Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tolak Depok Disebut Kota Paling Intoleran, Wakil Wali Kota Banggakan Skor Kerukunan Umat Beragama Jawa Barat

Kompas.com - 05/04/2022, 10:47 WIB
Ihsanuddin

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono menolak hasil riset Setara Institute yang menempatkan Kota Depok sebagai daerah paling intoleran.

Ia mengaku lebih memercayai riset  terkait indeks kerukunan umat beragama yang dirilis Kementerian Agama (Kemenag). 

"Saya rasa indeks (dari Setara Institute) tersebut tidak pas. Karena kalau yang pas yaitu dari indeks kerukunan beragama dari Kementerian Agama," kata Imam di Balai Kota Depok, Senin (4/4/2022).

"Pemerintah sudah mengeluarkan indikator kerukunan umat beragama dan, Depok bagian dari Jawa Barat wilayahnya cukup tinggi 72,7 persen, artinya cukup baik," sambungnya. 

Baca juga: Depok Disebut Kota Paling Intoleran, Wakil Wali Kota: Selama Saya Menjabat, Tak Ada Persoalan Intoleransi

Sayangnya riset yang dilakukan Kemenag itu tidak mengukur tingkat kerukunan umat beragama di tingkat kabupaten/kota. Berbeda dengan Setara Institute, riset Kemenag hanya mengukur skor di tingkat provinsi. 

Jadi walaupun diketahui bahwa skor kerukunan umat beragama di Jawa Barat tahun 2021 adalah 72,7, namun tidak diketahui pasti skor yang diraih Kota Depok.

Sebab, Kota Depok hanya lah salah satu bagian kecil dari Jawa Barat yang memiliki 27 kabupaten/kota.  

Baca juga: Dipolisikan terkait Konten Pornografi, Hotman Paris: Saya Akan Laporkan Balik Mereka Semua

Imam menambahkan, selama ini Pemkot Depok tak memiliki masalah terkait intoleransi. Kalaupun ada persoalan, akan diselesaikan dengan musyawarah oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

"Selama sejak saya jadi menjabat Wakil Wali Kota, enggak ada persoalan-persoalan terkait intoleran yang sampai ke kami," katanya. 

Imam pun khawatir jika suatu lembaga yang bukan berasal dari pemerintah malah membuat indikator yang menyudutkan sebuah daerah ataupun kota.

"Apalagi kalau hasil itu dipergunakan untuk mengadu domba ya, membuat gelisah bagi masyarakat Kota Depok. Ada yang bilang 'aduh saya nyesal tinggal di Depok' kan jadi lucu," ujar Imam.

Baca juga: Spanduk Jenderal Andika Berkaus PKI Muncul di Tanah Abang dan Menteng

Imam menambahkan, lembaga survei manapun berhak melakukan penilaian terhadap Pemerintah Kota Depok. Akan tetapi, penelitian tersebut harus dilakukan dengan data yang valid.

"Jangan sampai indikator yang dibuat oleh lembaga yang memang bukan dibuat pemerintah dan malah masyarakat menjadi resah bahkan saling kecurigaan terhadap satu sama lain," sambung dia.

Penyebab Depok disebut kota intoleran

Baru-baru ini, SETARA Institute merilis Indeks Kota Toleran (IKT) 2021 dengan menilai tingkat toleransi dan tidak toleransi beberapa kota di Indonesia. Dalam studinya, SETARA Institute menggunakan empat variabel dan delapan indikator terhadap 94 kota di Indonesia.

Kota Depok menjadi kota paling tidak toleran di Indonesia karena mendapatkan skor paling rendah, yakni 3,577.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com