Komisi A DPRD DKI Desak BPN Evaluasi Penerbitan Sertifikat Tanah lewat PTSL karena Marak Pungli

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi A DPRD DKI Jakarta mendorong Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah DKI Jakarta untuk terus mengevaluasi mekanisme penerbitan sertifikat tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) kepada warga.

Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua menyebutkan bahwa salah satu temuan belum optimalnya pelayanan PTSL adalah masih maraknya dugaan praktik pungutan liar di lapangan.

“Ini (PTSL) memang perlu penataan, kalau masih ada dibantu dengan biaya-biaya (pungutan liar) maka tidak akan terjadi penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih menyangkut pertanahan,” kata Inggard dikutip dari situs resmi DPRD DKI Jakarta, Rabu (1/12/2021).

Baca juga: Seminggu Terakhir, Jumlah Tes Covid-19 di Jakarta Turun hingga 25 Persen

Inggard beranggapan, perbaikan perlu diawali dengan penertiban aset-aset berupa tanah yang dimiliki masyarakat hingga pemerintah daerah.

Komisi A disebut sedang menyusun rekomendasi perbaikan mekanisme PTSL kepada BPN.

“Kami akan sampaikan kepada warga masyarakat, kenapa PTSL tidak berjalan dengan baik, sehingga tidak merugikan daripada masyarakat di bawah yang menunggu bertahun-tahun,” ungkap Inggard.

Sebelumnya, Inggard pernah menyoroti dana hibah yang dianggarkan oleh Pemprov DKI dan DPRD kepada BPN yang mencapai kisaran Rp 98 miliar.

Baca juga: Polisi Tutup Jalan di Kawasan Monas dan Patung Kuda untuk Cegah Reuni 212, Berikut Lokasinya

Inggard menyebutkan bahwa ia bisa membawa 1.000 warga di Jakarta Barat yang jadi korban mafia tanah.

"Banyak di Kapuk, Rawa Buaya, Tambora, banyak. Hampir seluruh Jakarta Barat di 8 kecamatan ada semua (warga yang jadi korban mafia tanah)," kata Inggard ditemui Kompas.com di sela rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta pada Selasa (9/11/2021).

Inggard yang terpilih pada 2019 dari Dapil 9 Jakarta Barat mengungkapkan, warga-warga yang ditengarai jadi korban mafia tanah itu gagal untuk mengikuti program PTSL tanpa alasan yang jelas.