Cerita Warga Beli Rumah DP Rp 0 di Pondok Kelapa: Lokasinya Strategis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mohamad Faisal (27) menghuni rumah susun sederhana milik (rusunami) dengan DP Rp 0 di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, sejak Juli 2021.

Sebagaimana diketahui, rumah DP Rp 0 merupakan salah satu program yang digagas oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Program itu merupakan salah satu janji andalan Anies dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Namun, Faisal baru mengetahui keberadaan rumah DP Rp 0 dari unggahan Anies di Instagram pribadinya pada 2019.

"Kan itu janji Pemprov, Pak Anies kan, terus gue kulik aja, cari tahu. Pernah lihat posting-an Pak Anies terkait rumah DP Rp 0, tapi bentuknya apartemen," kata dia kepada Kompas.com, Jumat (8/10/2021).

Baca juga: Pemprov DKI Tidak Akan Bangun Rumah DP Rp 0 Baru di Sisa Masa Jabatan Anies

Setelah mengetahui program DP Rp 0, pada tahun yang sama, dia mengunjungi sebuah pameran rumah dan apartemen di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat.

Di JCC, Faisal mengunjungi stan (booth) milik Perumda Pembangunan Sarana Jaya yang merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) Pemprov DKI Jakarta.

Saat itu, Sarana Jaya memamerkan program rumah DP Rp 0.

"Gue sengaja nyamperin booth-nya PD Sarana Jaya terkait program DP Rp 0. Gue lihat di Twitter atau Instagram, ada booth-nya (PD Sarana Jaya) di sana (JCC)," ucap pria 27 tahun itu.

Saat berada di stan Sarana Jaya, Faisal bertanya-tanya soal program Anies itu.

Karena tertarik dengan program tersebut, dia mengajukan diri sebagai penghuni rumah Rp DP 0.

Baca juga: Pemprov DKI Jakarta Akui Target Pembangunan Rumah DP Rp 0 Sulit Dikejar

BI checking, kata dia, merupakan salah satu proses yang harus dijalani sebagai pemohon. Adapun BI checking merupakan proses pemeriksaan informasi riwayat kredit.

"Selain BI checking, ditanya gue punya cicilan apa aja waktu itu. Waktu itu emang enggak ada cicilan apa-apa. Kata bapaknya, datanya masuk dan ada invitation survey," ungkap Faisal.

Dua minggu setelahnya, dia mendapatkan undangan dari Sarana Jaya untuk survei lokasi rumah DP Rp 0 di Pondok Kelapa.

Namun, karena gaji yang diterima dan besaran cicilan yang harus dibayarkan masih belum sesuai, Faisal membatalkan minatnya untuk mendapatkan rumah DP Rp 0 pada saat itu.

Baca juga: Anies Ubah RPJMD, Target Rumah DP Rp 0 Berkurang tapi Program Lain Bermunculan

Dia sempat mencari rumah di daerah lain selama 2020.

"Sampai akhirnya di awal tahun 2021, (berpikir) kayaknya gue enggak bisa sih kayak orang-orang, commute, naik kereta bolak-balik, soalnya gue ngelihat beberapa orang kayak enggak produktif gitu kerjanya. Setelah kerja langsung tidur," papar karyawan perusahaan swasta tersebut.

"Akhirnya (berpikir), apa gue balik lagi ya. Akhirnya di awal tahun (2021), gue ke Pondok Kelapa itu. Bilang kalau dulu gue udah pernah daftar," sambung dia.

Salah seorang petugas marketing rumah DP Rp 0 di Pondok Kelapa kemudian memeriksa data yang Faisal ajukan pada 2019.

Hasilnya, data miliknya memang sudah tercantum.

Baca juga: Pemprov DKI: Rumah DP Rp 0 Harus untuk Tempat Tinggal, Bukan Obyek Investasi

Karena unit dengan dua kamar sudah penuh dan mempertimbangkan gajinya, Faisal memilih unit tipe studio dengan ukuran 20-23 meter persegi.

Dia memilih unit tipe studio dengan mempertimbangkan gaji yang diterima dan cicilan yang harus dibayarkan tiap bulannya.

Selain itu, Faisal memilih rumah DP Rp 0 di Pondok Kelapa karena menurutnya akses dari sana menuju tempat kerjanya cukup strategis.

"Gue hitung, kalkulasi, gue emang cukup produktif kalau dari Pondok Kelapa, strategis banget. Gue ngajuin, setelah survei, gue ngobrol sama orang Bank DKI," ucap pria lulusan Universitas Brawijaya itu.

Saat itu, Bank DKI memberikan sejumlah formulir yang harus diisi oleh Faisal untuk mendapatkan rumah Rp DP 0.

Selain mengisi formulir, dia juga harus menyerahkan beberapa berkas seperti fotokopi KTP, KK, NPWP, rekening koran tiga bulan terakhir, surat keterangan tak memiliki rumah pertama dari kelurahan setempat, surat keterangan karyawan tetap, dan lainnya.

Baca juga: Ketua DPRD Minta Anies Tak Giring Opini Pilkada DKI Sengaja Dimundurkan

Setelah menyerahkan formulir, dia menunggu selama sekira satu bulan hingga akhirnya Bank DKI memverifikasi formulit tersebut.

Beberapa saat setelah diverifikasi, Bank DKI mendatangi kantor tempat Faisal bekerja.

Di sana, Bank DKI memeriksa beberapa hal seperti kebenaran soal status kepegawaian Faisal, apakah Faisal pernah pernah menerima surat teguran, dan sebagainya.

"Jadi atasan gue diwawancara sama orang Bank DKI, sampai diwawancara gitu. Setelah survei, itu lolos (tahapan menerima rumah DP Rp 0)," kata Faisal.

Setelah lolos, Faisal bersama lima penghuni lain melangsungkan akad penerimaan rumah Rp DP 0 bersama dengan notaris yang disiapkan oleh developer pada April/Mei 2021.

Meski sudah boleh menempati rumah Rp DP 0 itu sejak Mei, Faisal baru menempatinya pada Juni 2021.

"Gue bayar pertama ya bayar bulan pertama (Juni 2021), kayak bayar ngekos tapi itu jadi milik gue," ucap dia.

Baca juga: Bela Anies, Politikus PAN Sebut Tak Ada Penggiringan Opini Terkait Pilkada 2024

Per bulan, Faisal menyicil sebesar Rp 1,3 juta. Dia memilih paket cicilan selama 20 tahun.

Selain membayar cicilan, tiap bulan Faisal juga harus membayar iuran listrik, air, internet, dan pengelolaan secara mandiri.

Faisal mengungkapkan, setidaknya ada tiga hal yang membuat dia lolos menjadi pemohon rumah DP Rp 0, yakni riwayat BI checking-nya yang bersih, tidak memiliki cicilan lain, dan sanggup membayar cicilan dengan besaran 30 persen dari gaji.

"Setahu gue yang jadi catatan dari Bank DKI itu adalah tren lo nyicil. Jadi kalau tren nyicil lo jelek, kayaknya enggak akan masuk," kata Faisal.

"Karena memang ini gedung hunian diperuntukan untuk orang-orang yang belum punya rumah pertama, kedua, ya mungkin cicilan disiplin," sambungnya.