Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pusat Koperasi Produsen Tempe Tahu Temui Fraksi PDI-P DPRD DKI Bahas Kenaikan Harga Kedelai

Kompas.com - 23/02/2022, 16:05 WIB
Sania Mashabi,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) DPRD DKI Jakarta menerima perwakilan Pusat Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Puskopti) DKI Jakarta.

Dalam pertemuan itu, Sekretaris Jenderal Puskopti Hedy Kuswanto mengadukan harga kedelai yang semakin mahal.

"Yang diaduin terkait dengan masalah bahan baku kedelai karena sudah dirasakan bahan baku kedelai ini sudah lama naik terus dari sebelum bulan 10 tahun 2021. Sampai sekarang sampai tembus harga Rp 11.300 itu per kilo," kata Hedy di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (23/2/2022).

Baca juga: Perajin Mogok, Pedagang di 7 Pasar di Jakpus Tidak Berjualan Tahu Tempe

Hedy ingin ada kestabilan harga kedelai yang saat ini semakin menanjak. Kestabilan harga itu, kata dia, bisa didapatkan melalui bantuan Bulog.

Sementara apabila harga diatur oleh pihak swasta akan menyebabkan terus munculnya kenaikan harga.

"Kalau diserahkan ke swasta dari 1998 pasca orde baru, sampai sekarang itu swasta murni yang pegang. Kenapa pemerintah enggak ikut masalah atau ngurusi masalah ini? Sehingga ya semaunya sendiri," ujar dia.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI-P DPDR DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, pihaknya sudah mendegarkam keluhan dari Hedy dsn rekan-rekannya.

Ia pun mengaku akan menindaklanjuti keluhan tersebut ke DPR RI dan juga pihak pemerintah pusat.

Baca juga: Harga Tahu Tempe Naik, Pedagang Kecilkan Ukuran Gorengan yang Dijualnya

"Keluhannya sudah kita terima kemudian kami akan mencoba menindaklanjuti dan berkoodinasi tentunya dengan teman teman DPR RIbkarena ini bukan skupnya DKI Jakarta saja, sudah nasional," kata Gembong.

Adapun langkah yang akan ditempuh antara lain dengan mendorong stabilitas harga dan adanya subsidi kedelai untuk membuat harga jadi stabil.

Khusus untuk wilayah DKI, dalam waktu dekat akan ada pemanggilan BUMD Ketahanan Pangan.

"Untuk kita ajak koordinasi untuk menjaga stabilitas harga di Jakarta," imbuh Gembong.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cara Urus NIK DKI yang Dinonaktifkan, Cukup Bawa Surat Keterangan Domisili dari RT

Cara Urus NIK DKI yang Dinonaktifkan, Cukup Bawa Surat Keterangan Domisili dari RT

Megapolitan
Heru Budi Harap Groundbreaking MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Heru Budi Harap Groundbreaking MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Megapolitan
Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Megapolitan
Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Megapolitan
Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Megapolitan
Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Megapolitan
Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Megapolitan
Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal 'Numpang' KTP Jakarta

Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal "Numpang" KTP Jakarta

Megapolitan
Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Megapolitan
Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Megapolitan
Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com