Polisi Bakal Gelar Perkara Kasus Dugaan Penipuan Rekrutmen PNS yang Menyeret Anak Penyanyi ND

JAKARTA, KOMPAS.com - Penydik Ditreskrimum Polda Metro Jaya berencana melakukan gelar perkara kasus yang menyeret anak penyanyi lawas NS, ON atas dugaan penipuan penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, penyidik bakal gelar perkara penipuan rekrutmen PNS setelah On sebagai terlapor diperiksa.

Adapun ON sendiri sudah memenuhi panggilan polisi untuk diperiksa terkait kasus yang dialaminya Senin (11/10/2021).

"Setelah pemeriksaan ini penyidik akan melaksanakan gelar perkara," ujar Yusri dalam keterangannya, Senin.

Baca juga: Anak Penyanyi ND Penuhi Panggilan Polisi Buat Diperiksa Terkait Dugaan Penipuan Rekrutmen PNS

Yusri menegaskan, gelar perkara yang akan dilakukan untuk menetapkan status kasus apakah bisa naik atau tidak ke tingkat penyidikan.

"Kami akan rencanakan gelar perkara untuk bisa menentukan apakah bisa naik ke tingkat penyidikan. Nanri kita tunggu saja," ucap Yusri.

Setidaknya ada 225 orang yang diduga menjadi korban penipuan bermodus penerimaan PNS yang dilakukan oleh ON.

Kini sebagian korban yang menjadi perwakilan telah melaporkan ke polisi dan sudah terdaftar dengan nomor LP/B/4728/IX/SPKT/Polda Metro Jaya.

Kuasa hukum para korban, Odie Hudiyanto sebelumnya mengatakan, dugaan aksi penipuan yang dilakukan ON itu terjadi sejak 2019 hingga Agustus 2021.

Baca juga: Anak Penyanyi Lawas ND Diperiksa Polisi Hari Ini Terkait Penipuan Bermodus Rekrutmen PNS,  

Saat itu ON disebut menawarkan, membujuk dan marayu para korban bila ingin menjadi seorang PNS.

ON meminta uang kepada para korban untuk proses penerimaan menjadi PNS dengan nominal yang berbeda-beda.

"Kemudian praktiknya meminta kepada korban menyerahkan uang dalam bentuk cash dan transfer. Para korban menyerahkan uang mulai yang terkecil Rp 25 juta dan paling besar Rp 165 juta," kata Odie, Jumat (24/9/2021).

Setelah uang diterima, ON kemudian memberikan Surat Keterangan (SK) pengangkatan dengan tertera Nomor Induk Pekerja (NIP) serta tanggal mulai pengangkatan yang dikeluarkan oleh Badan Pegawai Negara (BKN).

"Setelah menunggu lama sejak tahun 2019 sampai dengan 2021. Kami memastikan (ke BKN) bahwa SK yang dibuat sah atau tidak, dan ternyata tidak ada namanya para korban," ucap Odie.

Adapun modus ON menjanjikan para korban menjadi seorang PNS untuk menggantikan pegawai yang dipecat secara tidak terhormat dan meninggal karena terpapar Covid-19.

"Awalnya mereka menyampaikan bahwa ada peluang jadi PNS lewat jalur prestasi. Mereka menggantikan yang PNS diberhentikan secara tidak hormat dan meninggal karena covid-19," kata Odie.

Dari kejadian itu, sebanyak 225 orang yang diduga menjadi korban penipuan oleh ON mengalami kerugian mencapai Rp 9,7 miliar.