Warga Meninggal hingga Berkecukupan Masih Terima Bansos di Kota Bekasi, Ini Penyebabnya

Saling lempar antara pemerintah pusat dan daerah

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengakui, data warga penerima bantuan sosial di wilayahnya masih data lama. Padahal, Dinas Sosial bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi sudah melakukan tabulasi dan validasi data keluarga yang layak menerima bansos.

”Seharusnya saat perbaikan data ke Kementerian Sosial, pulangnya itu data baru. Ini begitu dikirim, data lama lagi yang keluar, kan, repot. Kuncinya ada di sana (Kemensos)," kata Rahmat.

Menanggapi kasus di Bekasi, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Asep Sasa Purnama mengatakan, secara fungsional permasalahan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) ditangani Pusat Data dan Informasi (Pusadatin) Kementerian Sosial. Data DTKS itu sendiri merupakan data yang berasal dari kiriman Kabupaten/ Kota.

Baca juga: Fakta Mensos Risma Terima Aduan Pungli Bansos Saat Sidak ke Kota Tangerang

"Namun demikian, apabila terjadi permasalahan seperti yang disampaikan, sebaiknya dan biasanya dinas sosial menyampaikannya ke Pusdatin Kemensos guna dilakukan konsolidasi data. Perlu kami sampaikan bahwa data keluarga penerima manfaat (KPM) BST yang menerima bantuan sosial tersebut adalah KPM yang NIK-nya sudah padan dengan data dinas pendudukan dan pencatatan sipil," ucapnya.

Data yang tidak sinkron, data penerima bansos yang bermasalah, sudah sekian lama terjadi. Saling lempar kesalahan antara pusat dan daerah juga bukan hal baru. Yang menerus menjadi korban adalah warga yang memenuhi syarat dan membutuhkan bantuan tetapi tak kunjung menerimanya.

(Penulis: Stefanus Ato/ Editor: Neli Triana)

Artikel ini telah tayang di Kompas.id dengan judul “Data Lawas di Balik Bansos Tak Tepat Sasaran di Bekasi”.