Lokasi Sumur Resapan Dinilai Buat Bingung Masyarakat, Komisi D DPRD DKI Ancam Hapus Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengancam akan mencoret anggaran pembangunan sumur resapan karena lokasi pembangunannya dinilai membuat masyarakat bingung.

Dia mengatakan, anggaran akan dievaluasi apakah masih layak untuk diberikan atau tidak.

"Mau dikurangi atau dihapus saya setuju saja," kata Ida saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (15/11/2021).

Baca juga: Pembangunan Sumur Resapan di Dekat BKT Dikritik, Anak Buah Anies Malah Gunakan Istilah Drainase Vertikal

Ida mengatakan, dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2022 sudah disepakati anggaran pembangunan sumur resapan Rp 120 miliar.

Namun, anggaran tersebut bisa saja dihapus mengingat banyak pengaduan yang dilayangkan oleh masyarakat terkait letak sumur resapan yang tidak pas.

Agar anggaran tidak dicoret, Ida meminta Dinas Sumber Daya Air mengevaluasi letak pembangunan sumur resapan yang saat ini dinilai kurang memberikan manfaat dalam pengendalian banjir.

"Saya minta dievaluasilah. Saya berharap SDA memang mengevaluasi sumur resapan yang baru dibangun dan betul-betul titik itu tepat atau tidak, jangan membuat masyarakat terheran-heran," kata Ida.

Baca juga: Dinilai Asal-asalan, Anies Diminta Evaluasi Lokasi Pembangunan Sumur Resapan

Salah satu letak sumur resapan yang membuat masyarakat heran pernah diungkapkan oleh Ketua Forum Warga Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan.

Tigor mengkritik pembangunan sumur resapan di atas trotoar sepanjang Jalan Raden Said Soekanto, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Pembangunan sumur resapan tersebut dinilai tidak efektif karena berdekatan dengan Kanal Banjir Timur yang merupakan tempat aliran air besar.

"Apa kurang KBT begitu luas? ini sebenarnya logika sederhana, enggak butuh gelar Ph.D untuk ini," kata Tigor.