Pemprov DKI Tunggu Putusan Lengkap MA Soal Izin Reklamasi Pulau H

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta, Yayan Yuhana, mengatakan masih menunggu dokumen lengkap putusan Mahkamah Agung (MA) terkait Peninjauan Kembali (PK) perkara izin reklamasi pulau H.

"Nanti tunggu putusan relaas-nya (salinan dokumen putusan), saya belum terima," kata Yayan, Jumat (3/9/2021).

Dia enggan berkomentar soal status putusan yang dirilis di situs Mahkamah Agung karena amar putusan terlihat membingungkan. Menurut dia, ada dua putusan yang ada dalam satu amar putusan sehingga tidak jelas apa yang menjadi putusan inti.

Baca juga: MA Menangkan Anies soal Gugatan Pencabutan Izin Reklamasi Pulau H

"Di website takut salah diterjemahkan karena belakangnya tolak gugatan, berarti kan menolak gugatan, cuma depannya mengabulkan PK," ujar Yayan.

Karena ada dua putusan, Yayan meminta semua pihak menunggu dokumen lengkap putusan tersebut agar tidak terjadi kekeliruan.

"Kalau saya sudah dapat (dokumen putusan) saya akan infokan," kata dia.

Adapun putusan PK terkait izin reklamasi pulau H dengan nomor perkara pengadilan tingkat 1: 24/G/2019/PTUN.JKT diunggah di situs Mahkamah Agung dengan putusan "Kabul PK, Batal Judex Juris, adili kembali, tolak gugatan (CF, JF, PT),"

Perkara perizinan PT Taman Harapan Indah melawan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu diputuskan 19 Agustus 2021.

Gugatan Pulau H

Gugatan izin reklamasi Pulau H bermula ketika Anies menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 1409 Tahun 2018 pada 6 September 2018. Anies mencabut izin 13 pulau reklamasi melalui SK tersebut, termasuk izin reklamasi Pulau H.

PT Taman Harapan Indah menggugat SK tersebut, sepanjang yang berkaitan dengan pencabutan izin reklamasi Pulau H, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 18 Februari 2019.

Dalam gugatannya, PT Taman Harapan Indah meminta PTUN membatalkan SK yang terkait pencabutan izin Pulau H. Pengembang tersebut juga meminta PTUN memerintahkan Anies untuk menerbitkan perpanjangan izin reklamasi Pulau H.

Baca juga: Banding Ditolak, Anies Wajib Batalkan SK Pencabutan Izin Reklamasi Pulau H

PTUN mengabulkan gugatan PT Taman Harapan Indah pada 9 Juli 2019.

Dalam putusannya, PTUN membatalkan SK pencabutan izin reklamasi Pulau H dan memerintahkan Anies memproses perpanjangan izin reklamasi tersebut.

Anies kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta pada 18 Juli 2019. PTTUN memutus permohonan banding Anies pada 2 Desember 2019.

Dalam putusannya, majelis hakim PTTUN membatalkan putusan PTUN dan membuat putusan sendiri.

Putusannya, PTTUN tetap membatalkan SK pencabutan izin reklamasi Pulau H dan mewajibkan Anies mencabut SK tersebut. Namun, PTTUN tidak memerintahkan Anies untuk memperpanjang izin reklamasi Pulau H.

Karena itulah, Anies dan PT Taman Harapan Indah kemudian sama-sama mengajukan kasasi ke MA. Anies mengajukan kasasi karena SK yang dia diterbitkan dibatalkan oleh PTTUN.

Sementara itu, PT Taman Harapan Indah mengajukan kasasi karena PTTUN tidak memerintahkan Anies memperpanjang izin reklamasi Pulau H.

PT Taman Harapan Indah berstatus sebagai pemohon kasasi I, sedangkan Anies sebagai pemohon kasasi II. MA kemudian memenangkan Anies dalam perkara tersebut.

Namun proses hukum kembali dilanjutkan setelah PT Taman Harapan Indah resmi mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.