Ragam Bansos untuk Warga Jakarta di Bulan Juli: Dari Bansos Tunai, Subsidi Gaji, sampai KJP

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyalurkan beragam bantuan sosial untuk warga, terutama mereka yang terdampak Covid-19, pada bulan Juli ini.

Kompas.com merangkum ragam bantuan sosial (bansos) tersebut di sini:

Bantuan Sosial Tunai (BST)

Sejumlah 1.844.833 kepala keluarga (KK) di wilayah DKI Jakarta dijadwalkan untuk menerima bansos tunai sebesar Rp 600.000 pada bulan Juli 2021.

Dari total KK di atas, sebanyak 1.007.379 merupakan penerima BST dari APBD Jakarta, sementara sisanya menerima BST dari APBN yang disalurkan melalui Kementerian Sosial.

Bansos yang berasal dari APBD Jakarta akan disalurkan langsung ke rekening penerima bantuan melalui Bank DKI. Sementara itu, BST Kemensos akan disalurkan oleh PT Pos Indonesia.

Baca juga: PPKM Level 4 Jakarta: Mal Tetap Ditutup, Pasar Tradisional Boleh Buka

Adapun cara mengecek penerima BST Pemprov DKI adalah dengan mengakses laman corona.jakarta.go.id, pilih menu "Bantuan Sosial", masukkan nomor KK pada kolom yang tersedia, lalu klik "cari".

Sedangkan penerima BST Kemensos dapat diakses melalui laman https://cekbansos.kemensos.go.id dan memasukkan data yang diminta.

Bantuan beras

Pemerintah pusat juga menyalurkan sebanyak 250.000 ton beras Bulog untuk warga miskin yang terdaftar dalam program Kartu Sembanko dan BST.

"Masing-masing KPM (Keluarga Penerima Manfaat) nantinya akan mendapat tambahan bantuan beras sebanyak 10 kilohram, ujar Dirut Bulog Budi Waseso, Minggu (19/7/2021).

Cara mengecek penerima bansos dapat diakses melalui laman https://cekbansos.kemensos.go.id dan memasukkan data yang diminta.

Baca juga: PPKM Level 4 Berlaku, Simak Aturan Terbaru Keluar Masuk Jakarta

Subsidi gaji

Pemerintah akan memberikan subsidi gaji sebesar Rp 1 juta untuk pekerja yang wilayah kerjanya berada di daerah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4, termasuk DKI Jakarta.

Subsidi ini hanya akan diterima pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta.

Adapun data yang diambil pemerintah untuk penerima subsidi gaji itu berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan dengan batas waktu pengambilan 30 Juni 2021.

Sehingga, hanya pekerja yang terdaftar sebelum tenggat waktu tersebut lah yang akan mendapat subsidi gaji.

Baca juga: Pakar: Banyak Pasien Covid-19 Merasa OTG, Saat Rontgen Ternyata Ada Pneumonia

Syarat penerima subsidi gaji:

• Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan,
• Terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan,
• Peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah dibawah Rp3,5 juta sesuai upah yang di laporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan,
• Pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan atau maksimal sesuai UMK apabila daerah yang masuk PPKM level 4 memiliki UMK di atas Rp 3,5 juta,
• Pekerja yang akan mendapat BLT subsidi gaji adalah mereka yang bekerja pada industri barang konsumsi, perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan, transportasi, aneka industri properti, dan real estate.

Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM)

BPUM merupakan bantuan langsung tunai (BLT) yang disalurkan kepada setidaknya 3 juta pelaku UMKM di Indonesia, termasuk Jakarta.

Setiap penerima bantuan akan menerima dana senilai Rp 1,2 juta yang akan disalurkan melalui bank BUMN, BRI dan BNI.

Baca juga: Kedatangan WNA Mulai Dibatasi, Ini Golongan yang Masih Diizinkan Masuk Lewat Bandara Soekarno-Hatta

Syarat penerima bantuan adalah sebagai berikut:

• Warga Negara Indonesia,
• Memiliki KTP Elektronik,
• Memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan,
• Bukan ASN, anggota TNI/Polri, pegawai BUMN/BUMD.

Penerima bantuan yang belum memiliki rekening di bank penyalur akan dibuatkan rekening baru. Penerima tinggal mendatangi lembaga penyalur dan membawa dokumen berupa KTP, Fotokopi NIB atau SKU, dan KK, seperti dilansir Tribunnews.com.

KJP

Dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap I tahun 2021 juga telah cair pada bulan Juli, dan mulai disalurkan pada 16 Juli kemarin.

Besaran dana yang akan diterima tiap penerima manfaat berbeda-beda, yakni:

1. SD/SDLB/MI total dana yang dapat digunakan Rp 250.000.
2. SMP/SMPLB/MTs/PKBM total dana yang dapat digunakan Rp 300.000.
3. SMA/SMALB/MA total dana yang dapat digunakan Rp 420.000.
4. SMK total dana yang dapat digunakan RP 450.000.

Baca juga: PPKM Level 4 Berlaku di Jakarta, Bagaimana Kabar STRP?

Para penerima merupakan peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Dana KJP dapat kemudian dimanfaatkan untuk pembelian seragam sekolah, sepatu, tas, biaya transportasi, dan biaya ekstrakurikuler.

Informasi lebih lanjut tentang pencairan Dana KJP Plus dapat diakses melalui instagram @disdikdki.

Program Keluarga Harapan (PKH)

Penyaluran tahap tiga PKH juga dicairkan pada Juli 2021 ini melalui Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA)

Besaran dana bantuan PKH berbeda untuk tiap target penerima. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Baca juga: Cara Daftar Vaksinasi Covid-19 lewat JAKI, Bisa untuk KTP non-DKI

• Ibu hamil Rp 3 juta/tahun,
• Anak usia dini Rp 3 juta/tahun,
• Anak SD Rp 900 ribu/tahun,
• Anak SMP Rp 1,5 juta/tahun,
• Anak SMA Rp 2 juta/tahun,
• Disabilitas berat Rp 2,4 juta/tahun,
• Lansia Rp 2,4 juta/tahun

Selain itu, program Kartu Sembako dengan jumlah bantuan Rp 200.000 per bulan per keluarga juga cair pada bulan Juli. Dana akan disalurkan melalui HIMBARA, seperti dilaporkan Lapor Covid-19, Rabu (21/7/2021) lalu.

Adapun cara mengecek penerima dua bantuan di atas dapat diakses melalui laman https://cekbansos.kemensos.go.id dan memasukkan data yang diminta.

(Penulis: Rindi Nuris Velarosdela, Fika Nurul Ulya, Akhdi Martin Pratama, Albertus Adit)