Upaya Banding Anies soal Kali Mampang, Berawal dari Alasan yang Berubah-ubah Kemudian Dicabut...

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya mencabut upaya banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mewajibkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengeruk dan membangun turap di Kali Mampang.

Putusan PTUN tersebut berawal dari gugatan tujuh warga korban banjir 2021. Mereka ialah Tri Andarsanti, Jeanny Lamtiur, Gunawan Wibisono, Yusnelly Suryadi, Shantywidhiyanti, Virza Syafaat, dan Indra.

Ketujuh korban banjir tersebut menuntut Anies mengerjakan program pencegahan banjir secara serius di wilayah Mampang Pela, Jakarta Selatan. Selain itu, penggugat juga menuntut Anies membayar Rp 1 miliar atas kerugian akibat banjir.

Baca juga: Anies Cabut Upaya Banding Putusan PTUN karena Pemprov DKI Sudah Keruk Kali Mampang

Namun, dalam putusan pada 15 Februari 2022, majelis hakim PTUN Jakarta hanya mengabulkan tuntutan pertama, yaitu memerintahkan Anies menuntaskan pengerukan Kali Mampang sampai ke Pondok Jaya dan membangun turap sungai di Kelurahan Pela Mampang.

Awal ajukan banding dan alasan yang berubah-ubah

Sebelum mengajukan banding, Pemprov DKI Jakarta mengklaim sudah melaksanakan putusan PTUN jauh hari sebelumnya. Pemprov DKI mengklain pengerukan Kali Mampang dilakukan secara rutin untuk mencegah banjir.

Kendati mengklaim sudah melaksanakan putusan PTUN, Pemprov DKI tetap mengajukan banding atas putusan tersebut.

Berdasarkan informasi di situs web resmi sipp.ptun-jakarta.go.id, Anies resmi mengajukan banding pada Selasa (8/3/2022).

Baca juga: Alasan Pemprov DKI Berubah-ubah Saat Ajukan Banding Putusan PTUN Pengerukan Kali Mampang

"Tanggal Permohonan: Selasa, 8 Mar. 2022; Pemohon Banding: Gubernur Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi di situs resmi PTUN Jakarta tersebut.

Alasan yang disampaikan Pemprov DKI saat mengajukan banding pun berubah-ubah. Mulanya, Kepala Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta Yayan Yuhana sempat menyatakan bahwa pengajuan banding dilakukan karena Majelis Hakim kurang cermat dalam memutuskan perkara.

"Banding kami ajukan karena dalam beberapa hal terdapat pertimbangan majelis hakim PTUN yang menurut kami kurang cermat sehingga perlu direviu dalam proses banding," kata Yayan saat dihubungi melalui pesan singkat, Rabu (9/3/2022).

Dia juga mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sudah menyiapkan dokumen terkait dengan pengajuan banding. Beberapa di antaranya adalah dokumen pelaksanaan kegiatan penanganan banjir yang dia sebut belum menjadi pertimbangan Majelis Hakim.

Namun, pernyataan Yayan berubah. Dia menyebut pengajuan banding dilakukan sebagai prosedur standar proses penanganan perkara di Pemprov DKI.

Baca juga: Ini Alasan Anies Cabut Upaya Banding Putusan PTUN Terkait Pengerukan Kali Mampang

"Pada prinsipnya upaya hukum banding yang sebelumnya sempat dilakukan adalah karena mengikuti prosedur standar saja dalam seluruh proses penanganan perkara di Pemprov DKI Jakarta," ucap Yayan.

Upaya banding Anies banjir kritikan

Upaya banding yang dilakukan Anies pun ramai dikritik. Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono pun menilai, atas pengajuan banding tersebut, Anies tidak peka terhadap persoalan warga.

Pasalnya, tuntutan pengerukan Kali Mampang merupakan permintaan warga agar Pemprov DKI Jakarta mengerjakan tugas dengan baik terkait permasalahan banjir di wilayah tersebut.

"Enggak peka terhadap persoalan masyarakat. Sebetulnya kan (yang dituntut) pekerjaan Pemprov, ngeruk kali itu kan pekerjaan Pemprov, kalau sampai gugatan masyarakat kemudian Pemprov banding (artinya) tidak peka terhadap persoalan masyarakat," kata Gembong.

Kritik juga dilontarkan politikus partai pengusung Anies dalam Pilkada 2017 silam. Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Syarif mengaku pernah meminta Anies secara langsung agar tidak mengajukan banding.

"Saya sudah bilang ke Gubernur jangan banding," kata dia.

Baca juga: Akhirnya Anies Cabut Banding atas Putusan PTUN Terkait Pengerukan Kali Mampang

Politikus Gerindra yang juga Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta itu menilai, jika Anies mengajukan banding, tidak ada tujuan yang spesifik selain mencari siapa yang kalah dan siapa yang menang.

Karena menurut Syarif, pengajuan banding dari warga bukan soal mengubah kebijakan Pemprov DKI, tetapi meminta Pemprov DKI mengerjakan apa yang menjadi tugas.

"(Sehingga) menjadi tidak pasti, ini sebetulnya (apa) yang mau dicari, apa namanya penuntasan pekerjaan atau mencari siapa yang salah atau yang benar?" ucap dia.

Anies cabut upaya banding

Usai dibanjiri kritikan, pada Kamis (10/3/2022), Anies pun memerintahkan Biro Hukum Pemprov DKI mencabut pengajuan banding karena merasa putusan PTUN tidak menyebut pihaknya melakukan perbuatan melawan hukum.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta Yayan Yuhana.

"Setelah melihat bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim tidak menyatakan Pemprov DKI Jakarta melakukan perbuatan melawan hukum," kata Yayan dalam keterangan tertulis, Kamis (10/3/2022).

Selain itu, Yayan menyebut Majelis Hakim menolak lima tuntutan dari tujuh tuntutan penggugat, termasuk menolak tuntutan ganti rugi Rp 1 miliar dari para penggugat.

"Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa hanya 2 (dua) tuntutan yang dinilai belum dilakukan optimal oleh Pemprov DKI di Kali Mampang, dan sesungguhnya itupun telah dilakukan oleh Pemprov DKI yang terus berupaya untuk menanggulangi permasalahan banjir di wilayah Kali Mampang," tutur Yayan.

Untuk itu, Biro Hukum Pemprov DKI diminta Anies untuk mencabut pengajuan banding yang sudah dilayangkan pada Selasa.

"Pencabutan upaya hukum banding ini berdasarkan arahan Gubernur DKI Jakarta," kata dia.