Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Klarifikasi Wagub DKI soal Yayasan Pimpinan Ayahnya Akan Dapat Hibah Rp 486 Juta dari Pemprov

Kompas.com - 19/11/2021, 06:26 WIB
Vitorio Mantalean,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, memberikan klarifikasi soal Yayasan Pondok Karya Pembangunan (PKP) yang akan menerima hibah Rp 486 juta dari Pemprov DKI. Yayasan itu diketuai ayah Riza, Amidhan Shaberah.

Riza menyampaikan klarifikasi itu kepada wartawan di Balai Kota, Kamis (18/11/2021) malam, usai mengatakan pada hari sebelumnya bahwa setiap dana hibah yang dianggarkan oleh pemerintah harus jelas pertanggungjawabannya.

Dana untuk makan santri

Yayasan PKP menaungi sejumlah lembaga pendidikan bercorak Islam, termasuk pesantren.

Riza menjelaskan, anggaran Rp 486 juta yang dianggarkan buat yayasan tersebut pada 2022 ditujukan untuk biaya makan para santri.

Baca juga: Yayasan yang Dipimpin Ayahnya Dapat Hibah Rp 486 Juta dari Pemprov, Wagub DKI: Itu Uang Makan Santri Yatim Piatu

"Dan dana itu sangat kecil. Cuma untuk makan, satu kali makan Rp 10.000, dikali 3 (kali makan), jadi Rp 30.000, dikali 30 hari sebulan, dikali 6 bulan, dikalikan 90 siswa atau santri, itu lah angkanya cuma Rp 486 juta," kata Riza.

"Jadi itu bukan untuk yayasan, tapi untuk biaya makan santri yatim piatu sebanyak 90 orang selama setahun 2022 itu 6 bulan di-cover," ungkapnya.

Riza lalu membandingkan paket makan untuk santri-santri Yayasan PKP dengan paket makan yang ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Kalau kami lihat di panti asuhan yang kami miliki, dinsos itu biayanya malah kurang lebih Rp 44.000 satu hari. Kalau (menurut) pergub, sekali makan malah Rp 47.000, snek Rp 18.000. Ini (Yayasan PKP) cuma Rp 10.000," ujar kader Partai Gerindra itu.

"Jadi sangat prihatin sebetulnya. Ini bantuan yang bisa kami berikan seadanya, tentu nanti yayasan akan mencari sumber-sumber lain," ucapnya Riza.

Sudah dibantu sejak dulu

Eks anggota DPR RI itu juga mengungkapkan bahwa Yayasan PKP selama ini sudah menerima dukungan dari Pemprov DKI sejak lama.

PKP merupakan lembaga pendidikan yang dibentuk pada 1973 dan yayasannya telah didirikan pada 1977.

Riza mengatakan bahwa selama ini Yayasan PKP tidak pernah menerima bantuan dalam bentuk dana hibah.

"Kegiatan bantuan untuk PKP itu sudah disiapkan dari zaman (Gubernur) Ali Sadikin, Bang Yos (Sutiyoso) bangunannya, lahannya, sudah disiapkan, dibantu penataan bangunan, zaman Ahok juga dibantu," ungkap Riza.

"Ada GOR juga di sana, zaman Pak Ahok sudah dibantu. Ada asrama dua, itu dibangun zaman Pak Ahok. Zaman Anies juga diresmikan asramanya. Sekarang tinggal mempersiapkan bantuan," lanjut dia.

Sebut aset yayasan milik pemprov

Riza membantah anggapan bahwa Yayasan PKP merupakan milik ayahnya, Amidhan Shaberah.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Diotopsi di RS Polri Sebelum Dibawa Keluarga ke Manado

Jenazah Brigadir RAT Diotopsi di RS Polri Sebelum Dibawa Keluarga ke Manado

Megapolitan
Kasus Kriminal di Depok Naik, dari Pencurian Guling hingga Bocah SMP Dibegal

Kasus Kriminal di Depok Naik, dari Pencurian Guling hingga Bocah SMP Dibegal

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Megapolitan
Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Megapolitan
PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Megapolitan
Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Megapolitan
Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Megapolitan
Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Megapolitan
Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Megapolitan
Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com