Tanggapi DPRD, Wagub DKI Sebut Anies Bisa Buat Kebijakan Strategis di Penghujung Jabatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih bisa membuat kebijakan strategis di penghujung masa jabatannya.

Sebab, kata dia, tidak ada undang-undang (UU) yang melarang gubernur dengan masa jabatan hampir habis, membuat kebijakan strategis.

"Jadi kalau berdasarkan aturan itu tidak dilarang," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (14/9/2022) malam.

Baca juga: Masa Jabatan Tinggal Sebulan, Gubernur DKI Anies Baswedan Masih Bisa Tentukan Kebijakan Strategis

Kendati demikian, Riza yakin Anies akan bijak menyikapi semua usulan dari DPRD DKI Jakarta, termasuk soal pelantikan pejabat tinggi pratama.

"Dilihat sejauh mana urgensinya, bisa diisi atau diisi Plt dulu, sambil nanti diberikan kesempatan pada Pj gubernur berikutnya untuk melakukan proses lelang jabatan dan sebagainya," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Anies Baswedan tidak melantik pejabat tinggi pratama di penghujung jabatan.

Baca juga: Minta Anies Tak Buat Kebijakan Strategis di Akhir Jabatan, F-PDIP: UU Tidak Melarang, tapi Kurang Etis

Prasetyo meminta tanggung jawab tersebut diserahkan kepada Pj gubernur DKI Jakarta yang akan menggantikan Anies usai masa jabatannya habis pada 16 Oktober 2022.

"Artinya secara etislah. Kalau bicara mengenai undang-undang, enggak, tapi kan secara etis diserahkanlah kepada Pj yang baru," kata Prasetyo di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Rabu (14/9/2022).

Menurut Prasetyo, belakangan ini banyak aparatur sipil negara (ASN) tidak kompeten yang dilantik menjadi pejabat tinggi.

Padahal, kata Prasetyo, masih banyak ASN lain yang lebih mumpuni untuk duduk di jabatan strategis itu.

"Karena bukan apa-apa, saya menemukan ada beberapa di SKPD, (ASN) yang kena hukuman disiplin, dilantik, gitu-gitu kan enggak bagus, masih ada ASN yang baik bisa menempati posisi itu," kata Prasetyo.