Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Naik 2 Kali Lipat, Anggaran Pengadaan Bahan Pakaian DPRD Kota Tangerang Tak Wajar

Kompas.com - 04/08/2021, 17:32 WIB
Muhammad Naufal,
Nursita Sari

Tim Redaksi

TANGERANG, KOMPAS.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) beranggapan, anggaran pengadaan bahan pakaian anggota DPRD Kota Tangerang tahun 2021 yang naik hingga dua kali lipat merupakan hal yang tak wajar.

Dilansir dari situs https://lpse.tangerangkota.go.id/, anggaran pengadaan bahan pakaian DPRD Kota Tangerang 2021 mencapai Rp 675 juta.

Dari situs yang sama, anggaran pengadaan bahan pakaian DPRD Kota Tangerang 2020 hanya sebesar Rp 312,5 juta.

Sekretaris Jenderal FITRA Misbah Hasan berujar, jenis bahan pakaian anggota DPRD itu perlu dicek terlebih dahulu.

Baca juga: Anggaran Pengadaan Bahan Pakaian DPRD Kota Tangerang 2021 Capai Rp 675 Juta, Naik Dua Kali Lipat dari 2020

Kenaikan anggaran untuk jenis bahan pakaian yang sama masih dianggap wajar asalkan tidak naik dua kali lipat.

"Kalau sama setiap tahun (jenis bahan pakaian), artinya kalaupun ada kenaikan harga, wajar, tapi sampai naik 100 persen tidak wajar," papar Misbah dalam rekaman suara, Rabu (3/8/2021).

"Kalau spesifikasi bajunya sama, ada ketidakwajaran di situ. Kalau masa pandemi, ada kenaikan harga wajar, tapi tidak signifikan," tutur dia.

Misbah menambahkan, kenaikan anggaran pengadaan dimungkinkan terjadi saat penerapan pemberlakuam pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) ini.

"Pengadaan di masa PPKM mungkin juga ada kenaikan dari bahan bakunya," ujarnya.

Baca juga: Siap-siap, Sertifikat Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Aktivitas Publik di Jakarta

Sekretaris DPRD Kota Tangerang Agus Sugiono sebelumnya mengaku tidak memantau perbedaan anggaran pada tahun ini dan tahun kemarin.

Anggaran sebesar Rp 675 juta itu untuk bahan pakaian 50 anggota Dewan di Kota Tangerang.

Adapun tiap anggota dewan pilihan rakyat Kota Tangerang itu bakal mendapat empat jenis pakaian dengan total lima setel pakaian.

Empat jenis pakaian tersebut, yakni pakaian sipil lengkap (PSL), pakaian sipil resmi (PSR), pakaian sipil harian (PSH), dan pakaian dinas harian (PDH).

Semua anggota Dewan akan mendapatkan satu setel tiap jenis pakaian, kecuali PDH akan dapat dua setel.

Baca juga: UPDATE: Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Tambah 248, Pasien Aktif Ada 4.493 Orang

Dari seluruh anggaran, jika dibagi 250 setel pakaian, harga tiap bahan pakaian sekitar Rp 2,7 juta. Namun, Agus mengeklaim tidak mengetahui harga tiap bahan pakaian tersebut.

Spesifikasi dari tiap pakaian mengacu pada standar satuan harga (SSH) dari pemerintah setempat. Namun, dia juga tidak mengetahui spesifikasi atau bahan pakaian tersebut.

Pengadaan pakaian itu, lanjut dia, dianggarkan satu tahun satu kali.

Hal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Dilansir dari situs https://lpse.tangerangkota.go.id/, terdapat empat peserta yang memberikan penawaran harga untuk anggaran bahan pakaian DPRD Kota Tangerang.

Empat peserta tersebut, yaitu PT Sarana Karya Syaban senilai Rp 238.425.000, CV Putra Jaya Karta senilai Rp 540.000.000, CV Adhi Prima Sentosa senilai Rp 675.000.000, dan CV Zulfa Bintang Pratama senilai Rp 671.250.000.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dituduh Punya Senjata Api Ilegal, Warga Sumut Melapor ke Komnas HAM

Dituduh Punya Senjata Api Ilegal, Warga Sumut Melapor ke Komnas HAM

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Gratiskan Biaya Ubah Domisili Kendaraan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Pemprov DKI Bakal Gratiskan Biaya Ubah Domisili Kendaraan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Megapolitan
Amarah Pembunuh Wanita di Pulau Pari, Cekik Korban hingga Tewas karena Kesal Diminta Biaya Tambahan 'Open BO'

Amarah Pembunuh Wanita di Pulau Pari, Cekik Korban hingga Tewas karena Kesal Diminta Biaya Tambahan "Open BO"

Megapolitan
Akses Jalan Jembatan Bendung Katulampa Akan Ditutup Selama Perbaikan

Akses Jalan Jembatan Bendung Katulampa Akan Ditutup Selama Perbaikan

Megapolitan
Tidak Kunjung Laku, Rubicon Mario Dandy Bakal Dilelang Ulang dengan Harga Lebih Murah

Tidak Kunjung Laku, Rubicon Mario Dandy Bakal Dilelang Ulang dengan Harga Lebih Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Gunakan Wisma Atlet buat Tampung Warga Eks Kampung Bayam

Pemprov DKI Disarankan Gunakan Wisma Atlet buat Tampung Warga Eks Kampung Bayam

Megapolitan
Terlibat Tawuran, Dua Pelajar Dibacok di Jalan Raya Ancol Baru

Terlibat Tawuran, Dua Pelajar Dibacok di Jalan Raya Ancol Baru

Megapolitan
Potret Kemiskinan di Dekat Istana, Warga Tanah Tinggi Tidur Bergantian karena Sempitnya Hunian

Potret Kemiskinan di Dekat Istana, Warga Tanah Tinggi Tidur Bergantian karena Sempitnya Hunian

Megapolitan
Dinas SDA DKI Targetkan Waduk Rawa Malang di Cilincing Mulai Berfungsi Juli 2024

Dinas SDA DKI Targetkan Waduk Rawa Malang di Cilincing Mulai Berfungsi Juli 2024

Megapolitan
Pemprov DKI Teken 7 Kerja Sama Terkait Proyek MRT, Nilai Kontraknya Rp 11 Miliar

Pemprov DKI Teken 7 Kerja Sama Terkait Proyek MRT, Nilai Kontraknya Rp 11 Miliar

Megapolitan
Penampilan Tiktoker Galihloss Usai Jadi Tersangka, Berkepala Plontos dan Hanya Menunduk Minta Maaf

Penampilan Tiktoker Galihloss Usai Jadi Tersangka, Berkepala Plontos dan Hanya Menunduk Minta Maaf

Megapolitan
4 Pebisnis Judi 'Online' Bikin Aplikasi Sendiri lalu Raup Keuntungan hingga Rp 30 Miliar

4 Pebisnis Judi "Online" Bikin Aplikasi Sendiri lalu Raup Keuntungan hingga Rp 30 Miliar

Megapolitan
Remaja yang Tewas di Hotel Senopati Diduga Dicekoki Ekstasi dan Sabu Cair

Remaja yang Tewas di Hotel Senopati Diduga Dicekoki Ekstasi dan Sabu Cair

Megapolitan
Pintu Air Bendung Katulampa Jebol, Perbaikan Permanen Digarap Senin Depan

Pintu Air Bendung Katulampa Jebol, Perbaikan Permanen Digarap Senin Depan

Megapolitan
Masih Banyak Penganggur di Tanah Tinggi, Kawasan Kumuh Dekat Istana Negara

Masih Banyak Penganggur di Tanah Tinggi, Kawasan Kumuh Dekat Istana Negara

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com