DPRD Beri Catatan terhadap Perubahan KUPA-PPAS APBD DKI 2021, Salah Satunya soal Pencegahan Kebakaran

Kompas.com - 12/10/2021, 13:42 WIB
Suasana Rapat Paripurna Interpelasi Formula E di DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/9/2021). KOMPAS.com / VITORIO MANTALEANSuasana Rapat Paripurna Interpelasi Formula E di DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/9/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD telah menyepakati rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD DKI 2021.

Sebelumnya, lima komisi di DPRD DKI menyampaikan sejumlah catatan atas hasil pembahasan rancangan KUPA-PPAS yang diusulkan menyusut sekitar Rp 5 triliun.

Komisi A dalam salah satu catatannya mengimbau kepada Pemprov DKI Jakarta agar memberi dukungan pada pencegahan kebakaran di kawasan padat penduduk.

“Karena belum tercukupi kesiapan sarana dan prasarana berupa hidrant mandiri agar kebutuhan-kebutuhan tersebut menjadi prioritas,” kata Mujiyono, Ketua Komisi A DPRD DKI, dikutip dari situs resmi DPRD DKI Jakarta, Selasa (12/10/2021).

Baca juga: Pemprov-DPRD DKI Sepakati KUPA-PPAS APBD 2021 Rp 79,52 Triliun

Komisi B dalam catatannya meminta Pemprov DKI mengevaluasi perjanjian kontrak kerja dengan pihak ketiga sebelum adanya Surat Persediaan Dana (SPD). Kebijakan tersebut harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

“Antara lain ditemukan hal ini pada dua dinas mitra kami, yaitu Perhubungan dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif," kata Abdul Aziz, Ketua Komisi B DPRD DKI.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Selanjutnya anggaran tersebut telah kami bicarakan, kami bahas di Komisi B, dan sudah dihapuskan,” tambah dia.

Selanjutnya, Komisi C dalam salah satu catatannya menyepakati sejumlah proyeksi bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Salah satu kesepakatan adalah ditambahnya target penerimaan pajak daerah tahun 2021 usulan eksekutif sebesar Rp 36,34 triliun menjadi Rp 37,21 triliun, atau sebesar Rp 870 miliar.

“Penambahan target pajak daerah tersebut merupakan upaya maksimal yang bisa dilakukan dan disepakati Komisi C dan Bapenda Provinsi DKI Jakarta," ujar Rasyidi HY, Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI.

"Apabila belanja maksimalnya kurang dari Rp 870 miliar maka penambahan target penerimaan pajak daerah ditetapkan dan disesuaikan dengan besaran belanja maksimal,” imbuhnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.