Kompas.com - 27/01/2022, 11:05 WIB
Penulis Joy Andre
|

BEKASI, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi Chairoman J Putro menyatakan mendukung penuh langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan proses hukum kasus korupsi Wali Kota Non-aktif Bekasi Rahmat Effendi.

"Segenap jajaran berkomitmen untuk bersikap terbuka dan kooperatif terhadap informasi apapun yang dibutuhkan dalam proses hukum," kata Chairoman dalam keterangannya, Kamis (27/1/2022).

Ia menegaskan, pihaknya siap memberikan keterangan dan kesaksian untuk proses penegakan hukum yang berkait dengan kasus koupsi dan suap Rahmat Effendi.

Baca juga: KPK Dalami Aliran Dana ke Wali Kota Rahmat Effendi dari Sejumlah Proyek

Sebagai wujud komitmen, Chairoman juga telah memenuhi panggilan KPK sebagai saksi pada 25 Januari 2022 lalu untuk memberikan keterangan menyangkut kasus hukum Rahmat Effendi.

Ia menjelaskan kedatangannya ke KPK guna memberikan keterangan dan klarifikasi atas informasi yang terus berkembang dan mengarah ke dugaan tentang keterlibatan anggota legislatif dalam perkara tersebut.

Menurut dia, optimisme penyelenggara pemerintahan harus tetap dijaga bersama-sama antara kepala daerah dan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta masyarakat Kota Bekasi.

Chairoman juga menyebutkan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan hasil rumusan dan kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif di bawah pengawasan masyarakat Kota Bekasi.

Baca juga: KPK Telusuri Pengumpulan Uang dari ASN untuk Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

"Ke depan, pimpinan DPRD berharap mampu mengoptimalkan fungsi pengawasan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi terhadap setiap kegiatan yang menggunakan APBD," katanya.

Pimpinan DPRD Kota Bekasi itu juga meminta kepada jajarannya apabila ada yang menerima pemberian dari pihak manapun baik itu uang, barang, atau jasa lainnya agar menyerahkan ke KPK paling lambat 30 hari setelah pemberian diterima sesuai UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12C.

"Pelaporan dan pengembalian uang gratifikasi dalam rentang 30 hari adalah sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku. Kami mengingatkan kembali agar setiap upaya penerimaan gratifikasi harus dilaporkan dan dikembalikan sesuai tata perundangan yang berlaku sebagai wujud integritas penyelenggara pemerintahan," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Oknum Polisi di Kompleks Polri Ragunan Disebut Lepaskan Tembakan 8 Kali

Oknum Polisi di Kompleks Polri Ragunan Disebut Lepaskan Tembakan 8 Kali

Megapolitan
Anjingnya Mati Usai Dititipkan, Warga Tangsel Bikin Petisi Minta Sebuah Pet Shop Ditutup

Anjingnya Mati Usai Dititipkan, Warga Tangsel Bikin Petisi Minta Sebuah Pet Shop Ditutup

Megapolitan
Polisi Pastikan Demo Buruh di Patung Kuda Berjalan Tertib

Polisi Pastikan Demo Buruh di Patung Kuda Berjalan Tertib

Megapolitan
Polda Metro Jaya Pastikan Oknum Polisi yang Lepaskan Tembakan di Kompleks Polri Ragunan Sudah Diamankan

Polda Metro Jaya Pastikan Oknum Polisi yang Lepaskan Tembakan di Kompleks Polri Ragunan Sudah Diamankan

Megapolitan
Tiga Kios Terbakar di Kramat Jati, Diduga akibat Korsleting Listrik

Tiga Kios Terbakar di Kramat Jati, Diduga akibat Korsleting Listrik

Megapolitan
Ada Pengalihan Rute Transjakarta akibat Demo, Berikut Rinciannya...

Ada Pengalihan Rute Transjakarta akibat Demo, Berikut Rinciannya...

Megapolitan
Demo Buruh di Patung Kuda Selesai, Massa Mulai Membubarkan Diri

Demo Buruh di Patung Kuda Selesai, Massa Mulai Membubarkan Diri

Megapolitan
Sejumlah Tuntutan Buruh yang Demo di Patung Kuda Hari Ini

Sejumlah Tuntutan Buruh yang Demo di Patung Kuda Hari Ini

Megapolitan
UPDATE 21 Mei: Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Bertambah 93

UPDATE 21 Mei: Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Bertambah 93

Megapolitan
Buruh Demo di Patung Kuda, KASBI: Bentuk Konkret Kritik Kami untuk Penguasa

Buruh Demo di Patung Kuda, KASBI: Bentuk Konkret Kritik Kami untuk Penguasa

Megapolitan
Belum Ada Massa Demo, Arus Lalu Lintas di Depan Gedung DPR/MPR RI Masih Lancar Sore Ini

Belum Ada Massa Demo, Arus Lalu Lintas di Depan Gedung DPR/MPR RI Masih Lancar Sore Ini

Megapolitan
Demo di Patung Kuda, Buruh Bawa Boneka Tikus dan Buku 'Omnibus Law' Raksasa

Demo di Patung Kuda, Buruh Bawa Boneka Tikus dan Buku "Omnibus Law" Raksasa

Megapolitan
Situasi Terkini di Gedung DPR RI: Massa Demo Belum Datang, Polisi Pasang Kawat Berduri

Situasi Terkini di Gedung DPR RI: Massa Demo Belum Datang, Polisi Pasang Kawat Berduri

Megapolitan
Cerita Pelanggan Jajan di Warung Kerek Jaksel: Duit Taruh Ember lalu Dikerek, Makanan Diantar...

Cerita Pelanggan Jajan di Warung Kerek Jaksel: Duit Taruh Ember lalu Dikerek, Makanan Diantar...

Megapolitan
Buru Pelempar Batu ke 2 Mobil di Kebayoran Lama, Polisi Periksa 10 Kamera CCTV

Buru Pelempar Batu ke 2 Mobil di Kebayoran Lama, Polisi Periksa 10 Kamera CCTV

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.