Jaksa Belum Nyatakan Terima Vonis Bebas Zaim Saidi, Pengacara Pede dengan Putusan Hakim

Kompas.com - 14/10/2021, 15:32 WIB
Zaim Saidi (tengah, berbatik), cendekiawan yang sempat ditangkap karena menyelenggarakan pasar muamalah dengan koin dinar dan dirham, dinyatakan tak bersalah dalam sidang pembacaan vonis pada Selasa (12/10/2021) di Pengadilan Negeri Depok. Tim kuasa hukum Zaim SaidiZaim Saidi (tengah, berbatik), cendekiawan yang sempat ditangkap karena menyelenggarakan pasar muamalah dengan koin dinar dan dirham, dinyatakan tak bersalah dalam sidang pembacaan vonis pada Selasa (12/10/2021) di Pengadilan Negeri Depok.

DEPOK, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Depok belum menyatakan menerima vonis bebas dari majelis hakim terhadap Zaim Saidi, pendiri pasar muamalah di Depok dan pembuat koin dinar dirham.

Ini artinya, perkara ini belum inkrah alias belum berkekuatan hukum tetap. Penuntut umum masih dapat mengajukan keberatan atas vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Depok dalam perkara Zaim Saidi.

Meskipun demikian, kuasa hukum Zaim Saidi, Erlangga Kurniawan, menyatakan percaya diri dan yakin dengan vonis hakim yang dianggapnya obyektif dan memerhatikan substansi.

"Memang atas putusan itu penuntut umum diberikan hak untuk mengajukan keberatan jika memang penuntut umum berkeberatan, tapi keberatannya ke kasasi, bukan banding," kata Erlangga kepada Kompas.com, Kamis (14/10/2021).

Baca juga: Hakim Vonis Zaim Saidi Tak Bersalah soal Dinar-dirham, Ini Tanggapan Kejaksaan Depok

"Berkaitan dengan itu, sejauh ini kami masih yakin atas fakta-fakta persidangan dan fakta-fakta hukum di persidangan, baik dari sisi saksi maupun dari ahli, dan itu semua sudah dipertimbangkan secara matang oleh majelis hakim," tambah dia.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Depok mengaku belum menyatakan sikap hingga saat ini. Mereka diberikan waktu untuk pikir-pikir sejak vonis dibacakan pada Selasa (12/10/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Yang dapat dapat kami sampaikan hari ini, jaksa penuntut umum baru mendapatkan salinan putusan resmi," kata juru bicara Kejaksaan Negeri Depok, Andi Rio Rahmat, melalui keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Kamis.

"Selanjutnya terkait dengan putusan tingkat pertama tersebut, berdasarkan Pasal 245 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, jaksa atau penuntut umum diberikan hak 14 hari menentukan sikap atas putusan tingkat pertama," tambah Andi.

Baca juga: Zaim Saidi Tak Bersalah, Dinar Dirham Dianggap Sama dengan Koin Timezone dan Kupon Makan

Sebelumnya, Zaim didakwa dengan dua pasal alternatif dari jaksa penuntut umum, dengan tuntutan satu tahun penjara.

Dakwaan pertama adalah Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP tentang membikin semacam mata uang sebagai alat pembayaran yang sah.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Penembakan di Exit Tol Bintaro Ditangani Polda Metro Jaya

Kasus Penembakan di Exit Tol Bintaro Ditangani Polda Metro Jaya

Megapolitan
Server Seleksi CPNS di Jaksel Error 2,5 Jam, Peserta Merasa Dirugikan

Server Seleksi CPNS di Jaksel Error 2,5 Jam, Peserta Merasa Dirugikan

Megapolitan
Korban Penembakan di Exit Tol Bintaro Tewas, RS Polri: Kami Sudah Berupaya Maksimal

Korban Penembakan di Exit Tol Bintaro Tewas, RS Polri: Kami Sudah Berupaya Maksimal

Megapolitan
Buruh Desak SK Penetapan UMP Jakarta 2022 Dicabut, Anies Jawab Begini

Buruh Desak SK Penetapan UMP Jakarta 2022 Dicabut, Anies Jawab Begini

Megapolitan
Kondisi Polisi yang Dianiaya Anggota Pemuda Pancasila Membaik

Kondisi Polisi yang Dianiaya Anggota Pemuda Pancasila Membaik

Megapolitan
Telanjur Masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta, WNA dari 11 Negara Ini Akan Dideportasi

Telanjur Masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta, WNA dari 11 Negara Ini Akan Dideportasi

Megapolitan
Saat Lawan Arah di Tol JORR, Sopir Mercy Hendak Berangkat Kerja, Lupa Sudah Pensiun

Saat Lawan Arah di Tol JORR, Sopir Mercy Hendak Berangkat Kerja, Lupa Sudah Pensiun

Megapolitan
Kepada Massa Buruh, Anies Mengaku Terpaksa Tetapkan UMP DKI 2022 Naik Hanya Rp 37.749

Kepada Massa Buruh, Anies Mengaku Terpaksa Tetapkan UMP DKI 2022 Naik Hanya Rp 37.749

Megapolitan
1.240 CPNS Seleksi Kompetensi Bidang di Jakarta Selatan

1.240 CPNS Seleksi Kompetensi Bidang di Jakarta Selatan

Megapolitan
Pemkot Bekasi Berencana Berlakukan SIKM Saat Libur Natal dan Tahun Baru

Pemkot Bekasi Berencana Berlakukan SIKM Saat Libur Natal dan Tahun Baru

Megapolitan
Soal Interpelasi Formula E, Anies: Kami Lihat Prosesnya ke Depan seperti Apa

Soal Interpelasi Formula E, Anies: Kami Lihat Prosesnya ke Depan seperti Apa

Megapolitan
Panitia Formula E Akan Bersurat ke KPK, Minta Pendampingan dan Pengawasan

Panitia Formula E Akan Bersurat ke KPK, Minta Pendampingan dan Pengawasan

Megapolitan
Polisi Siapkan Gelar Perkara untuk Tetapkan Status Sopir Mercy Lawan Arah di Tol JORR

Polisi Siapkan Gelar Perkara untuk Tetapkan Status Sopir Mercy Lawan Arah di Tol JORR

Megapolitan
Anies Tunjuk Ahmad Sahroni Jadi Ketua Pelaksana Formula E, Ini Alasannya

Anies Tunjuk Ahmad Sahroni Jadi Ketua Pelaksana Formula E, Ini Alasannya

Megapolitan
Mulai Hari Ini, Soekarno-Hatta Tutup Akses Masuk WNA dari 11 Negara atau Pernah ke 11 Negara Itu

Mulai Hari Ini, Soekarno-Hatta Tutup Akses Masuk WNA dari 11 Negara atau Pernah ke 11 Negara Itu

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.