Kompas.com - 21/08/2021, 19:25 WIB
Petugas kepolisian berjaga di pos pemeriksaan ganjil genap yang diterapkan karena adanya perpanjangan PPKM level 4 di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (15/8/2021). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak APetugas kepolisian berjaga di pos pemeriksaan ganjil genap yang diterapkan karena adanya perpanjangan PPKM level 4 di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (15/8/2021). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Advokat dan analis kebijakan lalu lintas Azas Tigor Nainggolan menilai, pemberian stiker bebas ganjil genap pada angkutan sewa khusus (ASK) atau taksi online merupakan bentuk inkonsistensi.

Aturan itu tertuang dalam Surat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Nomor AJ.212/1/7/BPTJ/2021 tertanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani Plt Direktur Angkutan Saptandi Widiyanto dan ditujukan kepada para Kepala Dinas Perhubungan di Jabodetabek.

Pemasangan stiker pada ASK bertujuan sebagai tanda pengenal untuk memudahkan petugas di lapangan melakukan identifikasi terhadap kendaraan ASK pengangkut penumpang dalam pengecualian dalam pemberlakuan sistem ganjil genap.

"Artinya, kebijakan (pemasangan stiker bebas gage) sebetulnya bentuk inkonsisten dari para pelaku (usaha) ASK sendiri," ujar Tigor, dalam keterangan tertulis Sabtu (21/8/2021).

Baca juga: Organda Protes Adanya Stiker Bebas Ganjil Genap untuk Taksi Online

Menurut Tigor, pelaku usaha ASK sudah pernah menolak kebijakan serupa, bahkan mengajukan uji materil atas Peraturan Menteri Perhubungan (PM) nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Gugatan tersebut sudah dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA) melalui putusan Nomor 15 P/Hum/2018, tanggal 31 Mei 2018.

Selain mengajukan uji materil, kata Tigor, para pelaku usaha ASK menolak pemasangan stiker saat pembahasan revisi PM no.108 tahun 2017.

Menurut Tigor, pelaku usaha ASK beralasan mobil yang digunakan adalah mobil pribadi yang tidak sepenuh waktu dioperasikan sebagai taksi online.

"Dapat disimpulkan bahwa penerbitan Surat BPTJ No. AJ.212/1/7/BPTJ/2021 adalah melanggar hukum karena materinya cacat, bertentangan dengan Putusan MA Nomor 15 P/Hum/2018 Tanggal 31 Mei 2018," kata Tigor.

Baca juga: Pemprov DKI Jakarta Dukung Penerapan Sanksi Ganjil Genap di Ibu Kota

Keputusan pemasangan stiker, kata Tigor, juga membuktikan kemungkinan penerapan kebijakan ganjil genap tidak melalui pembicaraan bersama BPTJ, sebagai otoritas kebijakan pengelolaan transportasi di Jabodetabek.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Ancol, Jumlah Pengunjung Meningkat

Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Ancol, Jumlah Pengunjung Meningkat

Megapolitan
Tak Sejalan dengan Dishub DKI, Polisi Tetapkan Motor Kena Aturan Ganjil Genap di Tempat Wisata

Tak Sejalan dengan Dishub DKI, Polisi Tetapkan Motor Kena Aturan Ganjil Genap di Tempat Wisata

Megapolitan
Boleh Masuk Ancol, Anak-anak Asyik Bermain Pasir dan Berlarian di Kawasan Pantai

Boleh Masuk Ancol, Anak-anak Asyik Bermain Pasir dan Berlarian di Kawasan Pantai

Megapolitan
Pemkot Belum Setor Naskah Akademik, Perda Kota Religius Depok Terancam Ditunda Pembahasannya

Pemkot Belum Setor Naskah Akademik, Perda Kota Religius Depok Terancam Ditunda Pembahasannya

Megapolitan
Taman Margasatwa Ragunan Kembali Dibuka, Pengunjung Capai 4.901 Orang

Taman Margasatwa Ragunan Kembali Dibuka, Pengunjung Capai 4.901 Orang

Megapolitan
Tak Sesuai Aturan Dishub, Motor Juga Kena Ganjil Genap di Kawasan Ancol

Tak Sesuai Aturan Dishub, Motor Juga Kena Ganjil Genap di Kawasan Ancol

Megapolitan
Satpol PP Gerebek Rumah Kos dan Hotel di Tangerang, 4 Perempuan dan 4 Pasangan Bukan Suami Terjaring Razia

Satpol PP Gerebek Rumah Kos dan Hotel di Tangerang, 4 Perempuan dan 4 Pasangan Bukan Suami Terjaring Razia

Megapolitan
Naskah Akademik Tak Kunjung Disetor ke DPRD, Pemkot Depok Sembunyi-sembunyi soal Perda Kota Religius?

Naskah Akademik Tak Kunjung Disetor ke DPRD, Pemkot Depok Sembunyi-sembunyi soal Perda Kota Religius?

Megapolitan
Keceriaan dan Senyum Lebar Pedagang Kelinci Sambut Wisata Ragunan Dibuka Lagi...

Keceriaan dan Senyum Lebar Pedagang Kelinci Sambut Wisata Ragunan Dibuka Lagi...

Megapolitan
Hari Pertama Dibuka, Ragunan Dikunjungi Ribuan Warga, Banyak Orangtua Bawa Anaknya Berwisata

Hari Pertama Dibuka, Ragunan Dikunjungi Ribuan Warga, Banyak Orangtua Bawa Anaknya Berwisata

Megapolitan
Mayat Tanpa Identitas Terbungkus Kain Ditemukan di Bantaran KBT Cilincing

Mayat Tanpa Identitas Terbungkus Kain Ditemukan di Bantaran KBT Cilincing

Megapolitan
Polisi Akan Selidiki Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Rachel Vennya Kabur dari Karantina

Polisi Akan Selidiki Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Rachel Vennya Kabur dari Karantina

Megapolitan
Polisi Panggil Rachel Vennya Terkait Nopol RFS Senin 25 Oktober

Polisi Panggil Rachel Vennya Terkait Nopol RFS Senin 25 Oktober

Megapolitan
Polisi: Volume Kendaraan ke Arah Mal Lebih Tinggi Dibandingkan ke Tempat Wisata

Polisi: Volume Kendaraan ke Arah Mal Lebih Tinggi Dibandingkan ke Tempat Wisata

Megapolitan
Terduga Pelaku Pencabulan Anak di Koja Sudah Diperiksa Polisi

Terduga Pelaku Pencabulan Anak di Koja Sudah Diperiksa Polisi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.