Minta Buruh Tak Gelar Demo Kenaikan UMP, Wagub DKI: Sebaiknya Kita Berdialog

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta agar buruh tidak menggelar aksi demonstrasi guna menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan lebih mengedepankan dialog.

"Kita duduk bersama-sama, demo boleh tapi sebaiknya kita berdialog, berunding dalam satu meja mencari solusi yang terbaik," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (4/11/2021).

Riza mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sebagai pembuat kebijakan harus mendengar pendapat dari berbagai pihak.

Baca juga: Demonstrasi 10 November, Buruh Ancam Mogok Kerja jika Tuntutan UMR Naik Tak Dipenuhi

Pendapat buruh, kata dia, akan didengarkan sama seperti pendapat dari para pengusaha. Sehingga diperlukan dialog bersama antara buruh dengan para pengusaha.

Dia meminta agar semua pihak, mulai dari buruh hingga pengusaha untuk menunggu keputusan terbaik yang akan diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Kita akan carikan solusi terbaik bagi kepentingan buruh, prinsipnya semua harus baik semua harus hepi, harus senang. Semua juga harus memahami bahwa sekarang kan kita sedang dalam masa pandemi Covid-19," kata Riza.

Baca juga: 10.000 Buruh Disebut Bakal Demo pada 10 November, Ini Tuntutannya

Riza menekankan, Pemprov DKI tidak bisa memberikan keputusan sepihak yang menyenangkan buruh ataupun menyenangkan pengusaha.

Karena saat ini pandemi Covid-19 menjadi pertimbangan penting untuk menentukan kenaikan UMP ke depan.

"Sekarang kan memang karena pandemi Covid-19 jadi memang tidak bisa kita putuskan sepihak," kata dia.

Sebagai informasi, serikat buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana menggelar unjuk rasa kenaikan UMP 2022 sebesar 7-10 persen.

Aksi tersebut akan digelar serentak di 26 provinsi termasuk DKI Jakarta pada Rabu 10 November 2021.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, aksi buruh itu akan dipusatkan di depan kantor gubernur, bupati atau wali kota masing-masing daerah.

Khusus di Jakarta, aksi demonstrasi akan digelar di depan Balai Kota DKI Jakarta yang diikuti oleh 500-1.000 orang buruh.