Kompas.com - 14/10/2021, 15:32 WIB

DEPOK, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Depok belum menyatakan menerima vonis bebas dari majelis hakim terhadap Zaim Saidi, pendiri pasar muamalah di Depok dan pembuat koin dinar dirham.

Ini artinya, perkara ini belum inkrah alias belum berkekuatan hukum tetap. Penuntut umum masih dapat mengajukan keberatan atas vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Depok dalam perkara Zaim Saidi.

Meskipun demikian, kuasa hukum Zaim Saidi, Erlangga Kurniawan, menyatakan percaya diri dan yakin dengan vonis hakim yang dianggapnya obyektif dan memerhatikan substansi.

"Memang atas putusan itu penuntut umum diberikan hak untuk mengajukan keberatan jika memang penuntut umum berkeberatan, tapi keberatannya ke kasasi, bukan banding," kata Erlangga kepada Kompas.com, Kamis (14/10/2021).

Baca juga: Hakim Vonis Zaim Saidi Tak Bersalah soal Dinar-dirham, Ini Tanggapan Kejaksaan Depok

"Berkaitan dengan itu, sejauh ini kami masih yakin atas fakta-fakta persidangan dan fakta-fakta hukum di persidangan, baik dari sisi saksi maupun dari ahli, dan itu semua sudah dipertimbangkan secara matang oleh majelis hakim," tambah dia.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Depok mengaku belum menyatakan sikap hingga saat ini. Mereka diberikan waktu untuk pikir-pikir sejak vonis dibacakan pada Selasa (12/10/2021).

"Yang dapat dapat kami sampaikan hari ini, jaksa penuntut umum baru mendapatkan salinan putusan resmi," kata juru bicara Kejaksaan Negeri Depok, Andi Rio Rahmat, melalui keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Kamis.

"Selanjutnya terkait dengan putusan tingkat pertama tersebut, berdasarkan Pasal 245 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, jaksa atau penuntut umum diberikan hak 14 hari menentukan sikap atas putusan tingkat pertama," tambah Andi.

Baca juga: Zaim Saidi Tak Bersalah, Dinar Dirham Dianggap Sama dengan Koin Timezone dan Kupon Makan

Sebelumnya, Zaim didakwa dengan dua pasal alternatif dari jaksa penuntut umum, dengan tuntutan satu tahun penjara.

Dakwaan pertama adalah Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP tentang membikin semacam mata uang sebagai alat pembayaran yang sah.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkas Kasus Penistaan Agama Diterima Kejari Jakbar, Roy Suryo Ditahan 20 Hari di Rutan Salemba Sebelum Persidangan

Berkas Kasus Penistaan Agama Diterima Kejari Jakbar, Roy Suryo Ditahan 20 Hari di Rutan Salemba Sebelum Persidangan

Megapolitan
Pemerintah Diminta Tetapkan Makam Syekh Buyut Jenggot sebagai Cagar Budaya

Pemerintah Diminta Tetapkan Makam Syekh Buyut Jenggot sebagai Cagar Budaya

Megapolitan
Ada Kartu Mainan Anak Berisi 'QR Code' Situs Judi, KPAI: Segera Tarik Peredarannya!

Ada Kartu Mainan Anak Berisi "QR Code" Situs Judi, KPAI: Segera Tarik Peredarannya!

Megapolitan
Tanpa Penyangga Leher, Roy Suryo Tinggalkan Kejari Jakbar Sembari Acungkan Ibu Jari

Tanpa Penyangga Leher, Roy Suryo Tinggalkan Kejari Jakbar Sembari Acungkan Ibu Jari

Megapolitan
Polisi Tunggu Hasil Visum Lesti Kejora untuk Selidiki Dugaan KDRT oleh Rizky Billar

Polisi Tunggu Hasil Visum Lesti Kejora untuk Selidiki Dugaan KDRT oleh Rizky Billar

Megapolitan
Kalijodo Diduga Kembali Jadi Sarang Bisnis Prostitusi, Kasatpol PP: Kami Cek Sore Ini

Kalijodo Diduga Kembali Jadi Sarang Bisnis Prostitusi, Kasatpol PP: Kami Cek Sore Ini

Megapolitan
Maling Motor yang Mengaku Petugas Leasing di Tangerang Ditangkap, Begini Modusnya

Maling Motor yang Mengaku Petugas Leasing di Tangerang Ditangkap, Begini Modusnya

Megapolitan
Ponsel Petugas PPSU Dijambret Saat Bertugas di Kemayoran

Ponsel Petugas PPSU Dijambret Saat Bertugas di Kemayoran

Megapolitan
Berkas Perkara Penistaan Agama oleh Roy Suryo Diterima Kejari Jakbar

Berkas Perkara Penistaan Agama oleh Roy Suryo Diterima Kejari Jakbar

Megapolitan
Sumur Resapan Dinilai Tak Efektif, Wagub DKI: Masyarakat Nanti yang Mengetahui

Sumur Resapan Dinilai Tak Efektif, Wagub DKI: Masyarakat Nanti yang Mengetahui

Megapolitan
Polisi Dalami Dugaan KDRT terhadap Lesti Kejora oleh Rizky Billar

Polisi Dalami Dugaan KDRT terhadap Lesti Kejora oleh Rizky Billar

Megapolitan
Pemprov DKI Mengaku Akan Dukung Pencabutan Status Pandemi Covid-19

Pemprov DKI Mengaku Akan Dukung Pencabutan Status Pandemi Covid-19

Megapolitan
Laporan Lesti Kejora Terkait KDRT Diterima, Polisi Segera Panggil Rizky Billar

Laporan Lesti Kejora Terkait KDRT Diterima, Polisi Segera Panggil Rizky Billar

Megapolitan
Diancam dan Diperas lewat WhatsApp, Perwira Tinggi TNI AU Melapor ke Polda Metro

Diancam dan Diperas lewat WhatsApp, Perwira Tinggi TNI AU Melapor ke Polda Metro

Megapolitan
Lesti Kejora Laporkan Rizki Billar ke Polres Jaksel atas Dugaan KDRT

Lesti Kejora Laporkan Rizki Billar ke Polres Jaksel atas Dugaan KDRT

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.