Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penumpang Pesawat Wajib Bawa Tes PCR, Serikat Karyawan Garuda Indonesia: Terkesan Diskriminasi

Kompas.com - 04/08/2021, 19:25 WIB
Muhammad Naufal,
Jessi Carina

Tim Redaksi

TANGERANG, KOMPAS.com - Serikat Bersama (Sekber) Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia mempertanyakan peraturan soal diwajibkannya penumpang pesawat untuk membawa surat tes negatif PCR.

Koordinator Sekber Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia Tomy Tampatty berujar, kebijakan itu merupakan peraturan yang diskriminatif.

Pasalnya, berdasar Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 27 Tahun 2021, diatur bahwa penumpang transportasi umum selain pesawat hanya diwajibkan membawa tes negatif antigen.

Baca juga: Penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta Tak Lagi Wajib Bawa STRP, Ini Aturan Terbarunya

"Perlakuan ini terkesan ada diskriminasi, padahal sesungguhnya pengguna transportasi udara memiliki waktu tempuh yang jauh lebih singkat," papar Tomy dalam keterangannya, Rabu (4/8/2021).

"Dan penumpang lebih nyaman karena kami telah menerapkan protokol kesehatan dan HEPA filter," sambung dia.

Menurutnya, harga tes PCR yang tinggi menjadi salah satu hal yang sangat dipertimbangkan oleh penumpang pesawat.

Terlebih, ada beberapa rute penerbangan yang harganya lebih murah dari pada harga satu kali tes PCR.

Pihaknya kerap menerima keluhan dari penumpang pesawat berkait harga tes PCR yang lebih mahal dari harga beberapa rute penerbangan.

Baca juga: Jadi Sorotan, DPRD Tangerang Anggarkan Rp 675 Juta untuk Baju Baru di Tengah Pandemi

"Hal ini menjadi salah satu penyebab menurunnya tingkat isian penumpang pesawat secara signifikan," papar Tomy.

Berdasar sejumlah faktor itu, dia memohon kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk meninjau kembali aturan soal diwajibkannya penumpang pesawat untuk membawa tes negatif PCR.

Tomy meminta agar dokumen kesehatan yang dapat dibawa oleh penumpang pesawat adalah tes negatif antigen yang sampelnya diambil sehari sebelum keberangkatan.

Dia berharap, jika pemerintah membuat kebijakan soal aturan penerbangan, pemerintah dapat melibatkan pengamat penerbangan.

"Kami karyawan Garuda Indonesia siap membantu pemerintah jika dibutuhkan," ucap Tomy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pendaftar Masih Kurang, Perekrutan Anggota PPS di Jakarta untuk Pilkada 2024 Diperpanjang

Pendaftar Masih Kurang, Perekrutan Anggota PPS di Jakarta untuk Pilkada 2024 Diperpanjang

Megapolitan
Pekerja Proyek Diduga Jatuh dari Atap Stasiun LRT Kuningan

Pekerja Proyek Diduga Jatuh dari Atap Stasiun LRT Kuningan

Megapolitan
25 Warga Depok Tertipu Investasi Emas 'Bodong', Total Kerugian Capai Rp 6 Miliar

25 Warga Depok Tertipu Investasi Emas "Bodong", Total Kerugian Capai Rp 6 Miliar

Megapolitan
Pelanggan Minimarket: Ada atau Enggak Ada Jukir, Tak Bisa Jamin Kendaraan Aman

Pelanggan Minimarket: Ada atau Enggak Ada Jukir, Tak Bisa Jamin Kendaraan Aman

Megapolitan
4 Bocah Laki-laki di Cengkareng Dilecehkan Seorang Pria di Area Masjid

4 Bocah Laki-laki di Cengkareng Dilecehkan Seorang Pria di Area Masjid

Megapolitan
KPU DKI Bakal 'Jemput Bola' untuk Tutupi Kekurangan Anggota PPS di Pilkada 2024

KPU DKI Bakal "Jemput Bola" untuk Tutupi Kekurangan Anggota PPS di Pilkada 2024

Megapolitan
Sudirman Said Bakal Maju Jadi Cagub Independen Pilkada DKI, Berpasangan dengan Abdullah Mansuri

Sudirman Said Bakal Maju Jadi Cagub Independen Pilkada DKI, Berpasangan dengan Abdullah Mansuri

Megapolitan
Pria yang Diduga Lecehkan 5 Bocah Laki-laki di Cengkareng Sempat Masuk ke Rumah Korban

Pria yang Diduga Lecehkan 5 Bocah Laki-laki di Cengkareng Sempat Masuk ke Rumah Korban

Megapolitan
Kondisi Terkini TKP Pengendara Motor Tewas Ditabrak Angkot, Lalu Lintas Berjalan Normal

Kondisi Terkini TKP Pengendara Motor Tewas Ditabrak Angkot, Lalu Lintas Berjalan Normal

Megapolitan
KPU DKI Jakarta Terima Konsultasi 3 Bacagub Jalur Independen, Siapa Saja?

KPU DKI Jakarta Terima Konsultasi 3 Bacagub Jalur Independen, Siapa Saja?

Megapolitan
Bakal Maju di Pilkada Depok, Imam Budi Hartono Klaim Punya Elektabilitas Besar

Bakal Maju di Pilkada Depok, Imam Budi Hartono Klaim Punya Elektabilitas Besar

Megapolitan
Seorang Pria Diduga Lecehkan 5 Bocah Laki-laki di Jakbar

Seorang Pria Diduga Lecehkan 5 Bocah Laki-laki di Jakbar

Megapolitan
74 Kelurahan di Jakarta Masih Kekurangan Anggota PPS untuk Pilkada 2024

74 Kelurahan di Jakarta Masih Kekurangan Anggota PPS untuk Pilkada 2024

Megapolitan
Denda Rp 500.000 Untuk Pembuang Sampah di TPS Lokbin Pasar Minggu Belum Diterapkan

Denda Rp 500.000 Untuk Pembuang Sampah di TPS Lokbin Pasar Minggu Belum Diterapkan

Megapolitan
Warga Boleh Buang Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu pada Pagi Hari, Petugas Bakal Lakukan 'OTT'

Warga Boleh Buang Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu pada Pagi Hari, Petugas Bakal Lakukan "OTT"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com