Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemprov DKI Pastikan Tak Akan Ada Laboratorium yang Bandel Pasang Tarif PCR di Atas Rp 275.000

Kompas.com - 27/10/2021, 22:25 WIB
Singgih Wiryono,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan tidak akan ada laboratorium pelaksana tes PCR yang bandel dan tidak menurunkan biaya tes yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Dia mengatakan, seluruh jejaring laboratorium PCR di Jakarta memiliki jaringan laporan tes ke Pemprov DKI, sehingga bisa dipastikan setiap tes PCR yang terlaksana sesuai dengan biaya yang ditentukan.

"Itu sudah ada aturannya, enggak mungkin mereka bandel, mereka kan bersinergi berkoordinasi dengan Pemprov terkait urusan lain-lain, enggak mungkin mereka bandel," ucap Riza dalam rekaman suara, Rabu (27/10/2021) malam.

Baca juga: Wagub DKI: Jakarta Segera Merespons Penurunan Biaya Tes PCR Jadi Rp 275.000

Riza mengatakan, seluruh laboratorium yang melayani jasa tes PCR akan diawasi oleh Dinas Kesehatan dan menerapkan aturan yang sudah ditetapkan Kementerian Kesehatan.

Menurut dia, sudah sepatutnya harga tes PCR diturunkan ketika masa pemulihan ekonomi.

Karena semakin banyak kegiatan yang membutuhkan tes Covid-19 yang lebih akurat untuk menjaga penyebaran Covid-19 tetap terkontrol.

"Jadi memang di masa sekarang ini penting kita menurunkan semua harga terlebih di masa pandemi ini, terlebih masalah PCR. Karena semuanya sebentar-sebentar (harus) PCR," ucap dia.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan melalui Dirjen Pelayanan Kesehatan menetapkan batas biaya tertinggi tes PCR di Jawa-Bali sebesar Rp 275.000 dan luar Jawa-Bali Rp 300.000.

"Dari hasil evaluasi, kamis sepakati batas tarif tertinggi real time PCR menjadi Rp 275.000 untuk daerah Jawa-Bali serta Rp 300.00 untuk luar Jawa dan Bali," ujar Plt Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes Abdul Kadir, Rabu.

Baca juga: Tarif Tes PCR Jadi Rp 275.000, Gakeslab: Reagen Teknologi Bagus Tak Masuk Harganya

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Gabungan Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab) Randy Teguh menghormati keputusan pemerintah itu.

Namun, Randy menilai, dengan tarif tertinggi tersebut, akan sulit bagi pelaku usaha mendapatkan reagen dengan teknologi terbaik.

"Kami lihat dari data jenis-jenis reagen PCR maka dengan harga segini, sudah pasti reagen dengan teknologi yang bagus enggak masuk harganya," kata Randy saat dihubungi Kompas.com, Rabu (27/10/2021).

Randy mengatakan, reagen dengan teknologi yang baik itu berasal dari negara-negara Eropa dan Amerika Serikat.

Baca juga: Syarat PCR buat Naik Kereta, Warga: Enggak Masalah kalau di Bawah Rp 100.000

Ia menilai, dengan penetapan harga baru tes PCR tersebut, reagen di Indonesia akan didominasi dari produksi China.

"Iya (reagen dengan harga 150.000-250.000) kebanyakan dari China, kalau Amerika Serikat reagennya hampir 400.000-500.000, tentu ini enggak bisa (dibeli)," ujarnya.

Lebih lanjut, Randy mengatakan, penerapan harga baru tes PCR tersebut harus dimonitor ketat agar penyedia tes tak mudah mengakali harga yang telah ditetapkan.

"Pelaksanaannya harus diamati karena yang saya tahu, beberapa lab tetap saja kalau yang reguler tetap Rp 495.000 tapi ada tarif juga kalau selesai 12 jam, 2 jam misalnya 1 juta tetap aja ada lab yang begitu," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER JABODETABEK] Warga yang 'Numpang' KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

[POPULER JABODETABEK] Warga yang "Numpang" KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Megapolitan
Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Megapolitan
Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Megapolitan
Brigadir RAT Diduga Pakai Pistol HS-9 untuk Akhiri Hidupnya di Dalam Mobil

Brigadir RAT Diduga Pakai Pistol HS-9 untuk Akhiri Hidupnya di Dalam Mobil

Megapolitan
Korban: Guling yang Dicuri Maling Peninggalan Almarhum Ayah Saya

Korban: Guling yang Dicuri Maling Peninggalan Almarhum Ayah Saya

Megapolitan
Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Megapolitan
Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program 'Bebenah Kampung'

Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program "Bebenah Kampung"

Megapolitan
Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Pakai Senpi, Peluru Tembus dari Pelipis Kanan ke Kiri

Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Pakai Senpi, Peluru Tembus dari Pelipis Kanan ke Kiri

Megapolitan
Maling Guling Beraksi di Cinere, Korban: Lucu, Kenapa Enggak Sekalian Kasurnya!

Maling Guling Beraksi di Cinere, Korban: Lucu, Kenapa Enggak Sekalian Kasurnya!

Megapolitan
Kronologi Pengendara Moge Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Kronologi Pengendara Moge Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Megapolitan
Mayat Bayi di Tanah Abang, Diduga Dibuang Ayah Kandungnya

Mayat Bayi di Tanah Abang, Diduga Dibuang Ayah Kandungnya

Megapolitan
2 Pria Rampok Taksi 'Online' di Kembangan untuk Bayar Pinjol

2 Pria Rampok Taksi "Online" di Kembangan untuk Bayar Pinjol

Megapolitan
Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com