Ratusan Anak yang Kehilangan Orangtua karena Covid-19 Butuh Perhatian

JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan data yang dihimpun Pemerintah Kota Depok di Jawa Barat, terdapat sekitar 700 anak yang kehilangan orangtua, baik itu ayah, ibu atau keduanya, akibat Covid-19.

Di Kota tetangga, Bogor, jumlah anak yang bernasib serupa ada sekitar 300 orang. Mereka semua butuh perhatian khusus agar hak-hak mereka terhadap hidup layak dan pendidikan tetap terpenuhi.

Depok

Kepala Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (DPAPMK) Kota Depok Nessi Handari mengatakan, saat ini pihaknya masih terus mendata kasus meninggal yang berdampak langsung kepada anak-anak.

Salah satu yang menjadi perhatian DPAPMK, yaitu GU (5), RG (1,5), dan HR (1 bulan) yang kehilangan ibunya pada awal Juli karena Covid-19.

Baca juga: Ingat, Penyekatan di 100 Titik Jakarta dan Sekitarnya Ditiadakan, Diganti Patroli 24 Jam hingga Ganjil Genap

”Mereka salah satu yang harus mendapat perhatian. Masih ada sekitar 700 anak-anak seperti mereka. Kebutuhan dan hak dasar mereka harus harus terpenuhi,” ujar Nessi, Rabu (11/8/2021), dilansir dari Kompas.id.

Nessi menjelaskan, kriteria anak-anak yang harus menjadi perhatian, yaitu usia 0-18 tahun. Namun, kriteria itu tidak kaku.

Pada kasus lainnya di Kota Depok, ada dua anak yang saat ini duduk di bangku kuliah usia 18 tahun ke atas dan adiknya masih SD.

Dua kakak-adik itu sudah tidak ada orangtua lagi karena meninggal. Sehingga perlu bantuan dan perlindungan meski sudah di atas 18 tahun.

Dalam kasus itu, kata Nessi, selain membantu untuk memenuhi kebutuhan hak dasar, pihaknya akan mencari keluarga terdekat untuk mengasuh anak-anak itu. Jika tidak ada mereka akan dibawa ke panti asuhan.

”Pak Wali Kota dan pak wakil menyadari bahwa perlu ada perhatian dan pendampingan dari pemerintah. Kami juga sudah siapkan tim psikolog untuk itu. Ini kewajiban kita supaya bisa memenuhi kebutuhan hak dasar mereka seperti pendidikan dan kesehatan. Jangan sampai mereka sudah kehilangan orangtua, lalu kehilangan hak-hak dasarnya. Jangan sampai tidak terdata dan mereka tidak tahu harus seperti apa dan bagaimana,” lanjutnya.

Baca juga: 5 Perubahan Aturan PPKM Level 4 di Jakarta, Operasional Mal hingga Penerapan Ganjil Genap