APBD-P 2021 Telat Dibahas, Ketua Komisi A: Pemprov DKI Mepet Serahkan Draft

Kompas.com - 14/10/2021, 15:48 WIB
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta usai uji kepatutan Cawalkot Jakarta Barat dan Jakarta Selatan, Rabu (15/9/2021) KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONOKetua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta usai uji kepatutan Cawalkot Jakarta Barat dan Jakarta Selatan, Rabu (15/9/2021)
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan, keterlambatan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan DKI Jakarta 2021 karena pihak eksekutif yang menyerahkan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) mepet dari masa tenggat.

"Enggak telat sebetulnya, mepet iya," kata Mujiyono saat dihubungi melalui telepon, Kamis (14/10/2021).

Mujiyono mengatakan, pihak eksekutif menyerahkan KUPA-PPAS 2021 pada September 2021 yang juga merupakan bulan terakhir masa tenggat yang diberikan Kementerian Dalam Negeri.

Baca juga: Tak Disahkan Lewat Perda, Perubahan APBD DKI Jakarta 2021 Hanya untuk Kedaruratan

Sehingga sebelum dibahas, KUPA-PPAS sudah melewati masa tenggat yang ada.

Selain penyerahan KUPA-PPAS yang mepet, Mujiyono juga mengakui adanya dinamika politik di DPRD DKI Jakarta yang menyebabkan pembahasan KUPA-PPAS sempat tertunda.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kaitannya tujuh fraksi (penolak) dan dua fraksi (pendukung) soal interpelasi (Formula E) pada akhirnya mengganggu juga," kata dia.

Karena sudah melewati masa tenggat, APBD-P 2021 dipastikan akan disahkan lewat Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dalam hal DKI Jakarta yaitu Peraturan Gubernur (Pergub).

Mujiyono menjelaskan, meski akan disahkan melalui Pergub, DPRD bersama Pemprov DKI tetap melakukan pembahasan KUPA-PPAS dan hasilnya akan menjadi isi dari Pergub APBD-Perubahan 2021.

Baca juga: Terlambat Dibahas, APBD Perubahan DKI Jakarta 2021 Akan Disahkan Lewat Pergub

"Yang penting adalah konten dari Pergub ini, kalau memang Depdagri tidak menginginkan Perda dan menginginkan Pergub, isinya adalah pembahasan yang sekarang dilakukan," tutur Mujiyono.

Sebelumnya, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian mengatakan APBD Perubahan DKI Jakarta tahun anggaran 2021 dipastikan akan disahkan lewat Peraturan Gubernur.

Pengesahan APBD-P DKI 2021 melalui Pergub karena sudah melewati tenggat waktu yang ditentukan oleh Kemendagri.

"Mendagri sudah memberikan solusi melalui Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) 26 tahun 2021, dalam hal ini perubahan ini karena pandemi Covid-19 maka penetapan (APBD-P) lewat dari 30 September (2021) cukup dengan Pergub, kira-kira itu," kata Ardian

Ardian menjelaskan, aturan penyusunan APBD-P terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam Pasal 317 ayat 2 disebutkan pengambilan keputusan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD dilakukan paling lambat tiga bulan sebelum berakhir tahun anggaran.

Artinya batas waktu yang diberikan adalah 30 September 2021. Sedangkan DKI Jakarta baik eksekutif maupun legislatif baru menandatangani Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2021 hari ini.

"Jadi seyogyanya kalau mereka (Pemprov DKI) mau ajukan rancangan Perda (APBD-P 2021) tentunya sesuai amanat Undang-Undang, 3 bulan sebelum tahun berakhir," ujar Ardian.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies ke Kemenaker: Kenaikan UMP Jakarta 2022 Jauh dari Layak dan Tak Penuhi Asas Keadilan

Anies ke Kemenaker: Kenaikan UMP Jakarta 2022 Jauh dari Layak dan Tak Penuhi Asas Keadilan

Megapolitan
Mobil Ertiga Hangus Terbakar di Jalan Tol Wiyoto Wiyono

Mobil Ertiga Hangus Terbakar di Jalan Tol Wiyoto Wiyono

Megapolitan
UPDATE: Pasien Covid-19 di RSDC Pasar Rumput Bertambah 550 Orang

UPDATE: Pasien Covid-19 di RSDC Pasar Rumput Bertambah 550 Orang

Megapolitan
Polda Metro Jaya Periksa Pelapor Luhut dan Erick Thohir soal Bisnis Tes PCR

Polda Metro Jaya Periksa Pelapor Luhut dan Erick Thohir soal Bisnis Tes PCR

Megapolitan
Anies Surati Kemenaker, Minta Kenaikan UMP 2022 Ditinjau Ulang

Anies Surati Kemenaker, Minta Kenaikan UMP 2022 Ditinjau Ulang

Megapolitan
Libur Natal dan Tahun Baru, Polisi Bakal Mendirikan Posko Penyekatan di Kota Tangerang

Libur Natal dan Tahun Baru, Polisi Bakal Mendirikan Posko Penyekatan di Kota Tangerang

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Kota Bekasi Capai 75,15 Persen

Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Kota Bekasi Capai 75,15 Persen

Megapolitan
Fakta Sopir yang Lawan Arah di Tol JORR dan Tabrak Dua Mobil, Lansia dan Diduga Idap Demensia

Fakta Sopir yang Lawan Arah di Tol JORR dan Tabrak Dua Mobil, Lansia dan Diduga Idap Demensia

Megapolitan
Dendam yang Melatari Kasus Mutilasi di Bekasi, Pelaku Sakit Hati Istri Dihina dan Dicabuli Korban

Dendam yang Melatari Kasus Mutilasi di Bekasi, Pelaku Sakit Hati Istri Dihina dan Dicabuli Korban

Megapolitan
Pemkot Bekasi Klaim 99,86 Persen RT di Wilayahnya Nihil Kasus Aktif Covid-19

Pemkot Bekasi Klaim 99,86 Persen RT di Wilayahnya Nihil Kasus Aktif Covid-19

Megapolitan
Pemkot Bekasi Catat 27 Kasus Baru Covid-19 dalam Sepekan Terakhir

Pemkot Bekasi Catat 27 Kasus Baru Covid-19 dalam Sepekan Terakhir

Megapolitan
Fakta Dendam Berujung Mutilasi di Bekasi, Para Pelaku Ajak Korban Pesta Narkoba Sebelum Dibunuh Saat Tidur

Fakta Dendam Berujung Mutilasi di Bekasi, Para Pelaku Ajak Korban Pesta Narkoba Sebelum Dibunuh Saat Tidur

Megapolitan
Biskita Trans Pakuan Kini Layani Rute Parung Banteng-Air Mancur Bogor, Tarif Gratis hingga Akhir 2021

Biskita Trans Pakuan Kini Layani Rute Parung Banteng-Air Mancur Bogor, Tarif Gratis hingga Akhir 2021

Megapolitan
Bima Arya Tantang 'Pebasket Sombong' Denny Sumargo Duel Satu Lawan Satu Main Basket

Bima Arya Tantang "Pebasket Sombong" Denny Sumargo Duel Satu Lawan Satu Main Basket

Megapolitan
Hari Ini Pemprov DKI Cairkan Bantuan KJP Plus dan KJMU

Hari Ini Pemprov DKI Cairkan Bantuan KJP Plus dan KJMU

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.