Kompas.com - 10/08/2022, 15:18 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Massa buruh menolak sejumlah perwakilan anggota Dewan Pengurus Daerah (DPD) RI yang berinisiatif menemui peserta aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Rabu (10/8/2022).

Pantauan Kompas.com, empat anggota DPD dari daerah pemilihan (Dapil) Lampung, Aceh, Babel dan Kalimantan datang ketika salah satu ketua serikat buruh sedang berorasi di atas mobil komando yang terparkir di depan Gerbang Utama.

Tak lama kemudian, seorang orator lainnya di atas komando meminta agar perwakilan serikat buruh menghentikan orasinya sejenak.

Baca juga: Selain Buruh, Mahasiswa Juga Demo di Depan Gedung DPR Terkait UU Cipta Kerja

Setelah itu, orator tersebut meminta agar keempat anggota DPD itu tak sembarang naik ke atas mobil komando untuk menyampaikan keterangan kepada massa aksi.

"Bapak-bapak jangan naik dulu, hanya anggota dewan yang siap mencabut omnibus law Cipta Kerja yang diizinkan mobil komando. Sepakat kawan-kawan?" kata orator di atas mobil komando, Rabu (10/8/2022).

Para buruh yang datang pun sepakat bahwa hanya anggota dewan yang siap mencabut Undang-Undang Cipta Kerja, yang diizinkan naik ke atas mobil komando.

Baca juga: Demo di Depan Gedung DPR, Presiden Partai Buruh: Jangan Pilih Parpol dan Politisi Pendukung Omnibus Law!

Perwakilan DPD RI itu pun hanya bisa terdiam di bawah mobil komando sambil di kawal oleh petugas pengamanan kawasan DPD RI.

"Kita biarkan dia mendengar orasi kita, biarkan dia mendengar suara kaum buruh. Kami tidak ingin mendengar keterangan apapun selain pencabutan Omnibus Law Cipta Kerja," kata Orator tersebut.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Arif Minardi mengatakan, aksi tersebut bertajuk "Aliansi Aksi Sejuta Buruh Cabut UU Omnibus Law Cipta Kerja".

"Aliansi ini diikuti lebih dari 40 organisasi buruh mulai dari konfederasi, federasi, serikat pekerja, ojek online. Kami berharap ini jadi momen persatuan seluruh buruh," ujar Arif saat dihubungi Kompas.com, Selasa (9/8/2022).

Menurut Arif, jumlah buruh yang akan berdemonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI diperkirakan sekitar 300.000 orang.

Baca juga: Demo Tolak UU Cipta Kerja, Massa Buruh Panjat Gerbang Utama DPR/MPR RI

"Di gelar di (depan gedung) DPR, massa biasanya berkumpul jam 10.00 WIB," ungkapnya.

Aksi unjuk rasa ini dilakukan, kata Arif, karena pemerintah, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan DPR tidak menghiraukan berbagai aksi dan dialog baik sebelum dan sesudah disahkannya Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law.

"Hal ini malahan direspons dengan mengesahkan revisi UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (PPP)," ucap Arif.

"Sehingga UU PPP bisa menjadi alat untuk melegitimasi UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi menjadi Konstitusional dan berlaku di Indonesia," sambung dia.

Arif mengungkapkan, UU Cipta Kerja telah melanggar Pasal 5 huruf (g) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan yakni mengabaikan asas keterbukaan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan penetapan.

"Sehingga sebagai pihak yang terdampak langsung (buruh/pekerja) tidak dapat memberikan masukan baik dalam tahap perencanaan dan penyusunan naskah maupun pembahasan di DPR," kata dia.

Kemudian, Arif menilai bahwa UU Cipta Kerja telah mengabaikan UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) sebagaimana mana diatur dalam pasal 4 ayat (1) dan (2), pasal 25 ayat (1) dan (2), pasal 27, yang pada dasarnya SP/SB berfungsi memperjuangkan kepentingan anggotanya agar sejahtera dan berperan mewakili pekerja atau buruh.

"Faktanya SP/SB tidak dilibatkan dalam perencanaan penyusunan naskah Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja, padahal ini menyangkut nasib lebih dari 56 juta pekerja formal beserta keluarganya yang artinya pasti mempengaruhi kesejahteraan rakyat secara umum," tutur dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Ungkap Salah Satu Korban Tewas di Kalideres Konsumsi Obat Kanker Payudara

Polisi Ungkap Salah Satu Korban Tewas di Kalideres Konsumsi Obat Kanker Payudara

Megapolitan
Polisi Tangkap Pacar Siswi SMA yang Buang Bayinya di Tembok Sekolah

Polisi Tangkap Pacar Siswi SMA yang Buang Bayinya di Tembok Sekolah

Megapolitan
Sebut Relokasi Murid SDN Pondok Cina 1 Dipaksakan, Giring: Cerminan Birokrasi yang Payah

Sebut Relokasi Murid SDN Pondok Cina 1 Dipaksakan, Giring: Cerminan Birokrasi yang Payah

Megapolitan
Buah Manis Pesan Menyentuh Hati dari Penumpang KRL, Mustahillah Diangkat Jadi Pegawai Organik di KAI Commuter

Buah Manis Pesan Menyentuh Hati dari Penumpang KRL, Mustahillah Diangkat Jadi Pegawai Organik di KAI Commuter

Megapolitan
24 Pasien Positif Omicron BN.1 di DKI Jakarta, Mayoritas Alami Gejala Ringan

24 Pasien Positif Omicron BN.1 di DKI Jakarta, Mayoritas Alami Gejala Ringan

Megapolitan
Masih Tinggi, Harga Telur di Pasar Cimanggis Tangsel Rp 31.000-Rp 33.000 Per Kg

Masih Tinggi, Harga Telur di Pasar Cimanggis Tangsel Rp 31.000-Rp 33.000 Per Kg

Megapolitan
Giring Ganesha Pilu Dengar Kabar Murid SDN Pondok Cina 1 Terpaksa Belajar di Lapangan

Giring Ganesha Pilu Dengar Kabar Murid SDN Pondok Cina 1 Terpaksa Belajar di Lapangan

Megapolitan
Main HP Saat Terjebak Macet di Gambir, Sopir Taksi 'Online' Dijambret

Main HP Saat Terjebak Macet di Gambir, Sopir Taksi "Online" Dijambret

Megapolitan
BMKG Rilis Peringatan Dini, Hujan Deras dan Angin Kencang Landa Tangerang Siang Ini

BMKG Rilis Peringatan Dini, Hujan Deras dan Angin Kencang Landa Tangerang Siang Ini

Megapolitan
Eks Plt Gubernur DKI Ingatkan Pj Sekda Hanya Pejabat Sementara, Maksimal 6 Bulan Menjabat

Eks Plt Gubernur DKI Ingatkan Pj Sekda Hanya Pejabat Sementara, Maksimal 6 Bulan Menjabat

Megapolitan
Tersangka Mengaku Hanya Ngobrol Saat Ajak Perempuan 11 Tahun ke Hotel Wilayah Tambora, Hasil Visum Berkata Lain

Tersangka Mengaku Hanya Ngobrol Saat Ajak Perempuan 11 Tahun ke Hotel Wilayah Tambora, Hasil Visum Berkata Lain

Megapolitan
Aniaya Pacar yang Dihamilinya, Anggota Polres Kepulauan Seribu Dinyatakan Langgar Kode Etik

Aniaya Pacar yang Dihamilinya, Anggota Polres Kepulauan Seribu Dinyatakan Langgar Kode Etik

Megapolitan
Polisi Belum Bisa Pastikan Jenis Senjata dalam Aksi 'Koboi' di Kebayoran Lama

Polisi Belum Bisa Pastikan Jenis Senjata dalam Aksi "Koboi" di Kebayoran Lama

Megapolitan
Polisi Kembali Tegur Road Bike yang Gowes di Luar Jalur Sepeda

Polisi Kembali Tegur Road Bike yang Gowes di Luar Jalur Sepeda

Megapolitan
Giring Ganesha Hibur Murid SDN Pondok Cina 1 dengan 'Laskar Pelangi'

Giring Ganesha Hibur Murid SDN Pondok Cina 1 dengan "Laskar Pelangi"

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.