendapatkan yang terbaik," kata Maulana.

Ketidakpastian penyelenggaraan Formula E itu juga ditambah dengan belum adanya sirkuit. Sebelumnya sirkuit direncanakan dibangun di Monas tetapi kemudian dibatalkan. Hingga saat ini, penentuan lokasi sirkuit balap untuk adu cepat mobil listrik itu belum ditentukan.

"Masih dalam pembahasan, di manapun sirkuitnya nanti, semoga akan menjadi cermin terbaik untuk kota Jakarta dan Indonesia ke dunia internasional," tutur Maulana, Jumat ini.

(Kompas.com: Singgih Wiryono, Ira Gita Natalia Sembiring/ Kompas.id: Stefanus Ato)