Pemprov DKI Serahkan Dokumen Formula E ke KPK, Anggota DPRD: Bukan Transparansi, tapi Keterpaksaan

Kompas.com - 10/11/2021, 07:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menilai tindakan Pemprov DKI Jakarta yang menyerahkan dokumen penyelenggaraan Formula E ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai keterpaksaan.

Dia menolak penyerahan dokumen itu disebut sebagai tindakan transparansi karena selama ini Pemprov DKI Jakarta enggan memberikan dokumen tersebut kepada DPRD DKI Jakarta.

"Bukan transparansi tapi keterpaksaan, saya kira. Karena transparansi seharusnya waktu kami minta MoU yang baru (harusnya) diberikan. Kami minta kuitansi pembayaran (penyelenggaraan Formula E) harusnya diberikan juga," kata Gilbert dalam tayangan KompasTV, Rabu (10/11/2021).

Baca juga: Serahkan Dokumen soal Formula E ke KPK, Pemprov DKI: Kita Ingin Transparan

Politikus PDI-Perjuangan ini mengatakan, DPRD DKI Jakarta berkali-kali meminta agar dokumen terkait penyelenggaraan Formula E diberikan.

Namun, Pemprov DKI Jakarta tidak pernah memberikan dokumen tersebut dan hal tersebut dinilai menyalahi aturan transparansi anggaran.

"DPRD sudah berkali-kali minta tidak dikasi, dan itu sebenarnya menyalahi aturan karena itu kan uang rakyat," tutur dia.

Baca juga: Terima Dokumen soal Penyelenggaraan Formula E, KPK Lakukan Pendalaman

Anggota Komisi B DPRD DKI ini berharap KPK bisa bertindak proporsional menindak tegas apabila ditemukan pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan Formula E.

"Saya kira KPK harus bertindak proporsional dalam arti jangan hanya pelaksana yang ditanya, tapi juga pengambil kebijakan," tutur dia.

Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta resmi menyerahkan dokumen terkait penyelenggaraan Formula E setebal 600 halaman ke KPK, Selasa (9/11/2021).

Baca juga: KPK Pelajari 21 Dokumen Setebal 600 Halaman Terkait Formula E Jakarta

Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Pemprov DKI Adnan Pandu Pradja mengeklaim penyerahan dokumen tersebut merupakan sikap transparansi dan keterbukaan dari Pemprov DKI.

"Sikap transparan dan terbuka ini perlu kita dukung," kata Adnan, Selasa.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPRD DKI Duga Banyak Tempat Langgar Izin Penjualan Minol, Holywings Hanya Puncak Gunung ES

DPRD DKI Duga Banyak Tempat Langgar Izin Penjualan Minol, Holywings Hanya Puncak Gunung ES

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] JJ Rizal Sesalkan Perubahan Nama Jalan Warung Buncit | Holywings Digugat Perdata

[POPULER JABODETABEK] JJ Rizal Sesalkan Perubahan Nama Jalan Warung Buncit | Holywings Digugat Perdata

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: DKI Jakarta Cerah Sepanjang Hari

Prakiraan Cuaca BMKG: DKI Jakarta Cerah Sepanjang Hari

Megapolitan
11 Rekomendasi Tempat Wisata di Bekasi

11 Rekomendasi Tempat Wisata di Bekasi

Megapolitan
Jadwal Konser PRJ Kemayoran Juli 2022

Jadwal Konser PRJ Kemayoran Juli 2022

Megapolitan
Cara ke ICE BSD Naik KRL Commuter Line dan Bus

Cara ke ICE BSD Naik KRL Commuter Line dan Bus

Megapolitan
Terjadi Pencabulan di Pesantren, Pengelola Mengaku Sudah Antisipasi dengan Pasang CCTV

Terjadi Pencabulan di Pesantren, Pengelola Mengaku Sudah Antisipasi dengan Pasang CCTV

Megapolitan
Terungkapnya Teka-teki Pembunuhan Mayat dalam Karung di Kali Pesanggrahan

Terungkapnya Teka-teki Pembunuhan Mayat dalam Karung di Kali Pesanggrahan

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Pertanyakan Usulan Nama Jalan Ali Sadikin yang Belum Dieksekusi Anies

Ketua DPRD DKI Pertanyakan Usulan Nama Jalan Ali Sadikin yang Belum Dieksekusi Anies

Megapolitan
Formula E Jakarta 2023 Digelar 2 Kali Balapan, Simak Tanggalnya

Formula E Jakarta 2023 Digelar 2 Kali Balapan, Simak Tanggalnya

Megapolitan
Cegah Penyebaran PMK, 492 Ekor Sapi di Depok Telah Disuntik Vaksin

Cegah Penyebaran PMK, 492 Ekor Sapi di Depok Telah Disuntik Vaksin

Megapolitan
Lepas 327 Calon Jamaah Haji dari Depok, Wakil Wali Kota Minta Mereka Jaga Kesehatan

Lepas 327 Calon Jamaah Haji dari Depok, Wakil Wali Kota Minta Mereka Jaga Kesehatan

Megapolitan
Mayat Perempuan Diduga ODGJ Ditemukan di Danau Cisauk Tangerang

Mayat Perempuan Diduga ODGJ Ditemukan di Danau Cisauk Tangerang

Megapolitan
Gapura 'Chinatown' di Glodok Bakal Jadi Ikon Baru Kota Jakarta

Gapura "Chinatown" di Glodok Bakal Jadi Ikon Baru Kota Jakarta

Megapolitan
Bakal Diperiksa sebagai Terlapor dalam Kasus Penisataan Agama, Roy Suryo: Saya Sangat Menunggu Itu...

Bakal Diperiksa sebagai Terlapor dalam Kasus Penisataan Agama, Roy Suryo: Saya Sangat Menunggu Itu...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.