Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Unjuk Rasa di Patung Kuda, Mahasiswa Tuntut Jokowi Stabilkan Harga Pangan dan BBM

Kompas.com - 11/04/2022, 19:22 WIB
Reza Agustian,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda atau Patung Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, pada Senin (11/4/2022).

Presiden Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Aji Juasal mengatakan, demo ini merupakan aksi lanjutan yang sebelumnya dilaksanakan oleh Aliansi Mahasiswa Indonesia.

"Kami menyuarakan beberapa tuntutan hasil dari kajian strategis dari pihak kami," ujar Aji saat ditemui di kawasan Patung Kuda, Senin.

Baca juga: Pengeroyok Ade Armando Terekam Jelas dalam Video, Polisi Diminta Tangkap dalam 1x24 Jam

Menurut Aji, jumlah peserta pada unjuk rasa kali ini sebanyak 314 orang.

Aji mengungkapkan, setidaknya ada tiga tuntutan yang menjadi fokus mereka dalam aksi ini.

Pertama, mendesak dan menuntut Presiden Joko Widodo untuk menstabilkan harga pangan dan menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat dan menyelesaikan persoalan ketahanan pangan lainnya.

"Kemudian, mendesak dan menuntut Presiden Joko Widodo untuk menstabilkan kembali harga dan ketersediaan BBM," ucap Aji.

Baca juga: Kronologi Ade Armando Dikeroyok dalam Aksi Demo di Gedung DPR, Diinjak dan Pakaiannya Dilucuti

Terakhir, pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo dapat mendengar aspirasi dan keresahan masyarakat yang disuarakan dengan memberikan respons kebijakan-kebijakan yang menguntungkan bagi rakyat Indonesia.

Diketahui, sejumlah mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di dua lokasi di Jakarta yakni di Kawasan Patung Kuda dan depan Gedung DPR RI.

Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) juga mengadakan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI.

Koordinator BEM SI Kaharuddin mengungkapkan, ada empat poin tuntutan unjuk rasa.

"Pertama, mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai," ujar Kaharuddin.

Baca juga: Demo 11 April di DPR Ricuh, Pangdam Jaya: Saya Harap Unjuk Rasa Ini yang Terakhir

Tuntutan kedua, mahasiswa mendesak wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan di berbagai daerah dari 28 Maret 2022 hingga 11 April 2022.

Ketiga, mahasiswa menuntut agar wakil rakyat tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amendemen, bersikap tegas menolak penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan presiden tiga periode.

"Tuntutan keempat, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada Presiden yang hingga saat ini belum terjawab," kata Kaharuddin.

Baca juga: Polisi Pastikan Pengeroyok Ade Armando Bukan Mahasiswa

Menurut Kaharuddin, dari 18 tuntutan itu, enam di antaranya telah disampaikan pada aksi 28 Maret 2022 dan 12 tuntutan lainnya berasal dari unjuk rasa 7 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 21 Oktober 2021.

"Tuntutan tersebut antara lain berisi tuntutan kepada Presiden bersikap tegas menolak isu penundaan Pemilu 2024," ungkapnya.

Tuntutan lainnya mengenai stabilitas harga bahan-bahan pokok untuk masyarakat dan mengenai Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Megapolitan
Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Megapolitan
Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Megapolitan
Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Megapolitan
Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Warga yang 'Numpang' KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

[POPULER JABODETABEK] Warga yang "Numpang" KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Megapolitan
Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Megapolitan
Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Megapolitan
Brigadir RAT Diduga Pakai Pistol HS-9 untuk Akhiri Hidupnya di Dalam Mobil

Brigadir RAT Diduga Pakai Pistol HS-9 untuk Akhiri Hidupnya di Dalam Mobil

Megapolitan
Korban: Guling yang Dicuri Maling Peninggalan Almarhum Ayah Saya

Korban: Guling yang Dicuri Maling Peninggalan Almarhum Ayah Saya

Megapolitan
Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Megapolitan
Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program 'Bebenah Kampung'

Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program "Bebenah Kampung"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com