Dana KJP Plus untuk Siswa SD Cair Bertahap sejak 16 Juli

JAKARTA, KOMPAS.com - Dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus tahap I untuk tingkat SD dan sederajat di DKI Jakarta telah cair secara bertahap sejak Jumat (16/7/2021).

"Pencairan dana KJP Plus Tahap I tahun 2021 dilaksanakan mulai 16 Juli 2021 untuk tingkat SD Sederajat," demikian informasi dalam akun Instagram Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) Dinas Pendidikan DKI Jakarta di Jakarta, Sabtu, dikutip Antara.

Kepala UPT P4OP Disdik DKI Jakarta Waluyo Hadi, saat dikonfirmasi Antara, menyebutkan bahwa dana yang dicairkan mulai 16 Juli merupakan dana KJP Plus tahap I atau periode Januari-Juni 2021 untuk dana KJP Plus Maret 2021.

Baca juga: 888 Warga Mengungsi akibat Kebakaran di Teluk Gong

Waluyo mengakui terjadi keterlambatan dalam pencairan dana KJP Plus karena kondisi keuangan daerah yang terkontraksi akibat pandemi Covid-19 sehingga pencairan KJP Plus harus dicairkan bertahap.

"Untuk KJP Plus saat ini pencairannya dilakukan bertahap karena memang sejak pandemi Covid-19, keuangan banyak tersedot ke penanganan pandemi, sehingga ketersediaan anggaran untuk KJP Plus tidak bisa seperti dulu per bulan tanggal 5," kata Waluyo.

Untuk besaran dana yang dicairkan, Waluyo menjelaskan, dana untuk per anak tingkat SD, MI, SDLB sebesar Rp 250.000 per bulan yang terbagi dari dana yang bisa dibelanjakan per bulan Rp 135.000 dan dana berkala per bulan sebesar Rp 115.000.

Baca juga: MRT Jakarta Tutup Sementara Tiga Stasiun Selama PPKM Darurat, Ini Daftarnya

Sementara itu, untuk tingkat SD sederajat yang bersekolah di sekolah swasta, Waluyo mengatakan, ada tambahan karena dibutuhkan untuk biaya pendidikan di sekolahnya.

"Jadi, untuk yang bersekolah di sekolah swasta per bulan ada tambahan lagi sebesar Rp 130.000 untuk SPP-nya," ucap Waluyo.

Sumber data penerima KJP Plus, kata Waluyo, berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk keluarga tidak mampu, data Dinas Sosial untuk anak panti, data Disnakertrans dan Energi untuk anak pekerja, dan data Dinas Perhubungan untuk anak pengemudi JakLingko.

"Data tersebut kemudian dipadankan dengan data Disdik untuk data pokok pendidikan dasar dan menengah, serta data Kanwil Kemenag untuk data pokok pendidikan madrasah, untuk dilakukan verifikasi dan nantinya akan disahkan melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI," katanya.

Baca juga: Lokasi Sentra Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Hari Ini

Masyarakat, lanjut Waluyo, bisa mengecek apakah anaknya termasuk penerima KJP Plus atau tidak melalui laman web kjp.jakarta.go.id, selain pihaknya juga akan melakukan pemberitahuan kepada keluarga dan sekolah.

"Setelah ditetapkan (Kepgub), nanti dicek di situs kami, nanti tinggal masukan NIK lalu cari nanti akan muncul otomatis, statusnya akan berbunyi calon penerima jika belum kepgub dan berstatus penerima jika sudah ada kepgub," ujarnya.

KJP Plus adalah program strategis untuk memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu agar dapat mengenyam pendidikan sampai dengan tamat SMA/SMK dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta.

Baca juga: Tiang Proyek Monorel di Kuningan Jaksel Dicuri, Pelaku Beraksi Pakai Gergaji

Adapun siswa tidak mampu adalah peserta didik pada jenjang pendidikan SD sampai dengan menengah yang secara personal dinyatakan tidak mampu baik secara materi maupun penghasilan orangtuanya yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan.

Untuk kebutuhan dasar pendidikan yang dimaksud mencakup seragam, sepatu, tas sekolah, biaya transportasi, makanan, hingga biaya ekstrakurikuler.