Kompas.com - 07/03/2022, 18:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks Sekretaris Front Pembela Islam (FPI) Munarman akan dituntut terkait dugaan tindak pidana terorisme pada Senin (14/3/2022).

Hal itu disampaikan majelis hakim saat menutup sidang dengan agenda pemeriksaan ahli meringankan terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Senin (7/3/2022).

"Kami rencanakan tuntutan tanggal 14 Maret 2022, seminggu dari sekarang. Dan seminggu setelah tuntutan ada pembelaan (pleidoi). Tanggal 21 (Maret 2022) pembelaan disiapkan. Persidangan selesai dan ditutup," kata hakim.

Baca juga: Singgung UU Terorisme yang Terbit 2018, Munarman ke Ahli: Dukung ISIS pada 2015 Tidak Bisa Dipidana?

Dalam persidangan Senin ini, terdakwa Munarman menyinggung Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Awalnya, Munarman bertanya kepada ahli pidana berinisial M terkait larangan gerakan ISIS di Indonesia.

Munarman kemudian membacakan artikel BBC Indonesia berjudul "Pakar hukum: Pendukung ideologi ISIS tidak bisa diadili" yang terbit pada 24 Maret 2015. Narasumber di artikel itu adalah M.

Ia bertanya apakah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 bisa digunakan untuk menjerat suatu peristiwa yang terjadi pada 2015.

Baca juga: Munarman Jelaskan Perannya Saat Acara Diduga Baiat di Makassar, Ahli: Itu Tidak Bisa Dipidana

Dalam hal ini, Munarman disebut terlibat dalam tindakan terorisme lantaran menghadiri sejumlah agenda pembaiatan anggota ISIS di Makassar, Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 24-25 Januari dan 5 April 2015.

"Kalau soal ideologi ISIS, pada saat itu, ini soalnya 24 Maret 2015. Pada saat itu, kalau sekarang kan sudah ada nih, diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 5 2018. Berarti pada saat itu, orang yang mendukung ISIS tidak bisa dipidana?" tanya Munarman kepada M.

"Iya (tidak bisa) pada saat itu, kecuali saat 2018," jawab M.

Munarman kembali bertanya apakah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 bisa digunakan untuk menjerat peristiwa yang terjadi di masa lampau, sedangkan UU baru diperbarui pada 2018.

Baca juga: Petinggi MUI Ungkap Percakapan Terakhirnya dengan Munarman Seminggu Sebelum Penangkapan

"Apakah bisa Undang-Undang, paradigma atau cara pandang yang digunakan oleh UU baru yang tahun 2018, diterapkan ditarik mundur pada satu peristiwa yang pada saat itu belum ada aturan hukumnya?" tanya Munarman.

"Tidak bisa, itu namanya pertimbangan asas legalitas," jawab M.

Munarman didakwa tiga pasal, yakni Pasal 13 huruf c, Pasal 14 juncto Pasal 7, dan Pasal 15 juncto Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Ia disebut telah terlibat dalam tindakan terorisme lantaran menghadiri sejumlah agenda pembaiatan anggota ISIS di Makassar, Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 24-25 Januari dan 5 April 2015.

Diketahui organisasi teroris ISIS muncul di Suriah sekitar awal 2014 dan dideklarasikan oleh Syekh Abu Bakar Al Baghdadi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ditangkap dalam Penggerebekan Kampung Bahari, Seorang Pria Berontak Ingin Bertemu Istri

Ditangkap dalam Penggerebekan Kampung Bahari, Seorang Pria Berontak Ingin Bertemu Istri

Megapolitan
Cara ke QBIG BSD Naik KRL dan Bus

Cara ke QBIG BSD Naik KRL dan Bus

Megapolitan
Pelajar Tawuran di Jakarta Barat Bakal Dikirim ke Pesantren, Kapolres: Rohani Dibina agar Tak Salah Jalan

Pelajar Tawuran di Jakarta Barat Bakal Dikirim ke Pesantren, Kapolres: Rohani Dibina agar Tak Salah Jalan

Megapolitan
Nilai UMP 2023 Timbulkan Polemik, PSI DPRD DKI: Buruh-Perusahaan Harus Saling Pengertian

Nilai UMP 2023 Timbulkan Polemik, PSI DPRD DKI: Buruh-Perusahaan Harus Saling Pengertian

Megapolitan
Update Kasus Konten 'Prank' Baim-Paula, Polisi Akan Segera Gelar Perkara

Update Kasus Konten "Prank" Baim-Paula, Polisi Akan Segera Gelar Perkara

Megapolitan
Tak Sampai Dua Menit, Dua Pria Curi Motor Warga di Bekasi

Tak Sampai Dua Menit, Dua Pria Curi Motor Warga di Bekasi

Megapolitan
Pemkot Depok Beri Waktu Sampai 9 Desember Untuk Kosongkan SDN Pondok Cina 1

Pemkot Depok Beri Waktu Sampai 9 Desember Untuk Kosongkan SDN Pondok Cina 1

Megapolitan
Rute Transjakarta 1H Stasiun Tanah Abang-Stasiun Gondangdia

Rute Transjakarta 1H Stasiun Tanah Abang-Stasiun Gondangdia

Megapolitan
Dishub DKI Cari Operator Baru 'Bike Sharing', Target Bisa Beroperasi Kuartal I Tahun Depan

Dishub DKI Cari Operator Baru "Bike Sharing", Target Bisa Beroperasi Kuartal I Tahun Depan

Megapolitan
Persija Ajak Pemprov DKI Kolaborasi Bikin Program 'Pride and Soul Jakarta' untuk Promosikan Tempat Ikonik

Persija Ajak Pemprov DKI Kolaborasi Bikin Program "Pride and Soul Jakarta" untuk Promosikan Tempat Ikonik

Megapolitan
Warga Kampung Bayam Bakal Demo di Balai Kota Besok

Warga Kampung Bayam Bakal Demo di Balai Kota Besok

Megapolitan
Menyediakan Rumah Murah Untuk Warga Tak Pernah Mudah Bagi Pemangku Kebijakan Jakarta

Menyediakan Rumah Murah Untuk Warga Tak Pernah Mudah Bagi Pemangku Kebijakan Jakarta

Megapolitan
Motor Hasil Curian di Johar Baru Dijual ke Penadah Rp 1,2 Juta

Motor Hasil Curian di Johar Baru Dijual ke Penadah Rp 1,2 Juta

Megapolitan
Kepala Dishub Jakpus Tegur Anggotanya yang Tidak Pantau Jalur Sepeda di Jalan Penjernihan 1

Kepala Dishub Jakpus Tegur Anggotanya yang Tidak Pantau Jalur Sepeda di Jalan Penjernihan 1

Megapolitan
Terdakwa Lain Dihadirkan dalam Sidang Penggelapan KSP Indosurya sebagai Saksi Mahkota

Terdakwa Lain Dihadirkan dalam Sidang Penggelapan KSP Indosurya sebagai Saksi Mahkota

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.