Mengingat Kembali Ancaman Interpelasi DPRD DKI terhadap Ahok soal E-budgeting

Namun, setelah beberapa waktu bergulir, rencana interpelasi tersebut tidak kunjung dilaksanakan oleh DPRD DKI. Ahok bahkan sampai menantang anggota Dewan untuk menindaklanjuti rencana tersebut agar dirinya bisa memberi penjelasan tentang e-budgeting.

“Ayo dong anggota DPRD interpelasi, kenapa jadi takut interpelasi ya? Supaya kalau ada interpelasi kan hak Anda bertanya (terlaksana), kami eksekutif pun akan punya hak untuk menjawab. Sehingga, semua akan melihat yang sebenarnya, enggak usah ngomong ngalor ngidul gitu lho. Itu interpelasi sudah saya tunggu-tunggu lho,” ujar Ahok.

Baca juga: Anggota F-PKS: Interpelasi Formula E Membuat Jarak Eksekutif dengan Legislatif

Gagal melanjutkan rencana interpelasi, DPRD DKI malah mengajukan wacana impeachment (pemakzulan) Ahok dengan menggunakan hak angket.

Pemakzulan itu atas dasar rendahnya serapan APBD DKI tahun 2014, pendapatan 2014 yang tidak mencapai target, serta sikap Pemprov DKI yang mengajukan APBD 2015 ke Kemendagri tanpa melalui pembahasan dengan DPRD DKI.

Hak angket ini sempat disetujui semua fraksi di DPRD DKI. Namun, dalam perjalanannya ternyata satu per satu fraksi mundur dan malah mendukung Ahok pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017.