Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Krematorium Cilincing Tarik Tarif Kremasi Rp 7 Juta, Gratis bagi Keluarga Tak Mampu

Kompas.com - 21/07/2021, 05:21 WIB
Muhammad Naufal,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tarif kremasi jenazah pasien Covid-19 di DKI Jakarta tengah menjadi sorotan publik karena harganya yang melonjak, bahkan hingga puluhan juta rupiah.

Krematorium Cilincing di Jakarta Utara mengaku mematok harga kremasi mulai Rp 7 juta-Rp 10 juta.

Manajemen dan Personalia Krematorium Cilincing Heru Prayitno berujar, besaran tarif krematorium tergantung pilihan keluarga terhadap paket yang ada.

"Jadi, untuk biaya kremasi itu Rp 7 juta memang kami terapkan di sini. Ada informasi masalah tambahan-tambahan biaya, itu opsional. Jadi istilahnya itu pilihan keluarga," papar Heru melalui sambungan telepon, Selasa (20/7/2021).

Baca juga: Permasalahan Kremasi Jenazah Pasien Covid-19 di DKI, Tidak Difasilitasi Pemprov hingga Lonjakan Biaya

Usai jenazah dikremasi, pihak keluarga biasanya menggunakan jasa penyimpanan abu di lokasi penitipan abu.

Kemudian, jika pihak keluarga memilih paket kremasi sekaligus larung, besaran tarifnya sebesar Rp 10 juta.

Paket seharga Rp 10 juta itu juga termasuk dengan biaya sewa kapal untuk proses larung.

Heru menyatakan, pihaknya mengembalikan pilihan paket kepada pihak keluarga.

"Setelah kremasi, kalau dari keluarga mau dilarung, kita ada sewa kapal, jadi total semua yang infokan ke keluarga Rp 10 juta. Itu opsional pilihan keluarga," paparnya.

Heru melanjutkan, pihaknya bakal memberikan tarif yang berbeda bagi keluarga yang dinyatakan kurang mampu.

Krematorium Cilincing akan memotong tarif sebesar 50 persen untuk proses kremasi jenazah pasien Covid-19 yang berasal dari keluarga kurang mampu.

"Jadi kalau ada keluarga yang misalnya, ada surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau kecamatan, langsung kita potong 50 persen," urai dia.

Baca juga: Anggota DPRD DKI Terima Laporan Ahok soal Tarif Kremasi Melonjak Ratusan Juta Rupiah

Tak hanya itu, jika memang ada keluarga yang benar-benar tidak mampu membayar, Krematorium Cilincing bakal menggratiskan tarif.

"Kalau memang posisi dari jenazah itu ada laporan dari lingkungan atau majelis, dia posisinya benar-benar tidak mampu, kita gratiskan," ucapnya.

Dia menambahkan, Krematorium Cilincing membuka operasional kremasi untuk jenazah Covid-19 mulai pukul 16.00 WIB hingga selesai.

Pada pagi harinya, krematorium tersebut dikhususkan bagi proses kremasi jenazah non-Covid.

Besaran tarif kremasi jenazah Covid-19 dan non-Covid berbeda, disesuaikan dengan layanan yang diberikan.

"Untuk biaya, itu yang pagi memang lebih murah. Karena istilahnya, karyawan dan lainnya bekerja sesuai jam normal. Kalau yang Covid, karena mereka kerja malam, kemudian ada APD dan lainnya, otomatis ada perbedaan harga," papar Heru.

Baca juga: Minta Kartel Kremasi Ditindak Tegas, Ketua DPRD DKI: Saya Bilang ke Kapolda Tembak Mati Saja

Anggota Komisi E DPRD Ima Mahdiah sebelumnya mengaku mendapat dua laporan terkait tarif kremasi jenazah pasien Covid-19 yang menyentuh angka ratusan juta rupiah.

Laporan pertama, Ima menerimanya dari mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Ia menjelaskan, orangtua dari teman Ahok meninggal dunia karena terpapar Covid-19 dan harus dikremasi.

"Kebetulan (laporan) yang satu saya dikirim sama Pak Ahok waktu itu, kebetulan teman beliau orangtuanya meninggal, tapi tidak ada tempat untuk kremasi untuk Covid di Jakarta untuk yang (dikelola) pemda, sedangkan di swasta tempatnya penuh dan harganya tinggi," kata Ima saat dihubungi melalui telepon, Senin (19/7/2021).

"Kedua, saya dapat laporan dari warga Jakbar, dia sampaikan bahwa harganya (tarif) tinggi sekali untuk kremasi saja," imbuhnya.

Ima mengatakan, masih dalam laporan yang dia terima, warga mengaku ditawari jasa kremasi jenazah pasien Covid-19 di luar Jakarta dengan tarif hingga ratusan juta rupiah.

Menurut Ima, tarif tinggi bisa jadi disebabkan permintaan kremasi yang kian banyak di tengah wabah Covid-19.

"Cuma pemakaman sama kremasi saja sampai berapa ratus juta. Mungkin karena permintaan banyak," kata dia.

Namun, kenaikan tarif yang tidak wajar tersebut tidak bisa ditoleransi.

Menurut politikus PDI-P ini, jika kenaikan tarif hanya sebatas penambahan biaya alat pelindung diri (APD) dan disinfeksi, kemungkinan keluarga jenazah pasien akan memaklumi.

"Kalau ada kenaikan tambahan APD masih masuk akal, tapi kalau naiknya tidak masuk akal kan kasihan mereka ini yang memang mereka jenazahnya protap pemakamannya harus dikremasi," kata dia.

Untuk itu, dia meminta agar Pemprov DKI Jakarta bisa memberikan fasilitas krematorium untuk warga yang jenazahnya dikremasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usahanya Ditutup Paksa, Pemilik Restoran di Kebon Jeruk Bakal Tempuh Jalur Hukum jika Upaya Mediasi Gagal

Usahanya Ditutup Paksa, Pemilik Restoran di Kebon Jeruk Bakal Tempuh Jalur Hukum jika Upaya Mediasi Gagal

Megapolitan
Aktor Utama Pabrik Narkoba di Bogor Masih Buron, Polisi: Sampai Lubang Semut Pun Kami Cari

Aktor Utama Pabrik Narkoba di Bogor Masih Buron, Polisi: Sampai Lubang Semut Pun Kami Cari

Megapolitan
Polisi Amankan 8 Orang Terkait Kasus Pembacokan Remaja di Depok, 4 Ditetapkan Tersangka

Polisi Amankan 8 Orang Terkait Kasus Pembacokan Remaja di Depok, 4 Ditetapkan Tersangka

Megapolitan
Bukan Melompat, Disdik DKI Sebut Siswa SMP Jaksel Terpeleset dari Lantai 3

Bukan Melompat, Disdik DKI Sebut Siswa SMP Jaksel Terpeleset dari Lantai 3

Megapolitan
Insiden Siswa SMP Lompat dari Lantai 3, KPAI Minta Disdik DKI Pasang Sarana Keselamatan di Sekolah

Insiden Siswa SMP Lompat dari Lantai 3, KPAI Minta Disdik DKI Pasang Sarana Keselamatan di Sekolah

Megapolitan
3 Saksi Diperiksa Polisi dalam Kasus Dugaan Penistaan Agama yang Jerat Pejabat Kemenhub

3 Saksi Diperiksa Polisi dalam Kasus Dugaan Penistaan Agama yang Jerat Pejabat Kemenhub

Megapolitan
Seorang Pria Tewas Tertabrak Kereta di Matraman

Seorang Pria Tewas Tertabrak Kereta di Matraman

Megapolitan
Disdik DKI Bantah Siswa di Jaksel Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah karena Dirundung

Disdik DKI Bantah Siswa di Jaksel Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah karena Dirundung

Megapolitan
BNN Masih Koordinasi dengan Filipina Soal Penjemputan Gembong Narkoba Johan Gregor Hass

BNN Masih Koordinasi dengan Filipina Soal Penjemputan Gembong Narkoba Johan Gregor Hass

Megapolitan
Polisi Minta Keterangan MUI, GBI, dan Kemenag Terkait Kasus Dugaan Penistaan Agama Pendeta Gilbert

Polisi Minta Keterangan MUI, GBI, dan Kemenag Terkait Kasus Dugaan Penistaan Agama Pendeta Gilbert

Megapolitan
Walkot Depok: Bukan Cuma Spanduk Supian Suri yang Kami Copot...

Walkot Depok: Bukan Cuma Spanduk Supian Suri yang Kami Copot...

Megapolitan
Satpol PP Copot Spanduk Supian Suri, Walkot Depok: Demi Allah, Saya Enggak Nyuruh

Satpol PP Copot Spanduk Supian Suri, Walkot Depok: Demi Allah, Saya Enggak Nyuruh

Megapolitan
Polisi Bakal Panggil Indonesia Flying Club untuk Mengetahui Penyebab Jatuhnya Pesawat di BSD

Polisi Bakal Panggil Indonesia Flying Club untuk Mengetahui Penyebab Jatuhnya Pesawat di BSD

Megapolitan
Siswi SLB di Jakbar Dicabuli hingga Hamil, KPAI Siapkan Juru Bahasa Isyarat dan Pendampingan

Siswi SLB di Jakbar Dicabuli hingga Hamil, KPAI Siapkan Juru Bahasa Isyarat dan Pendampingan

Megapolitan
Ada Pembangunan Saluran Penghubung di Jalan Raya Bogor, Rekayasa Lalu Lintas Diterapkan

Ada Pembangunan Saluran Penghubung di Jalan Raya Bogor, Rekayasa Lalu Lintas Diterapkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com