Anies Kirim Surat soal BST Telat Cair karena Data Dobel Kemensos, Ini Respons Risma

Kompas.com - 03/08/2021, 21:47 WIB
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam sambutannya pada acara Bimbingan Teknis Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kabupaten Ponorogo (14/6/2021).
DOK. Humas KemensosMenteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam sambutannya pada acara Bimbingan Teknis Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kabupaten Ponorogo (14/6/2021).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini menanggapi soal surat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meminta permasalahan data penerima bantuan sosial tunai (BST) dari Kementerian Sosial segera diperbaiki.

Risma mengaku tidak mengetahui soal surat yang dilayangkan Anies. Namun, Risma mengaku pernah ada koordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta terkait penyaluran BST.

Namun, agenda yang dibahas bukan persoalan data ganda melainkan mekanisme penyaluran yang diusulkan melalui bank.

"Kami rapatkan ternyata Bank DKI kalau enggak salah minggu lalu, apa dua minggu yang lalu, ya dua minggu yang lalu Bank DKI nyatakan tidak bisa, karena harus membuat rekening baru," kata Risma seperti dikutip Tribunnews.com, Selasa (3/8/2021).

Baca juga: Bansos Tunai 99.450 Keluarga Telat Cair karena Data Kemensos, Anies Langsung Surati Risma

Risma mengatakan, Kemensos tidak butuh waktu lama untuk menyalurkan BST meskipun lewat PT Pos Indonesia.

Terkait dengan perbaikan data, Risma mengatakan, Kemensos akan membuka kembali komunikasi dengan DKI Jakarta.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Silakan komunikasi dengan kami. Insya Allah kami akan buka semuanya, tidak ada yang ditutupi," ucap mantan Wali Kota Surabaya ini.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan, kurang lebih ada 99.450 penerima BST yang harus tertunda pencairannya karena masalah data dari Kementerian Sosial.

Baca juga: UPDATE 3 Agustus: Tambah 1.601 Kasus Covid-19 di Jakarta, 2.506 Pasien Sembuh


Dia mengatakan, pencairan BST harus tertunda karena terjadi data ganda sehingga Dinsos DKI memutuskan untuk menunda pencairan BST.

"(Tertunda) karena masih ada data dobel 99.450 KPM. Itu data dobel dari Kementerian Sosial sehingga kami tidak bisa memberikan uang tersebut sebelum ada validasi data," kata Premi dalam acara webinar, Jumat (30/7/2021).

Premi menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta menanggung BST untuk 1.007.379 keluarga penerima manfaat (KPM).

Namun, saat ini hanya 907.929 KPM yang sudah bisa menikmati pencairan BST tahap 5 dan 6.

Karena kekeliruan data tersebut, Premi menyebutkan, Anies langsung menyurati Risma untuk meminta data yang valid agar BST bisa segera dicairkan.

"Pak Gubernur (Anies) sudah bersurat kepada Ibu Mensos (Risma) untuk meminta kepastian data by name by address siapa saja yang mendapat BST Kemensos sehingga kami akan lakukan pemadanan data," ucap Premi.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ledakan Terdengar di Sekitar Patal Senayan, Polisi: Kegiatan Simulasi Pengamanan VIP PON XX Papua

Ledakan Terdengar di Sekitar Patal Senayan, Polisi: Kegiatan Simulasi Pengamanan VIP PON XX Papua

Megapolitan
Polisi Selidiki Perampokan Sadis yang Pelakunya Bacok Korban di Cipulir Jaksel

Polisi Selidiki Perampokan Sadis yang Pelakunya Bacok Korban di Cipulir Jaksel

Megapolitan
Manajer Holywings Jadi Tersangka, Wagub DKI: Pelajaran Bagi Semua, Jangan Anggap Enteng...

Manajer Holywings Jadi Tersangka, Wagub DKI: Pelajaran Bagi Semua, Jangan Anggap Enteng...

Megapolitan
Jumat Malam, Warga di Sekitar Patal Senayan Mengaku Dengar Ledakan

Jumat Malam, Warga di Sekitar Patal Senayan Mengaku Dengar Ledakan

Megapolitan
Pemprov DKI Tetap Buka Layanan Vaksinasi Covid-19 di Faskes pada Akhir Pekan

Pemprov DKI Tetap Buka Layanan Vaksinasi Covid-19 di Faskes pada Akhir Pekan

Megapolitan
Informasi Hoaks Jadi Penyebab Sebagian Warga Jakarta Enggan Divaksin Covid-19

Informasi Hoaks Jadi Penyebab Sebagian Warga Jakarta Enggan Divaksin Covid-19

Megapolitan
Perampokan Handphone Sadis di Cipulir, Pelaku Dorong dan Bacok Korban yang Berjalan Sendirian

Perampokan Handphone Sadis di Cipulir, Pelaku Dorong dan Bacok Korban yang Berjalan Sendirian

Megapolitan
Protes PTM SD di Kota Tangerang Belum Digelar, Orangtua Siswa Diminta Bersabar

Protes PTM SD di Kota Tangerang Belum Digelar, Orangtua Siswa Diminta Bersabar

Megapolitan
Hari Kedua Pembukaan Bioskop di Bekasi, Masih Sepi Pengunjung

Hari Kedua Pembukaan Bioskop di Bekasi, Masih Sepi Pengunjung

Megapolitan
Perampok Sadis Bacok Tangan Perempuan yang Jalan Sendirian, Rampas Handphone

Perampok Sadis Bacok Tangan Perempuan yang Jalan Sendirian, Rampas Handphone

Megapolitan
Polisi: Pengendara Mobil yang Tabrak Pemotor hingga Patah Kaki di Rawa Buntu Tidak Mabuk

Polisi: Pengendara Mobil yang Tabrak Pemotor hingga Patah Kaki di Rawa Buntu Tidak Mabuk

Megapolitan
Tuduh Ibu Atta Halilintar Berhutang Rp 500 Juta, Youtuber Savas Dijerat UU ITE

Tuduh Ibu Atta Halilintar Berhutang Rp 500 Juta, Youtuber Savas Dijerat UU ITE

Megapolitan
Kronologi Pengendara Honda HRV Tabrak 3 Pemotor di Rawa Buntu

Kronologi Pengendara Honda HRV Tabrak 3 Pemotor di Rawa Buntu

Megapolitan
Berbagai Aturan Dilonggarkan, Seperti Apa Situasi Covid-19 Terkini di Jakarta?

Berbagai Aturan Dilonggarkan, Seperti Apa Situasi Covid-19 Terkini di Jakarta?

Megapolitan
Polisi Ungkap Home Industry Tembakau Sintetis yang Dikendalikan oleh Napi

Polisi Ungkap Home Industry Tembakau Sintetis yang Dikendalikan oleh Napi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.