Anies Tak Restui Reuni 212 di Patung Kuda, Demi Pencitraan untuk Pilpres?

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut-sebut sebagai pihak yang tak merestui acara reuni 212 di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, pada Kamis (2/12/2021) kemarin. Akibat tak direstui Anies, kepolisian pun memblokade akses massa menuju lokasi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan, kepolisian melarang massa untuk menggelar reuni di Patung Kuda karena mengikuti sikap pemerintah provinsi DKI Jakarta.

"Silahkan tanya Pak Gubernur, Satgas Covid-19 DKI, kenapa enggak mengeluarkan rekomendasi?" ujar Zulpan kepada wartawan, Kamis (2/12/2021).

Zulpan membantah Polda Metro Jaya telah bersikap diskriminatif karena sebelumnya membiarkan buruh demo di kawasan Patung Kuda.

Ia kembali menegaskan, Pemprov DKI Jakarta yang telah lebih dahulu tidak memberikan surat rekomendasi izin untuk agenda reuni 212. Padahal, rekomendasi itu menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan izin keramaian dari kepolisian.

"Kemudian izin tempat juga tidak didapat dari Pemerintah Daerah. Pak Gubernur DKI kan tidak memberikan izin, Pak Anies ya, sehingga tidak bisa dilakukan," ungkap Zulpan.

Sementara itu, Anies Baswedan tidak berkomentar saat ditanya terkait acara Reuni 212. Dia hanya melempar senyum sambil mengangkat jempol kanannya.

Hubungan Anies dan 212

Aksi 212 awalnya digelar oleh massa di halaman Monumen Nasional, Jakarta, pada Jumat 2 Desember 2016 lalu. Aksi yang disokong sejumlah ormas Islam tersebut bertujuan untuk menuntut gubernur petahana DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang dianggap telah menodai agama.

Anies yang saat itu menjadi penantang Ahok di Pilgub DKI Jakarta 2017 otomatis mendapatkan keuntungan dari aksi kelompok ini. Ia unggul mengalahkan Ahok di putaran kedua Pilgub DKI. Sementara Ahok pun akhirnya dijatuhi vonis 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim.

Usai menjabat sebagai Gubernur DKI, Anies tak pernah absen menghadiri reuni 212 pada tahun 2017, 2018 dan 2019.

Pada tahun 2020, Anies tak mengizinkan acara reuni 2020 digelar karena saat itu kasus Covid-19 sedang tinggi-tingginya. Saat itu, kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum memang belum diperbolehkan.

Aksi 212 pun akhirnya digelar virtual, namun Anies tidak hadir dalam acara itu.

Pada akhir tahun 2021, seiring dengan terus menurunnya angka kasus Covid-19, aksi unjuk rasa sudah bisa dilakukan. Demo serikat buruh yang menuntut kenaikan nilai Upah Minimum Provisi beberapa kali digelar di kawasan Patung Kuda dan di depan Balai Kota DKI. Anies bahkan sempat dua kali menemui massa buruh.

Meski demikian, Anies tetap tidak mengizinkan reuni 212 digelar di Jakarta. Massa yang datang dari berbagai penjuru pun diblokade oleh polisi dan diminta berputar balik.