Wagub DKI Berharap DPRD Tak Pakai Hak Interpelasi Terkait Formula E 2022

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berharap anggota DPRD DKI Jakarta tidak menggunakan hak interpelasi terkait program Formula E.

Menurut dia, masalah rencana penyelenggaraan Formula E 2022 bisa dibahas dalam forum selain hak interpelasi.

"Saya menyarankan sejauh masih bisa didiskusikan, dimusyawarahkan, didialogkan, dibahas bersama dalam forum-forum rapat, saya kira bisa dibahas tidak mesti harus melalui interpelasi," kata Riza dalam rekaman suara, Kamis (19/8/2021).

Riza mengatakan, program Formula E sudah dijelaskan secara gamblang oleh Pemprov DKI Jakarta dan merupakan program yang sudah lama dicanangkan.

Baca juga: F-Golkar: Tidak Bijak Memaksa Gelar Formula E 2022 demi Popularitas

Namun program tersebut tertunda karena pandemi Covid-19 dan kemungkinan dilanjutkan di tahun 2022.

"Kita tunggu saja nanti Insya Allah dapat dilaksanakan dengan baik dan akan menjadi kebanggaan kita sebagai Ibu Kota Jakarta sebagai bangsa Indonesia kita bisa menyelenggarakan event internasional," kata Riza.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta agar Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tidak khawatir pengajuan hak interpelasi terkait Formula E.

Gembong mengatakan, interpelasi merupakan itikad baik dari anggota Dewan untuk mempertanyakan secara objektif program yang menelan anggaran triliunan rupiah itu.

"Itikad kita baik, bukan soal suka nggak suka, tetapi kita ingin mencoba meluruskan yang bengkok. Supaya objektif Interpelasi ini kita gunakan untuk meminta keterangan secara objektif kepada Gubernur," tutur Gembong.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini menyebut, anggota Dewan ingin mendengar penjelasan langsung dari orang nomor 1 di DKI terkait rencana penyelenggaraan Formula E di tahun 2022.

Baca juga: Muncul Wacana Interpelasi, Wagub DKI: Formula E Tetap Dilaksanakan 2022

"Daripada kita tanya bawahannya kan lebih baik kita tanya langsung. Kan jauh lebih objektif. Nggak ada yang istimewa, biasa-biasa saja karena melekat hak yang dimiliki Dewan untuk bertanya. Jadi menanggapinya biasa saja, wong hak anggota Dewan kok," ucap Gembong.

Sampai dengan hari ini, baru ada 13 Anggota DPRD DKI Jakarta yang membubuhkan tandatangan untuk pengajuan hak interpelasi.

Lima orang di antaranya merupakan anggota Fraksi PDI-P dan delapan orang sisanya merupakan anggota Fraksi PSI.

Fraksi PDI-P berharap Senin pekan depan, usulan tersebut bisa diserahkan ke pimpinan DPRD DKI untuk diproses.

Gembong mengatakan, tim inisiator hak interpelasi Formula E yang terdiri dari lima anggota Fraksi PDI-Perjuangan sedang melakukan lobi ke fraksi-fraksi lain untuk ikut bergabung.

Dia optimistis ada kemajuan dari lobi-lobi yang dilakukan oleh tim inisiator sehingga hak interpelasi bisa digulirkan.

"Nanti katakanlah 5 orang ini bergerilya mendapatkan 5 orang lagi (dari fraksi lain) jadi 10, nanti kita timpa 25 kan sudah selesai," tutur Gembong.

Baca juga: Inisiator Hak Interpelasi Formula E Ajak Fraksi Lain Gabung

Gembong mengatakan, anggota Fraksi PDI-P yang lain siap mendukung langkah interpelasi tersebut jika beberapa fraksi ikut bergabung.

Dia menyebut Fraksi PDI-P tidak ingin mengajukan interpelasi jika hanya menggunakan syarat minimal 15 anggota Dewan dengan minimal dua fraksi.

Pihaknya ingin menggalang dukungan fraksi lain.

"Itu kan persyaratan minimal kan, kita nggak mau persyaratan minimal. Nggak mau dong persyaratan minimal, nanti kalau persyaratan minimal ujungnya malah dibantai ngapain? Kita tidak mau menggunakan persyaratan minimal, minimal dua fraksi. Kita nggak mau," tutur dia.